DUMAI, RIAUGREEN.COM - Penilaian masyarakat atas lemahnya  kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selama ini tanpa diduga terungkap dengan sendirinya. 

Masyarakat berharap, aspirasi mereka bisa tersalurkan melalui wakilnya di legislatif, namun kenyataan pahit harus diterima, karena wakil rakyat hanya sibuk mengurus proyek pokir demi keuntungan pribadi tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat. 

Rapat dengar pendapat antara DPRD Dumai dengan kelompok masyarakat peduli pembangunan beberapa hari lalu, membuktikan, Rapat Dengar Pendapat itu, sempat menjadi ajang pelampiasan emosi, karena anggota Dewan yang hadir hanya dua orang. Padahal dalam agenda rapat digelar bersama antar lintas komisi dan pimpinan.  

Hasrizal SH, Ketua Komisi III DPRD Dumai dari fraksi, Partai Amanat Nasional dengan nada emosi menyebutkan prilaku koleganya yang jarang hadir saat pembahasan soal kepentingan masyarakat. 

"Inilah kenyataan, Anggota Dewan gaji dan tunjangan mereka mencapai 50 juta, namun jarang hadir rapat tanpa alasan yang jelas, apalagi saat sidang soal rakyat," beber Hasrizal. 

Sementara Ketua Keluarga Besar Putra Putri Abyasa Jalasena, Riau, Edo Yulihendri menegaskan, kinerja wakil rakyat selama ini hanya disibukan dengan urusan proyek pokok pikiran, sementara untuk kepentingan masyarakat  banyak anggota dewan yang ogah ogahan. 

"Sudah rahasia umum, jika kinerja dewan hanya memikirkan kepentingan pribadi dengan proyek pokok pikiran, akhirnya borok dewan terungkap dengan sendirinya," ujar Edo.

Keterbukaan dan keberanian Ketua komisi III, Hasrizal mengungkap prilaku anggota dewan lainnya, menurut Edo Yulihendri merupakan langkah yang tepat dan harus diapresiasi. Karena berani mengatakan yang benar meski koleganya sendiri. 

"Saya salut dan apresiasi atas keterbukaan dan keberanian Hasrizal menyampaikan yang benar meski harus membuak aib lembaganya. Dan itu lah faktanya," ujar Edo. 

Menurut Edo Yulihendri, hampir tiga tahun lamanya, masyarakat merindukan suara lantang dari wakil rakyat, apalagi sepak terjang dalam memperjuangkan hak hak masyarakat.

Apalagi, mengkritik kebijakan Pemerintah yang bertentangan dengan keinginan masyarakat. 

"Banyak proyek bermasalah selama tiga tahun belakangan ini, namun tidak satupun anggota dewan yang bertindak. Jangankan berbuat untuk masyarakat bersuara saja dewan nyaris tidak ada," ujar Edo.

Namun berbeda jika kepentingan pribadinya terusik, mereka akan mati-matian memperjuangkan, salah satu contoh, banyak anggota dewan yang berjuang mempertahankan proyek pokok-pokok pikirannya,  jika pokoknya terganggu atau dicoret mereka pasang badan dengan dalih aspirasi masyarakat. 

"Pokir mereka merupakan proyek yang dibungkus melalui aspirasi masyarakat. Karena dalam  pokir ada cuan yang akan masuk. Makanya mereka fokus mengurus pokir dan selalu bermain diranah aspirasi," tutup Edo. (saf)