LOS ANGELES, AS - Newsaktuell - 21 Oktober 2026 - Sebuah studi terbaru mengenai kinerja pemerintah negara bagian di Amerika Serikat menemukan pola partisan dan regional yang kuat dalam tiga pilar tata kelola: akuntabilitas demokratis, kapasitas negara bagian, dan penyediaan barang publik. Namun, hasil di negara-negara bagian AS berbeda secara signifikan dari perbandingan internasional, karena para peneliti menemukan bahwa ketiga dimensi tata kelola tersebut menunjukkan korelasi yang terbatas.

Laporan berjudul "The Governance Performance of the Fifty States: The U.S. Berggruen Governance Index" menerapkan kerangka "segitiga tata kelola" dari tim peneliti-yang sebelumnya digunakan untuk pemeringkatan negara di tingkat global-ke 50 negara bagian AS. Laporan ini kini telah dipresentasikan kepada publik di Columbia University, New York.

 "Tidak seperti dalam perbandingan antarnegara pada Berggruen Governance Index di mana ketiga dimensi secara umum saling berkorelasi, di 50 negara bagian AS ketiga dimensi tersebut justru sering kali bertolak belakang," simpul para penulis. "Hal ini mungkin terdengar kontraintuitif, karena orang akan berharap negara bagian yang dikelola dengan baik akan berkinerja tinggi pada ketiga dimensi, dan negara bagian yang dikelola dengan buruk akan berada di peringkat rendah pada ketiganya."

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kapasitas negara bagian dan penyediaan barang publik "pada dasarnya tidak berkorelasi." Massachusetts, yang memiliki pendapatan per kapita di antara yang tertinggi, berada di peringkat ketiga dalam penyediaan barang publik tetapi menempati urutan ke-49 dalam kapasitas negara bagian. Sementara itu, Wyoming yang bergantung pada sektor pertambangan dan pertanian berada di urutan ke-36 dalam penyediaan barang publik, namun menempati posisi ke-1 dalam kapasitas negara bagian.

Penyediaan barang publik, yang menggabungkan metrik kualitas hidup seperti hasil kesehatan dan pendidikan dengan infrastruktur serta barang kuasi-publik yang sering disediakan oleh sektor swasta, mencatat empat dari lima negara bagian teratas berasal dari wilayah Timur Laut (Northeast), sementara tujuh negara bagian terrendah berada di wilayah Selatan (South). Seluruh negara bagian dalam posisi 16 teratas-kecuali satu-dimenangkan oleh calon dari Partai Demokrat, Kamala Harris, pada pemilihan presiden AS 2024. Sebaliknya, 19 dari 20 negara bagian terbawah dimenangkan oleh Donald Trump.

Akuntabilitas demokratis mengukur prosedur pemilihan umum, yang sangat bervariasi antarnegara bagian, bersama dengan skor untuk aktivitas masyarakat sipil dan keterbukaan pemerintah. Metrik ini antara lain mencakup keterbukaan informasi lobi dan independensi auditor negara bagian. 12 negara bagian teratas merupakan gabungan geografis dari wilayah Barat, Timur Laut, dan Midwest. Sembilan dari selusin negara bagian tersebut memilih Harris, meskipun negara bagian dengan skor tertinggi adalah Montana yang secara konsisten mendukung Partai Republik. 10 negara bagian dengan peringkat terendah semuanya berada di wilayah Selatan, dan 20 negara bagian terbawah semuanya dimenangkan oleh Trump pada tahun 2024.

Kapasitas negara bagian terutama mengindikasikan tingkat utang, bersama dengan proses anggaran dan penyaluran program kesejahteraan yang efektif seperti asuransi pengangguran. Negara-negara bagian berperingkat teratas terdistribusi secara geografis, namun tidak ada negara bagian dari wilayah Timur Laut yang masuk dalam 12 besar. Seluruh wilayah utama diwakili dalam 10 besar terbawah, termasuk negara-negara bagian yang dikenal dibebani utang tinggi seperti Rhode Island, Illinois, Connecticut, dan New Jersey.

Ketiga komponen tersebut menghasilkan empat kelompok negara bagian yang diidentifikasi oleh para penulis:

1. 14 negara bagian yang sehat secara fiskal dan efektif menyampaikan layanan (fiscally sound and delivering states), yang terdiri dari separuh basis Republik, separuh Demokrat, serta negara bagian swing states, berdasarkan pilpres 2024.
2. 16 negara bagian yang tertekan secara fiskal namun tetap menyampaikan layanan (strained but delivering states), yang sebagian besar berbasis Demokrat.
3. Sembilan negara bagian yang kuat secara fiskal tetapi lemah dalam layanan (fiscally strong but poorly served states), yang hampir seluruhnya berbasis Republik.
4. 11 negara bagian berkinerja rendah (low performing states), yang hanya mencakup satu negara bagian berbasis Demokrat.

