BANGKOK, THAILAND - Media OutReach Newswire - 7 Oktober 2026 - ESG Symposium 2026 berkembang dari sekadar forum dialog menjadi wadah aksi di tingkat regional. Mengusung tema "ASEAN in Action: Powering Inclusive Green Transition" atau "ASEAN dalam Aksi: Mendorong Transisi Hijau yang Inklusif", simposium ini melanjutkan berbagai usulan dari tahun sebelumnya untuk mendorong tiga agenda utama, yaitu Transisi Energi, Transisi Berkeadilan (Just Transition), dan Adaptasi Iklim. Simposium ini juga menghubungkan ketiga agenda tersebut dengan kolaborasi Public-Private-People Partnership (4P), guna mengubah pendekatan dari tingkat kebijakan menjadi implementasi di sektor bisnis dan komunitas lokal, serta membawa berbagai pembelajaran dari Thailand untuk dipertimbangkan dalam penerapannya di konteks negara-negara ASEAN lainnya.

ESG Symposium 2026 diselenggarakan sebagai platform kolaborasi regional oleh SCG bersama World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dan para mitra dari berbagai sektor. Forum ini mempertemukan para pemimpin dan pakar dari pemerintahan, dunia usaha, sektor keuangan, organisasi internasional, dan akademisi untuk bertukar pengetahuan serta praktik terbaik. Forum ini juga mempertemukan berbagai pihak untuk merumuskan respons terhadap tantangan utama ASEAN, yaitu ketahanan energi, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta penciptaan ekonomi hijau dan lapangan kerja hijau yang mampu mendistribusikan peluang sekaligus memperkuat ketahanan kawasan.

Mr. Joe Phelan, Executive Director - Asia Pacific, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), mengatakan, "Transisi menuju keberlanjutan berkaitan erat dengan daya saing, keamanan, dan investasi, yang menghadirkan tantangan besar sekaligus peluang penting bagi ASEAN. Kuncinya terletak pada menghubungkan kebijakan, investasi, teknologi, dan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, sektor keuangan, dan komunitas, guna mendorong ASEAN menuju pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang."

Di Thailand, sektor bisnis akan memainkan peran penting dalam menerjemahkan arah global menjadi aksi bersama, khususnya dengan membantu usaha kecil dan menengah (UKM) serta para pelaku usaha dalam rantai pasok untuk beradaptasi dan berkembang seiring pertumbuhan ekonomi hijau. Dr. Phacharaphot Nuntramas, Krungthai Chief Economist & JSCCIB Economist, mengatakan, "Thailand harus memanfaatkan Transisi Hijau sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi di masa depan. Kuncinya adalah implementasi secara menyeluruh dari hulu ke hilir, dengan menciptakan transisi yang inklusif, di mana perusahaan besar membantu meningkatkan kapasitas UKM dalam rantai pasok mereka sehingga keduanya dapat beradaptasi dan tumbuh bersama. Selain itu, Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking (JSCCIB) siap membawa berbagai usulan dari forum ini ke tahap selanjutnya melalui platform Reinvent Thailand, bersama sektor bisnis dan para pemangku kepentingan lainnya."

Tiga Agenda Utama: Dari Kemajuan Menuju Tantangan ke Depan

Pembahasan tahun ini dibangun berdasarkan berbagai usulan dari tahun sebelumnya, dengan setiap agenda mencerminkan kemajuan yang telah dicapai sekaligus tantangan baru yang perlu dikembangkan secara bersama-sama. Tujuannya adalah mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan konteks Thailand sekaligus menerapkan berbagai pembelajaran tersebut di wilayah dan konteks lainnya.

1. Transisi Energi: Membangun Ketahanan Energi sekaligus Menjaga Biaya Kompetitif dan Dekarbonisasi

Usulan tahun lalu bertujuan membuka akses terhadap listrik terbarukan melalui Third Party Access (TPA), Direct Power Purchase Agreement (Direct PPA), serta pengurangan berbagai kendala regulasi, sehingga sektor swasta dapat benar-benar menjadi penggerak transisi energi. Tahun ini, pembahasan diarahkan pada peningkatan "kesiapan sistem energi", termasuk meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas jaringan listrik, penerapan teknologi grid-forming, serta penyesuaian Power Development Plan (PDP) agar selaras dengan kebutuhan energi di masa depan. Pembahasan juga melihat lebih jauh perkembangan teknologi dan sumber energi baru seperti Small Modular Reactors (SMR) dan biofuel, serta kerja sama di tingkat ASEAN melalui ASEAN Power Grid.

