JAKARTA, RIAUGREEN.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) atau Sekretariat Negara Urusan Ekonomi Konfederasi Swis telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang penguatan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua BPK Isma Yatun dan Duta Besar Swis untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder di Kantor Pusat BPK, Jakarta hari ini (2/2).

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik, memperkuat lembaga pemeriksa, serta mendorong akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan negara untuk lima tahun ke depan. “Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPK, sekaligus memperkuat peran BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal nasional dan internasional termasuk mendukung aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam mendorong transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola,” jelas Isma Yatun.

Ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan kapasitas dengan fokus pada manajemen strategis dan penguatan kelembagaan BPK, penguatan akuntabilitas sektor publik melalui pelibatan masyarakat, serta pertukaran pengetahuan di bidang pemeriksaan sektor publik antara Indonesia dan Swis. Dalam pelaksanaannya, kerja sama BPK dan SECO akan didukung oleh implementing agency yang relevan, antara lain International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP).

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari upaya BPK dalam memperkuat kerja sama internasional guna mendukung reformasi tata kelola sektor publik. Melalui kemitraan ini, BPK terus berkomitmen mendorong pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.