KUALITAS pelayanan merupakan landasan yang paling utama untuk dapat mengetahui tingkat kepuasan dari konsumen atau pelanggan. Dapat disingkat bahwa kualitas pelayanan itu diartikan sebagai tingkat kepuasan dari pelanggan atau konsumen. Didalam hal ini, suatu perusahaan atau instansi dapat dikatakan berkualitas jika mampu menyediakan barang serta jasa sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh pelanggan.

Jika dimasukkan kedalam bidang kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan merupakan tingkat kesempurnaan penampilan dari pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk. Untuk dapat dikatakan sebagai kualitas pelayanan kesehatan yang baik, maka pihak kesehatan harus mengetahui tata cara penyelenggaranya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Isu-isu yang sering didengar oleh masyarakat belakangan ini yaitu terdapat ketidakadilan antara masyarakat yang mempunyai BPJS dengan masyarakat yang tidak mempunyai BPJS. Ketidakadilan itu dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang tidak adil oleh para pengguna BPJS. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai seperti apa kualitas pelayanan kesehatan terhadap pengguna BPJS, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu ap aitu BPJS. BPJS merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS kesehatan adalah suatu lembaga dari pemerintah yang khusus bertugas untuk dapat menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. BPJS kesehatan ini mulai dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pemerintah pada tahun 2014 melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Kemungkinan masyarakat kita hanya mengetahui satu kepesertaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan saja, namun sebenarnya kepesertaan BPJS itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu BPJS PBI dan BPJS non-PBI. BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) merupakan BPJS yang anggotanya terdiri dari fakir miskin yang tidak mampu yang ditetapkan dan didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan oleh Menteri penyelenggara urusan pemerintahan di bidang social. BPJS PBI ini hanya mendapatkan fasilitas kesehatan serta mendapat layanan rawat inap pada tingkatan kelas III saja. Sedangkan BPJS non-PBI adalah BPJS yang pesertanya mendaftarkan dirinya sendiri atau bisa juga didaftarkan oleh pemberi kerja, membayar iuran sendiri atau dibayar oleh pihak lain atas nama peserta yang bersangkutan.

Jika kita lihat dari keadaan negara kita saat ini, dimana banyak rumah sakit yang dipenuhi oleh pasien yang terkena penyakit virus corona, kualitas pelayanan kesehatan dari pelayan kesehatan juga semakin memburuk. Apalagi semenjak adanya virus corona ini, para pekerja maupun masyarakat haus akan harta atau uang karena dipengaruhi oleh berbagai factor. Oleh sebab itu terdapat perbedaan yang mencolok antara kualitas pelayanan dari pengguna BPJS dengan kualitas pelayanan dari orang yang tidak menggunakan BPJS.

Sejak adanya virus corona, para pekerja yang ada dalam lembaga rumah sakit juga semakin berkurang dikarenakan banyak pekerja yang diberhentikan atau meninggal diakibatkan oleh virus itu sendiri. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, baik dokter maupun staff yang bekerja dirumah sakit otomatis akan membeli obat ataupun alat yang dibutuhkan supaya tidak terkena virus corona. Dan untuk membeli hal tersebut setiap orang harus menyiapkan dana yang tidak sedikit. Karena itu para pelayan kesehatan yang ada dirumah sakit juga akan haus dengan uang.

Seperti yang kita pahami saat ini bahwasanya masyarakat yang terdaftar kedalam anggota BPJS kesehatan jika ingin berobat atau rawat inap dirumah sakit, mereka tidak perlu mengeluarkan duit yang sangat banyak. Sedangkan masyarakat yang tidak terdaftar dalam anggota BPJS kesehatan akan membayar biaya berobat serta rawat inap yang mempunyai nominal tidak sedikit. Dari peristiwa itu dapat disimpulkan bahwa para pelayan rumah sakit pasti akan lebih tertarik untuk memberikan layanan yang maksimal terhadap orang yang tidak terdaftar kedalam anggota BPJS kesehatan. Mengapa demikian' Karena pihak rumah sakit pasti akan mendapatkan banyak keuntungan apabila masyarakat itu puas dalam pelayanannya dan pihak rumah sakit juga akan mendapatkan dana yang banyak dari masyarakat itu.

Sedangkan masyarakat yang terdaftar kedalam anggota BPJS kesehatan justru tidak mendapatkan pelayanan yang layak dari dokter maupun staff yang ada dirumah sakit. Bahkan terkesan pengguna BPJS diabaikan oleh pihak rumah sakit. Padahal kita sebagai manusia mempunyai derajat yang sama yang harus diperlakukan secara adil. Kualitas pelayanan yang buruk yang diterima oleh para pengguna BPJS dapat kita lihat disekitar kita saat ini, contohnya pihak administrasi rumah sakit terkesan tidak peduli dengan para pengguna BPJS, ruangan yang disediakan oleh pihak rumah sakit terkadang kurang layak untuk ditempati pasien serta keluarganya, proses rawat inap yang mempunyai banyak kendala atau banyak proses yang rumit, dan lain sebagainya.

Untuk mencegah hal tersebut semakin terjadi kedepannya, pihak BPJS kesehatan harus membekali para pekerjanya dengan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai tata cara penanganan keluhan terhadap pelayanan kesehatan yang baik dan benar. Tidak hanya itu saja, pihak BPJS kesehatan atau para pelayan kesehatan juga harus memiliki kemampuan berempati yang bagus kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

Selain daripada itu, untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pengguna BPJS kesehatan pihak rumah sakit maupun pihak BPJS kesehatan dapat memulainya dengan cara mendokumentasikan berbagai praktik yang baik di lapangan yang telah dilakukan para petugasnya dalam menangani keluhan dari masyarakat. Dari praktik-praktik yang baik tersebut, pihak rumah sakit serta BPJS kesehatan dapat membuat sebuah SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baru terkait dengan penanganan kelihan masyarakat dan menanamkan informasi ini kepada para petugas kesehatannya. Kemudian wajib dalam mensosialisasikan ataupun mendiskusikan prosedur baru itu kepada seluruh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena dengan mentransparasikan prosedur itu, secara tidak langsung para pelayan kesehatan dapat mempermudah masyarakat dalam membantu diri mereka sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Langkah diatas dapat memberi peluang kepada masyarakat luas untuk turut berpartisipasi memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan, termasuk juga mengawasi kinerja dari para pemberi layanan. Hal itu sangat penting karena tanpa adanya pengawasan dari masyarakat, maka kualitas pelayanan yang diberikan tidak akan membaik sebagaimana harusnya.

Kualitas pelayanan kesehatan berhubungan dengan pembangunan dalam bidang kesehatan. Karena kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Tingkat indeks pembangunan manusia meletakkan kesehatan merupakan salah satu komponen paling utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Pembangunan dalam bidang kesehatan sendiri merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Tidak hanya berpengaruh terhadap pembangunan kesehatan saja, tetapi kualitas pelayanan kesehatan yang baik juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Karena jika semakin baik kualitas pelayanan kesehatan, maka semakin meningkat pula kualitas SDM nya. Kualitas SDM merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang semakin maju.