PEKANBARU, RIAUGREEN.COM - Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, memimpin Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan dan Percepatan Program Hilirisasi Kelapa, Senin (26/5/2025), yang digelar di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau. Rapat ini membahas arah kebijakan hilirisasi kelapa sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam rapat tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya penataan tata niaga kelapa yang saat ini dinilai belum jelas, termasuk terkait status lahan.

"Harga dasar kelapa tidak stabil karena belum ada sistem tata niaga yang tertata dengan baik. Padahal, kelapa memiliki potensi ekonomi yang sangat besar," ujar Wahid.

Ia menambahkan, Riau saat ini merupakan provinsi dengan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi kedua di Indonesia. Oleh karena itu, sektor kelapa dapat menjadi solusi alternatif jika dikelola secara serius dan berkelanjutan. Sayangnya, selama ini dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah masih terbatas dan belum terintegrasi.

Lebih lanjut, Wahid menekankan bahwa kelapa memiliki keunggulan dibandingkan komoditas lain seperti kelapa sawit. Seluruh bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan, mulai dari buah, sabut, hingga batangnya.

"Kelapa adalah tanaman keras yang bisa dijadikan bahan papan dan produk turunan lainnya. Potensi ini belum sepenuhnya dimaksimalkan," jelasnya.

Gubernur juga menyoroti perlunya pembentukan tim lintas sektor untuk mempercepat proses hilirisasi. Tim ini diharapkan melibatkan koperasi, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar upaya yang dilakukan bersifat terpadu dan sistematis.

Ia menutup dengan menekankan bahwa kelapa merupakan tanaman yang tumbuh secara alami dan tidak memerlukan perlakuan intensif. Jika dikelola dengan baik, petani akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan masyarakat bisa mengolah hasil panen secara langsung tanpa harus mengekspor dalam bentuk mentah ke luar daerah.