Ketua DPRD Nyatakan Ada Silpa, Wabup Kuansing: Uangnya Mana?

Kamis, 22 November 2018 | 12:38
RiauGreen.com
Poto masyarakat kenegerian Taluk saat menyampaikan aspirasi ke dewan.
TELUKKUANTAN, RIAUGREEN.COM - Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra kembali menegaskan ada sisa dana alias silpa pada akhir masa pemerintahan periode sebelumnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Andi saat ditanya oleh salah seorang perwakilan masyarakat Kenegerian Telukkuantan, Zubirman  saat menyampaikan aspirasi di gedung dewan kemarin siang, Rabu (21/11/18).

Dalam kesempatan kemarin itu, Zubirman mengaku membaca pernyataan Ketua DPRD Kuansing yang menyebutkan ada Silpa sebesar lebih kurang Rp97 miliar pada masa peralihan pemerintahan Sukarmis-Zulkifli ke pemerintahan Mursini-Halim (MH).

"Saya belum pernah mendengar langsung dari ketua. Apakah benar ada Silpa sebesar itu," tanya Zubirman.

Sebab, kata Zubirman, dimasa peralihan itu dirinya bertindak selaku Kuasa Hukum para guru yang menuntut pembayaran dana sertifikasi guru-guru di Kuansing. Sedangkan waktu itu, tambah Zubirman, Sekda Kuansing yang dijabat oleh Muharman menyebutkan kas daerah kosong.

Mendengar pertanyaan itu, Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra menyatakan dengan tegas dana Silpa itu ada. Jumlahnya, kata Andi, bisa bertambah dan bisa berkurang.

 "Itu terkait pertanyaan pak Zubirman, saya nyatakan ada silpa. Lebih kurang. Jumlahnya bisa Rp 90, bisa jadi 95 dan bisa 97 miliar. Karena transper dari pusat," kata Andi.

Terkait adanya Silpa itu kata Andi, dirinya minta dibuka secara terang benderang. "Makanya saya minta hadirkan BPKKAD, biar jelas," pinta Andi sembari meminta BPKKAD hadir mendengarkan aspirasi masyarakat kenegerian itu.

Supaya lebih transparan, kata Andi, dirinya mengajak masyarakat bersama-sama melihat Perda waktu itu. "Perda nya ada kok," tegas Andi lagi.

Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD ini bertolak belakang dengan kondisi yang disampaikan oleh Wabup Kuansing, H Halim. Kata Halim, boro-boro pemerintahan lama meninggalkan Silpa, yang ada malah hutang yang ditinggalkan.

"Katanya Silpa. Uangnya mana? Malah yang ada hutang yang dibayarkan oleh MH," ucap Wabup Halim saat ditanya sejumlah media, kemarin siang.

Lanjut Halim, hutang yang dibayarkan oleh pemerintahan MH itu merupakan hutang tiga pilar, tunggakan sertifikasi guru, pembayaran mesjid agung, pembayaran Hotel Kuansing dan Universitas Islam Kuansing (Uniks).

Jumlah hutang tersebut, kata Halim, mencapai puluhan miliar rupiah. Dikisahkan Halim, untuk menutupi tunggakan sertifikasi guru waktu itu, pihaknya mengalokasikan anggaran yang sebelumnya telah diperuntukan untuk pembayaran honor kontrak yang akan direkrut oleh Pemkab Kuansing. 

"Jadi pada masa pembahasan APBD Perubahan waktu itu, anggaran yang tadinya rencana untuk honor kontrak dialihkan untuk pembayaran sertifikasi guru itu. Makanya honor kontrak waktu itu dibatalkan," cerita Halim.

Kendatipun sebagian dana dipergunakan untuk membayar hutang, kata Halim, pemerintahan MH tetap tidak mengabaikan pembangunan. "Tapi kan tetap membangun," ucap Halim.

Dua pernyataan petinggi antar lembaga di Pemerintahan Kabupaten Kuansing yang saling bertolak belakang itu, kini tengah menjadi opini liar dimata publik. Bahkan dijagad maya, pernyataan kedua petinggi itu tengah ramai dibahas.

Terkait pernyataan tersebut yang simpang-siur, mantan Wakil Bupati Kuansing, Zulkifli sangat menyayangkan pemerintahan MH yang tidak mau melakukan audit khusus pada awal pemerintahan lalu. Sehingga persoalan yang seperti ini tidak terjadi.

Sementara itu, salah seorang pegiat anti korupsi, Junaidi Afandi dalam kolom komentar di Facebook mengungkapkan, permasalahan Tunjangan Profesi Guru (TPG) alias sertifikasi guru lalu itu telah dilaporkan ke penegak hukum.

"Saya Junaidi Affandi mencontohkan TPG dan  tambahan penghasilan (Tamsil), DAK TPG dan Tamsil yang ditransfer pusat kepada daerah Kabupaten Kuansing melebihi untuk membayar hak para guru triwulan empat, kelebihannya dimasukkan pada tahun berikutnya. Jadi kelebihan dana yang dimasukkan pada tahun berikutnya itulah yang menjadi Silpa," kata Junaidi Afandi. 

Lalu, kata Junaidi, akan tetapi kenyataannya tidak demikian, dana TPG dan Tamsil triwulan empat tidak disalurkan Pemkab Kuansing, bahkan katanya Pemkab Kuansing mempergunakan DAK TPG dan Tamsil peruntukan yang lain. 

Untuk mengungkap raibnya DAK TPG dan Tamsil Kabupaten Kuansing perlu keseriusan dan kejelian penyidik. "Kasus ini sudah ditangani penegak hukum, untuk itu mari kita awasi kinerja lembaga penegak hukum jangan sampai kasus ini berhenti di tengah jalan," ajak Junaidi Afandi. (hendri)

Loading...
BERITA LAINNYA
APBD Kuansing 2019 Disahkan Rp1,27 Triliun
Sabtu, 01 Desember 2018 | 14:32
Pansus DPRD Kuansing Sambangi Depdagri
Kamis, 20 September 2018 | 14:39
BERIKAN KOMENTAR
Top