DUMAI,RIAUGREEN.COM - Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai yang digelar di Lantai 2 Sekretariat DPRD Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, pada Senin (9/11/2026).

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi, didampingi Wakil Ketua DPRD, Bahari. 

Kehadiran unsur pimpinan dan anggota dewan dalam sidang ini memenuhi kuorum, di mana sebanyak 22 orang dari total 35 anggota DPRD Kota Dumai hadir dan menandatangani daftar hadir.   

Turut mendampingi Wakil Wali Kota dalam agenda tersebut, Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal.

Adapun agenda utama Rapat Paripurna dalam momen ini mendengarkan penjelasan mengenai 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Dumai Tahun 2026, yaitu Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Dumai Tahun 2025-2055 serta Ranperda tentang Pembentukan Kelurahan Buluh Hala dan Kelurahan Sungai Teluk Dalam Kecamatan Sungai Sembilan.

Dalam naskah penjelasan dan penyampaian Ranperda tersebut, Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, menekankan pentingnya arti kedua rancangan peraturan daerah ini bagi keberlanjutan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kota Dumai.

Menurutnya, Ranperda RPPLH menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pesatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tetap berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan hidup.

"Pertumbuhan dan pembangunan Kota Dumai harus kita dorong, tetapi aspek lingkungan tidak boleh kita abaikan. Kita ingin pembangunan yang tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi perhatian serta tanggung jawab bersama, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut, terkait rencana pembentukan Kelurahan Bulu Hala dan Kelurahan Sungai Teluk Dalam di Kecamatan Sungai Sembilan, ia menyampaikan bahwa pemekaran wilayah tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

"Melalui pembentukan dua kelurahan baru ini, kita berharap rentang kendali pemerintahan menjadi lebih efektif, pelayanan administrasi semakin dekat, serta kebutuhan masyarakat dapat direspons dengan lebih cepat dan optimal," jelasnya.

Ia juga berharap pembentukan kelurahan baru nantinya dapat mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.

"Kita ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Pemekaran wilayah bukan sekadar penambahan jumlah kelurahan, melainkan harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Wakil Wali Kota Dumai turut mengharapkan dukungan seluruh pihak, khususnya DPRD Kota Dumai, agar kedua Ranperda tersebut dapat dibahas secara komprehensif dan melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

"Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar setiap kebijakan yang dilahirkan benar-benar memberikan manfaat bagi kemajuan dan kepentingan masyarakat Kota Dumai," tutupnya.

Setelah penyampaian penjelasan resmi oleh pihak eksekutif, agenda dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Rancangan Peraturan Daerah secara simbolis kepada Pimpinan Sidang. 

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan pengumuman jadwal tahapan selanjutnya, yakni penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Dumai yang direncanakan pada Selasa, 10 November 2026.

Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Forkopimda Kota Dumai atau yang mewakili, para Asisten, Staf Ahli, Inspektur Daerah Kota Dumai, para Kepala Dinas/Badan/Camat se-Kota Dumai, pimpinan partai politik, serta tamu undangan lainnya.