PEKANBARU, RIAUGREEN.COM -  Gubernur Riau (Gubri) H. Abdul Wahid menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi masyarakat Riau untuk mewujudkan Daerah Istimewa Riau (DIR). Ia meyakini bahwa status istimewa akan membawa banyak manfaat bagi daerah dan masyarakat Riau.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubri Wahid saat menerima kunjungan Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin pagi (26/5/2025).

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau Datuk Seri Marjohan Yusuf, Ketua BPP DIR yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, serta Bendahara BPP DIR Datuk M. Fadli.

Turut hadir pula sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi kemasyarakatan, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau Prof. Dr. Ilyas Husti, MA, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) KH. Abdurrahman Qoharudin, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Auni M. Nur, Ketua Dunia Melayu Dunia Islam Masyrul Kasmi, Ketua Ijtihadul Mubalighin Ust. Ayub Nahar, serta Ketua Muslimat NU Hj. Dinawati.

“Saya sangat senang dan bahagia melihat tim BPP DIR yang dibentuk LAMR sudah mulai bergerak aktif. Saya mendukung sepenuhnya upaya untuk mewujudkan Daerah Istimewa Riau,” ujar Gubri Wahid, didampingi Asisten I Setda Riau, Zulkifli Syukur.

Gubri menyampaikan bahwa saat ini dirinya tengah menunggu laporan lengkap mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan BPP DIR. “Saya melihat tim ini bekerja cepat dan serius. Ini harus terus dilanjutkan,” tambahnya.

Dalam laporannya, Datuk Seri Taufik menyampaikan bahwa BPP DIR telah melaksanakan berbagai kegiatan, salah satunya menggelar deklarasi Maklumat Daerah Istimewa Riau, Terima Kasih Indonesia pada 20 Mei lalu, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, di Balai Adat LAMR. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan doa bersama dalam Majelis Zikir LAMR.

Selain itu, BPP DIR juga tengah menyusun naskah akademik yang dipimpin oleh Prof. Dr. Junaidi, M.Hum. Tim juga mulai melakukan sosialisasi ke berbagai daerah, sekaligus menghimpun dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Targetnya, usulan resmi status DIR dapat diajukan paling lambat Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau pada 9 Agustus.

Datuk Seri Taufik menegaskan bahwa pengusulan Riau sebagai daerah istimewa didasarkan pada kekayaan peradaban Melayu yang memiliki akar sejarah panjang. Hal ini diamini oleh Ketua MUI Riau, Prof. Ilyas Husti, yang menyebut DIR sebagai sebuah hak sejarah yang layak diperjuangkan. Ketua FPK, Auni M. Nur, juga menyatakan kesiapan berbagai komponen masyarakat untuk memberikan dukungan penuh.

Menanggapi hal itu, Gubernur Wahid meminta BPP DIR untuk tidak ragu menyampaikan kendala atau kebutuhan yang dihadapi. Ia bahkan langsung menginstruksikan Asisten I, Zulkifli Syukur, untuk menjembatani sinergi antara Pemerintah Provinsi Riau dan BPP DIR demi percepatan terwujudnya status istimewa bagi Riau.

Datuk Seri Taufik juga menyampaikan bahwa BPP DIR baru-baru ini telah bertemu dengan Ketua DPRD Riau, Kaderismanto. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD menyatakan dukungan penuh terhadap upaya mewujudkan DIR.

Sebagaimana diketahui, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Dirjen Otda Akmal Malik menyebutkan ada enam provinsi yang diusulkan menjadi daerah istimewa — termasuk Riau.

“Ini peluang besar. Riau termasuk yang diusulkan. Jangan lengah. Jangan sampai kesempatan ini terlewat,” ujar Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, saat merespons usulan pemerintah pusat tersebu