• Home
  • DPRD Kuansing
  • Kalau Sudah Sepaham, Dewan Yakin APBD Kuansing 2019 Disahkan Akhir November

Kalau Sudah Sepaham, Dewan Yakin APBD Kuansing 2019 Disahkan Akhir November

Senin, 26 November 2018 | 20:46
RiauGreen.com
Poto Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi

TELUKKUANTAN, RIAUGREEN.COM - Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi merasa yakin APBD 2019 akan disahkan akhir November ini. Syaratnya, kata dia, apabila sudah ada kata kesepakatan antar pimpinan legislatif dan eksekutif.

"Kalau KUA-PPAS ini sudah menemui kata kesepahaman antara pimpinan legislatif dan eksekutif, tentu kita optimis akan disahkan akhir November ini. Sebab tak ada lagi yang dinilai krusial yang perlu dibicarakan. Karena dokumen KUA-PPAS itulah yang menjadi Ranperda APBD," kata Musliadi saat berbincang dengan RiauGreen.com sore tadi, Senin (26/11/18) di Telukkuantan.

Kata Musliadi, rencananya esok hari, Selasa (27/11/18) akan diputuskan kesepakatan dan kesamaan pandangan bersama antara pimpinan eksekutif dan legislatif.

Jika kesamaan pandangan terhadap anggaran itu sudah disekati bersama, maka, dilanjutkan dengan proses sekanjutnya. Karena sebelum Perda APBD itu ditandatangani masih ada beberapa prosedur lagi yang harus dilalui. "Prosedur-prosedur itu harus mesti dilalui," ucap Cak Mus sapaan akrabnya.

Cak Mus menambahkan, saat ini  pihak legislatif tengah memastikan apakah program yang diusulkan Pemkab Kuansing bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu pihaknya juga memastikan apakah usulan-usulan itu sudah mengakomodir aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

"Tentu usulan masyarakat yang dinilai prioritas didahulukan," ujar Cak Mus.

Hingga saat ini, DPRD dan Pemkab Kuansing masih membahas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 yang akan menjadi Rancangan APBD Kuansing 2019. Mereka menggesa agar APBD ini disahkan tepat waktu. Jika tidak, ada konsekuensi yang harus dihadapi jika APBD Kuansing 2019 terlambat disahkan. 

Jadwal terakhir pengesahan APBD 2019 adalah 30 November 2018. Konsekuensi itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Dalam PP itu diatur kalau pengesahan lewat bulan November, ada hak keuangan yang tidak dibayarkan selama enam bulan, baik DPRD maupun eksekutif. (hendri)


Loading...
BERITA LAINNYA
APBD Kuansing 2019 Disahkan Rp1,27 Triliun
Sabtu, 01 Desember 2018 | 14:32
Pansus DPRD Kuansing Sambangi Depdagri
Kamis, 20 September 2018 | 14:39
BERIKAN KOMENTAR
Top