DUMAI, RIAUGREEN.COM - Menindaklanjuti agenda Turun Lapangan (Turlap) ke Kawasan Pelindo Regional I terkait hasil temuan serta fakta-fakta dugaan pencemaran dan pengrusakan lingkungan, pimpinan DPRD Dumai menerima Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK). Banyak pembahasan yang menjadi catatan penting, termasuk mengagendakan pertemuan lanjutan bersama para pihak pada pekan depan.

KETUA DPRD Dumai, Agus Miswandi dan Wakil Ketua, H Johannes MP Tetelepta didampingi anggota Muhammad Doughlas Manurung dan Sudiran menerima kedatangan ARUK, Selasa (02/12/25) tadi sore di Ruang VIP Pimpinan Dewan Lantai II Gedung DPRD Dumai.

Rombongan ARUK terdiri dari, Ahmad Maritulius, Riski Kurniawan, Indra Denew, Fatahudin, Edo Yulihendri dan Bayu Agusra. Kedatangan ARUK dalam rangka diskusi sekaligus menanyakan tindaklanjut hasil turun lapangan DPRD beberapa waktu lalu.

Selama pembahasan, banyak masukan serta pemikiran bernas dari kedua belah pihak. Poin pentingnya yakni menjadikan isu lingkungan di Pelindo sebagai agenda prioritas yang mesti dituntaskan.

" Kita semua bersepakat, bahwa persoalan yang terjadi di Pelindo mesti mendapat perhatian prioritas. Apalagi ini menyangkut nasib banyak orang, khususnya masyarakat yang terdampak dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Apa yang menjadi harapan ARUK tentunya juga menjadi harapan kita semua," ujar Wakil Ketua DPRD Dumai, H Johannes MP Tetelepta.

Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa dengan panggilan Achi tersebut juga membeberkan sejumlah data penting yang sudah di kantonginya terkait Pelindo Dumai. Hal itu menambah keyakinannya bahwa ada yang salah dan mesti mendapat perhatian serius. 

Achi juga menegaskan apa yang menjadi aspirasi ARUK terkait isu-isu lingkungan sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan pimpinan Gerindra di Riau maupun Pusat.

" Saya sudah komunikasikan ini dengan pimpinan Gerindra di provinsi dan pusat. Persoalan lingkungan ini juga termasuk prioritas perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto," papar Achi.

Sementara Ketua DPRD Dumai, Agus Miswandi mengaku mendukung penuh langkah ARUK dalam menyuarakan isu lingkungan untuk kepentingan daerah dan masyarakat Dumai. Berdasarkan hasil kegiatan turun lapangan ke Kawasan Pelindo terdapat sejumlah temuan yang bisa dilihat secara kasat mata.

" Kita sedang menyiapkan surat ke Balai Wilayah Sungai Sumatera III (BWSS3) Provinsi Riau dengan melampirkan fakta-fakta temuan di lapangan. Kita berharap ini menjadi perhatian khusus untuk secepatnya," ungkap Agus Miswandi, Politisi Partai NasDem ini.

Agus Miswandi juga menyepakati agenda pertemuan lanjutan yang diusulkan ARUK guna mendengarkan penjelasan dari Pelindo maupun KSOP terkait hasil temuan lapangan tersebut.

" Tadi apa yang disampaikan Bang Ahmad Maritulius perlu kita agendakan. Kami akan undang para pihak, dan pertemuannya kita jadwalkan pekan depan," ujar Agus Miswandi.

Sebelumnya Koordinator ARUK, Riski Kurniawan saat pertemuan juga membeberkan sejumlah data maupun fakta serta potensi pelanggaran regulasi yang telah dilakukan Pelindo Dumai. Pihaknya menegaskan, persoalan di Pelindo juga terbuka lebar untuk dibawa ke ranah pidana.

" Kita berharap ini bisa dituntaskan, kapan perlu bawa ke ranah pidana. Dan ARUK sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah ke arah itu," tegas Riski Kurniawan di hadapan pimpinan dewan.

Sebelumnya diberitakan, Lintas Komisi DPRD yang dipimpin langsung Ketua Agus Miswandi bersama Ketua Komisi II, M Doughlas Manurung dan Ketua Komisi III, Hasrizal beserta 10 anggota dewan lainnya melaksanakan kegiatan turun lapangan bersama Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK), Senin (24/11/25).

Adapun 10 anggota dewan tersebut yakni, Sutrisno, Parluhutan Harianja, Yohanes Orlando, Rendy firdaus, Ismun, Edward Randa, Anhar Rizky Siregar, Idris, Muhammad Ibrahim dan Khoirunas.

Sementara dari Pemerintah Kota Dumai tampak Kadis Pertanahan dan Penataan Ruang Muhammad Mufarizal, Kadis PUPR diwakili Kabid SDA Wan Rieco, Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Dumai, AKP Rudi Sitinjak, pihak Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelindo (Persero) Regional I Dumai.

Ketua Komisi II DPRD Kota Dumai, Muhammad Douglas Manurung secara tegas menyampaikan bangunan yang berada di atas saluran air merupakan kesalahan yang fatal.

" Seharusnya saluran air tidak boleh ada bangunan di atasnya. Sudahlah kecil, ketika terjadi penyumbatan atau pendangkalan tentu sulit dibersihkan," tegas M Doughlas Manurung.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Dumai, H Hasrizal mengeluarkan pernyataan yang lebih tegas. Menurutnya, apa yang disuarakan ARUK terkait persoalan di Pelindo ternyata mengandung kebenaran. Pihaknya meminta Pelindo segera membenahi sistem saluran air yang diduga menjadi pemicu makin parahnya banjir di Dumai.

" Pihak Pelindo sudah mengakui sistem drainase mereka bermasalah. Apakah nanti harus dibongkar, itu tergantung kajian teknis. Intinya kita minta ada langkah konkrit agar kondisi yang ada tidak merugikan masyarakat," tegas Hasrizal.

Pantauan di lapangan, sejumlah fakta tampak dari hasil turun lapangan DPRD Dumai ke kawasan Pelindo. Dari sejumlah titik yang ada, mulai Dermaga A hingga Dermaga D tampak kondisi saluran air yang bermasalah.

Antara lain terjadinya pendangkalan dan dipenuhi sampah plastik. Drainase bisa dikatakan sudah dipenuhi lumpur dan tersumbat. Selain itu juga ada saluran air yang diatasnya berdiri bangunan dan tanki timbun.

Pada saat yang sama, tidak tampak kegiatan pengapalan bungkil yang sebelumnya dituding sebagai pemicu pencemaran udara dan lingkungan. Lokasi pemuatan bungkil di Dermaga C Pelindo terlihat sudah dibersihkan.(*)