JAKARTA, RIAUGREEN.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) bukan sekadar instrumen untuk menghasilkan opini, tetapi juga kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola keuangan negara dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Anggota I BPK selaku Plt. Anggota IV BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KKP) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) Tahun 2025 di Kantor Pusat BPK.

Plt. Anggota IV BPK menekankan pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan sumber daya kementerian dan lembaga serta transformasi menuju Government 5.0, melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk analisis data dan kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat, lingkungan dan keberlanjutan. Kombinasi keduanya dinilai sebagai kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pengambilan kebijakan. Enam tantangan utama menuju Government 5.0 adalah belum meratanya kematangan transformasi digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta AI, rendahnya integritas tata kelola, kapasitas SDM serta keamanan siber dan kolaborasi. Oleh karena itu, pendekatan whole-of-government menjadi keniscayaan.

Pada kesempatan tersebut, Plt Anggota IV BPK memberikan apresasi kepada empat entitas yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Tahun 2025 dan menekankan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi perbaikan berkelanjutan. BPK telah menyampaikan rekomendasi strategis untuk mendorong momentum perbaikan sistemik, penguatan pengendalian intern, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara, serta kepatuhan yang berkelanjutan.

Plt Anggota IV BPK berharap sinergi antara BPK dengan kementerian/lembaga terus ditingkatkan agar hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi instrumen mempertahankan opini yang baik, tetapi juga pendorong terwujudnya good governance, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan negara yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri PKP, Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, dan Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding, Direktur Jenderal PKN VI BPK, Laode Nusriadi, Plt. Direktur Jenderal PKN IV BPK, Pemut Aryo Wibowo, para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK dan kementerian/lembaga terkait.