DUMAI, RIAUGREEN.COM - Ketua Lembaga Putra Putri Dumai, Agung Gumilang S.AP,  meminta komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun ke Dumai dan mengeledah kantor PUPR Dumai. Dipastikan akan ditemukan berbagai kejanggalan dalam proses ganti rugi bantaran sungai Dumai.

"Kami LPPD minta KPK ke Dumai dan menggerebek kantor Dinas PUPR kota Dumai, banyak kejanggalan akan ditemukan. Dumai tidak baik baik saja," ungkap Agung.

Selain itu, pihaknya juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa semua tim yang terlibat dalam proses ganti rugi bantaran sungai. 

"Semua tim ganti rugi harus diperiksa, banyak analisa dan temuan kami jauh berbeda, karena antara pihak dan pihak penerima manfaat ada perbedaan yang mencolok," jelas Agung. 

Sebagaimana diketahui, bantaran sungai merupakan daerah yang di larang ditempati apalagi sebagai tempat usaha. Dan merupakan lahan milik negara.

"Aneh aja , tanah negara di beli oleh negara pakai uang negara. Makanya kami mendesak Pemko Dumai dan tim ganti rugi menjelaskan sedetail mungkin alasan itu," jelas Agung. (saf)