PEKANBARU, RIAUGREEN.COM - Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur lintas pesisir yang selama ini terhambat oleh permasalahan kawasan hutan dan pertanahan. Penegasan ini disampaikan Wahid di rumah dinasnya pada Sabtu (17/5/2025).

Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, dirinya telah mengundang langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri ATR/BPN guna mendorong percepatan penyelesaian kendala tersebut.

"Saya telah meminta bantuan dan mengundang langsung Menteri Kehutanan dan Menteri ATR/BPN. Masalah utama yang kami hadapi di Riau terkait dengan kawasan hutan dan status pertanahan, khususnya dalam pembangunan fasilitas umum," ujar Wahid.

Ia menekankan pentingnya dukungan dari kementerian terkait untuk menyelesaikan status kawasan demi kelancaran proyek pembangunan jalan lintas pesisir yang menghubungkan wilayah-wilayah strategis di sepanjang pesisir Riau.

"Kami sangat berharap ada bantuan. Minimal, status untuk fasilitas umum dapat segera diselesaikan. Saya bertekad menuntaskan jalur pesisir. Jika akses dari Sinaboi ke Kubu, Pedamaran hingga Kuala Kampar bisa dibuka, maka konektivitas pesisir akan jauh lebih lancar," tegasnya.

Jalur lintas pesisir yang dimaksud mencakup wilayah-wilayah penting mulai dari Kabupaten Rokan Hilir hingga Pelalawan. Kawasan ini selama ini menjadi jalur vital antarwilayah, namun masih kekurangan infrastruktur yang memadai.

Wahid menambahkan, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen menjadikan kawasan pesisir sebagai prioritas pembangunan, termasuk dalam memperkuat konektivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar masyarakat.

Ia juga berharap agar permasalahan kehutanan dan pertanahan yang menghambat pembangunan strategis ini dapat menjadi perhatian nasional, agar tidak terus menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek-proyek prioritas daerah.