JAKARTA, RIAUGREEN.COM - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) terus memperkuat perannya dalam mengawal agenda prioritas pembangunan Asta Cita, khususnya di bidang ketahanan energi. Pada Semester II Tahun 2026, BPK menetapkan Ketahanan Energi sebagai fokus pemeriksaan tematik nasional. Energi dipilih karena merupakan enabler utama pembangunan nasional yang menopang pertumbuhan ekonomi, keberlangsungan industri, transportasi, pertanian, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat. BPK berkomitmen mengawal pengelolaan energi secara akuntabel dan transparan agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas.

Dalam perencanaan pemeriksaan tematik nasional ketahanan energi, BPK secara proaktif melibatkan pemangku kepentingan utama di seluruh rantai dalam ekosistem energi, dari pengambil kebijakan hingga operator di lapangan. Kegiatan Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) dan Rakor BPK yang berlangsung pada 29 dan 30 Juli 2026 di Kantor Pusat BPK menghadirkan di antaranya Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, Kepala BRIN, Arif Satria, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Unggul Priyanto, Irjen Kementerian ESDM, Yudhiawan, CIO BPI Danantara, Pandu Satria Sjahrir, Wakil Direktur Pertamina, Oki Muraza serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan dan pemahaman yang komprehensif agar BPK memperoleh gambaran utuh ketahanan energi dari hulu hingga hilir.

"Berdasarkan hal ini, pemeriksaan tematik ketahanan energi akan menggunakan pendekatan ekosistem atau cross-cutting audit. Pendekatan ini menempatkan seluruh pelaku dalam rantai nilai energi sebagai satu ekosistem yang saling terhubung. Karena BPK tidak hanya ingin mengetahui apa yang terjadi, tetapi memahami akar permasalahan, risiko yang berkembang, dan perbaikan yang diperlukan agar sistem bekerja lebih efektif," papar Ketua BPK, Isma Yatun dalam Rakor BPK yang mengusung tema "BPK Bermartabat dan Bermanfaat, BPK Mendukung Program Ketahanan Energi".

Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, dalam Pra Rakor BPK, juga menegaskan bahwa pemahaman yang komprehensif penting dilakukan agar pembangunan ketahanan energi melalui proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya, benar-benar ditujukan untuk memberi manfaat bagi masyarakat. "BPK hadir untuk memastikan kebijakan, program, anggaran, dan sumber daya negara dikelola secara akuntabel, efisien, efektif, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," jelasnya.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional ini, BPK mengerahkan sumber daya terbaik yang dimiliki, memperkuat kolaborasi lintas satuan kerja, dan membangun pemahaman menyeluruh terhadap ekosistem energi nasional. Tujuannya adalah menghasilkan rekomendasi yang relevan, implementatif, dan berdampak nyata bagi perbaikan tata kelola energi nasional.

Kegiatan Pra Rakor dan Rakor BPK turut dihadiri Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing, Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, Anggota VI BPK, Fathan Subchi, Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo, dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (PPTM) serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) BPK.