Wakil Perdana Menteri Ekniti Nitithanprapas memaparkan cetak biru pembangunan yang didorong oleh investasi, yang bertumpu pada penguatan Joint Public Private Committee (JPCC), sindikasi sektor swasta, serta penyelarasan dengan Bank Dunia, menjelang Pertemuan Tahunan 2026 dan keketuaan ASEAN pada 2028.

BANGKOK, THAILAND - Media OutReach Newswire - 7 September 2026 - Thailand siap melangkah menuju "cakrawala baru"-mencapai status negara berpendapatan tinggi sekaligus mendorong ASEAN yang lebih tangguh, demikian disampaikan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Thailand, Dr. Ekniti Nitithanprapas, dalam pidato penutupan Bangkok Business Summit 2026 hari ini.

Dalam memaparkan aspek strategis mengenai "mengapa, bagaimana, dan desain" transisi nasional tersebut, Dr. Ekniti menyatakan bahwa memasuki cakrawala baru merupakan sebuah keharusan global yang tidak dapat dihindari. Meskipun ASEAN berada dalam posisi yang sangat strategis untuk menangkap berbagai peluang yang sedang muncul, kawasan ini harus mewaspadai risiko geopolitik, teknologi, dan iklim yang serius melalui tindakan yang proaktif dan terpadu.

"Tujuannya harus jelas, dan kita sepenuhnya memiliki pandangan yang sama: Thailand harus mencapai status negara berpendapatan tinggi," ujar Dr. Ekniti.

"Resep yang diberikan Bank Dunia selaras secara langsung dengan apa yang telah disampaikan para pemimpin bisnis kita. Kebijakan pertumbuhan yang didorong oleh investasi, berbagai upaya yang berpusat pada sektor swasta, serta implementasi yang konsisten merupakan hal-hal yang kini dijalankan secara bersama-sama oleh pemerintah dan komunitas bisnis. Bayangkan tujuh mesin pertumbuhan baru sebagai para penyerang kita di lapangan. Pemerintah bertindak sebagai pelatih sekaligus gelandang-memimpin investasi, mendorong perdagangan, memberdayakan UMKM, menghilangkan hambatan regulasi, dan mengembangkan sumber daya manusia. Sementara itu, stabilitas fiskal dan keuangan berperan sebagai lini pertahanan yang kokoh."

Dr. Ekniti menegaskan bahwa Joint Public and Private Committee (JPPC) tidak akan lagi berfungsi semata-mata sebagai badan penasihat, melainkan akan beroperasi sebagai dewan pengarah ekonomi eksekutif yang diberi mandat untuk menjalankan reformasi struktural dan memantau pelaksanaannya berdasarkan rekomendasi Bank Dunia.

"Kita tidak akan lagi menjadi Thailand yang sama seperti sebelumnya. Kita akan turut menentukan agenda global. Thailand akan memasuki cakrawala baru, memberdayakan masyarakat, dan membangun ketahanan," tegas Dr. Ekniti. "Dalam dua tahun ke depan, Thailand akan memegang keketuaan ASEAN. Kami akan menyusun agenda jangka panjang dan multiyears untuk ASEAN yang lebih kuat dan tangguh. Jika model kemitraan publik-swasta yang baru ini terus berlanjut, kita akan benar-benar mentransformasi Thailand."

Para pemimpin utama yang mewakili Joint Standing Committee on Commerce, Industry, and Banking (JSCCIB) menyampaikan prioritas strategis masing-masing sektor sebagai landasan bagi proses transisi tersebut.

Payong Srivanich, Ketua JSCCIB sekaligus Thai Bankers' Association, menekankan bahwa transformasi ekonomi membutuhkan modernisasi industri-industri yang telah lama menjadi fondasi perekonomian, sekaligus menciptakan ruang bagi mesin-mesin pertumbuhan masa depan.

"Dari tiga tantangan utama-struktural, daya saing, dan efisiensi sektor publik-lahirlah White Paper yang merumuskan tujuh industri masa depan," ujar Payong. "Kali ini, pemerintah telah menghadirkan kerangka kebijakan yang kredibel berdasarkan kemitraan kolaboratif antara sektor publik dan swasta. Thailand harus mengatasi aspek-aspek fundamental terkait ketahanan-baik dalam hal pangan, energi, maupun pertumbuhan rendah karbon. Kami menyatakan kepada dunia bahwa kita telah selesai dengan tahap perencanaan dan memiliki kesamaan visi. Sekarang kita siap untuk masuk ke tahap pelaksanaan."

Dr. Poj Aramwattananont, Ketua Thai Chamber of Commerce dan Board of Trade of Thailand, menekankan bahwa di tengah ketegangan geopolitik, geoeconomics, dan konflik regional, pertumbuhan harus bertumpu pada lebih dari 600 juta penduduk ASEAN yang berfungsi sebagai jaringan pasokan sekaligus permintaan.

Kemampuan beradaptasi dengan aturan perdagangan internasional tidak dapat dipisahkan dari target Thailand untuk bergabung dengan OECD pada 2028. Proses aksesi tersebut berfungsi sebagai katalis struktural untuk memodernisasi peraturan domestik, tata kelola perusahaan, transparansi, dan persaingan pasar yang adil agar memenuhi standar global terkemuka-sekaligus menurunkan biaya kepatuhan dan memperkuat kepercayaan investor.

Pimjai Leeissaranukul, Ketua Federation of Thai Industries, menegaskan bahwa Thailand harus membangun mereknya sendiri; negara tersebut tidak lagi dapat hanya menjadi basis OEM bagi dunia. Ia menyerukan peralihan yang tegas dari persaingan berbasis biaya tenaga kerja menuju produktivitas tinggi, otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan keberlanjutan hijau. Ia juga mendorong perluasan sektor-sektor sasaran-seperti kendaraan listrik generasi berikutnya, elektronik pintar, otomatisasi, dan wellness-sekaligus memperkuat penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Carlos Felipe Jaramillo, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, menyatakan bahwa perhatian dunia keuangan akan tertuju pada Bangkok bulan depan ketika kota tersebut menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2026. Momentum tersebut memberikan Thailand panggung global yang penting untuk menunjukkan bahwa negara itu tengah bergerak di jalur yang kredibel menuju pencapaian status negara berpendapatan tinggi pada 2037.

"Bank Dunia telah menyampaikan serangkaian reformasi struktural yang dapat ditempuh Thailand untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan pekerjaan dengan upah yang lebih baik bagi generasi muda Thailand di masa depan," ujar Jaramillo. "Rencana ini sengaja menempatkan sektor swasta sebagai pusat perhatian, karena pengalaman telah mengajarkan bahwa sektor swasta merupakan mesin utama penciptaan lapangan kerja. Agenda reformasi ini memiliki banyak aspek dan membutuhkan upaya nasional yang terkoordinasi, serta yang lebih penting, ketekunan tanpa henti dalam pelaksanaannya."

Bangkok Business Summit 2026 ditutup dengan kesepakatan yang jelas: pembahasan penutupan hari ini menandai dimulainya secara resmi pelaksanaan yang berkelanjutan dan terlembaga di seluruh sektor publik, dunia usaha swasta, dan institusi multilateral, guna memastikan Thailand dapat berdiri sebagai jangkar ekonomi yang tangguh bagi kawasan ASEAN secara lebih luas.