Laporan ini ditulis oleh peneliti utama Helmut K. Anheier bersama rekan penulis Joseph C. Saraceno dan Edward L. Knudsen, ketiganya dari UCLA Luskin School of Public Affairs. Laporan ini diproduksi atas kerja sama Luskin School dengan Hertie School yang berbasis di Berlin, serta didukung oleh Berggruen Institute, sebuah lembaga pemikir asal Los Angeles.

Dalam diskusi panel yang diadakan bertepatan dengan peluncuran laporan di Columbia University, sejarawan ekonomi Adam Tooze berfokus pada negara-negara bagian dengan skor rendah dalam penyediaan barang publik. Ia menunjukkan bahwa untuk banyak barang publik yang di Eropa diasumsikan dikelola oleh negara-seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum-sektor swasta di AS memiliki peran yang jauh lebih besar.

 "Jika Anda melihat semua negara bagian yang berkinerja buruk, wilayahnya adalah Selatan, dan variabel yang bekerja di sini adalah ras," kata Tooze, seorang profesor di Columbia University. "Alasan mengapa negara-negara bagian ini tidak memiliki layanan publik berskala besar adalah karena orang-orang kulit putih yang lebih kaya tidak ingin membayar pajak untuk mendistribusikan kembali pendapatan kepada orang-orang kulit hitam. Dan ini bukan rahasia; ini adalah logika politik Amerika."

Di antara 11 negara bagian berkinerja rendah, yang memiliki kinerja paling buruk berada di wilayah Selatan: Louisiana, Mississippi, Alabama, dan Kentucky.

Joseph C. Saraceno mengatakan bahwa 14 negara bagian yang diklasifikasikan dalam laporan sebagai sehat secara fiskal dan efektif menyampaikan layanan "menyediakan tingkat barang publik yang moderat sekaligus memiliki kapasitas negara bagian, atau ukuran ruang fiskal yang mereka anggap nyaman, maupun memiliki dana cadangan jika diperlukan."

Kelompok negara bagian yang kuat secara fiskal namun lemah dalam layanan memiliki neraca keuangan yang kuat, tetapi memiliki sedikit pencapaian dalam hal kualitas hidup. Arkansas, misalnya, berada di peringkat ketujuh dalam kapasitas negara bagian tetapi menempati urutan ke-46 dalam penyediaan barang publik. Tooze mengatakan negara-negara bagian tersebut memiliki ketahanan fiskal yang lebih baik dan "mendapat nilai tinggi pada skor kapasitas mereka karena pada dasarnya mereka belum pernah melakukan apa pun. Maka tidak mengherankan, jika berada pada situasi kritis, mereka bisa saja melakukan sesuatu andai ada konstelasi politik yang memungkinkan hal tersebut."

Edward Knudsen, peneliti lain yang bekerja pada versi global Berggruen Governance Index sebelumnya, menunjukkan bahwa negara-negara bagian yang tertekan secara fiskal namun tetap menyampaikan layanan sebagian besar merupakan negara bagian tradisional Partai Demokrat yang juga mendapat skor lebih tinggi untuk akuntabilitas demokratis. "Di banyak negara bagian yang cenderung memilih Demokrat, masyarakat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menuntut barang publik. Mereka pada gilirannya mampu mendapatkannya. Hal inilah yang menimbulkan tekanan fiskal tersebut," kata Knudsen.

Laporan lengkap "The Governance Performance of the Fifty States: The U.S. Berggruen Governance Index" dapat diunduh di sini: https://ucla.app.box.com/s/hcruhr43fyhfw0uondid2e6fviqopmww

Frank Fuhrig, DNA

Teks ini beserta materi penyertanya (foto dan grafis) merupakan penawaran dari Democracy News Alliance, sebuah kerja sama erat antara Agence France-Presse (AFP, Prancis), Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA, Italia), The Canadian Press (CP, Kanada), Deutsche Presse-Agentur (dpa, Jerman), dan Press Association (PA, Inggris Raya). Seluruh penerima dapat menggunakan materi ini tanpa memerlukan perjanjian langganan terpisah dengan satu atau lebih kantor berita peserta. Ini mencakup hak penerima untuk menerbitkan materi tersebut pada produk milik sendiri.

Layanan konten DNA merupakan layanan jurnalistik independen yang beroperasi terpisah dari layanan utama kantor berita peserta lainnya. Konten ini diproduksi oleh unit redaksi yang tidak terlibat dalam produksi layanan berita utama kantor berita tersebut. Kendati demikian, standar redaksi kantor berita serta jaminan pelaporan yang sepenuhnya independen, tidak memihak, dan obyektif tetap berlaku di sini.