Dr. Areeporn Asawinpongphan, Research Fellow in Energy Policy di Thailand Development Research Institute (TDRI), mengusulkan pembangunan sistem energi yang mampu menyeimbangkan ketahanan energi, biaya yang kompetitif, dan target dekarbonisasi. Ia merekomendasikan percepatan pembangunan infrastruktur dan sistem energi yang tangguh, peningkatan peran energi surya dan bioenergi, peningkatan kualitas infrastruktur jaringan listrik, pengembangan sumber-sumber energi, serta liberalisasi pasar energi. Langkah tersebut akan memungkinkan dunia usaha memperoleh akses terhadap energi bersih, memastikan transmisi dan distribusi listrik berjalan tanpa gangguan, serta mendukung kebutuhan energi di masa depan.

2. Transisi Berkeadilan: Memungkinkan UKM, Pekerja, dan Masyarakat Tumbuh Bersama

Tahun lalu, UKM didukung melalui pengetahuan dan berbagai perangkat seperti NZAP dan Go Together. Tahun ini, pendekatan tambahan mencakup Funding Connect dan SME Green Transition Plus bagi UKM industri, untuk membantu para pelaku usaha memperoleh akses yang lebih luas terhadap pengetahuan, teknologi, pendanaan, serta peluang bisnis.

Mr. Veerachai Monsintorn, Vice Chairman of the Federation of Thai Industries (FTI), Chairman of Small and Medium Industry Institute, dan Chairman of Thai-Chinese Economic and Investment Institute, mengusulkan agar dukungan bagi para pelaku usaha disesuaikan dengan kapasitas mereka dalam beradaptasi, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ia menyarankan dimulainya sebuah kelompok percontohan terpilih untuk menciptakan prototipe yang komprehensif, mencakup dukungan dalam bidang pengetahuan, teknologi, keterampilan, standar, akses pasar, dan sumber pendanaan melalui Funding Connect, sebelum berbagai pembelajaran tersebut dirangkum dan diperluas ke skala yang lebih besar. Tujuannya adalah agar para pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat dapat memperoleh peluang dari ekonomi hijau serta tumbuh bersama.

3. Adaptasi Iklim: Dari Respons Pascabencana Menuju Kesiapsiagaan Dini

Melanjutkan pembahasan tahun lalu mengenai Water Resilience, fokus tahun ini diperluas ke AI Simulation Platform untuk menilai risiko banjir dan kerentanan infrastruktur. Platform tersebut direncanakan dapat diakses oleh publik, serta dikembangkan lebih lanjut menuju Risk Mapping and Simulation di tingkat ASEAN untuk membantu mempersiapkan diri menghadapi risiko banjir, badai, dan berbagai bencana lainnya.

Asst. Prof. Dr. Pongsak Suttinon, Head of the Department of Water Resources Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, mengusulkan pergeseran pendekatan dari menangani masalah setelah dampak terjadi menjadi melakukan prakiraan dan mengurangi risiko sejak dini. Ia menyarankan pengembangan One Water Data Center untuk mengintegrasikan data air, sistem prakiraan, dan sistem peringatan dini bersama komunitas lokal. Hal ini perlu disertai investasi pada infrastruktur dual-use yang dapat digunakan baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi krisis. Ia juga mengusulkan perluasan pengelolaan air menuju Water Economy, guna mengurangi kerugian, menjaga keberlangsungan operasional bisnis, serta menciptakan nilai ekonomi dan sosial di tingkat lokal.

Mr. Thammasak Sethaudom, President and CEO of SCG, mengatakan, "Dari berbagai usulan dan aksi yang telah dilakukan selama setahun terakhir, kini kita melihat kemajuan yang jelas dalam ketiga agenda tersebut: Transisi Energi, Transisi Berkeadilan, dan Adaptasi Iklim. Tantangan utama saat ini adalah bagaimana membawa berbagai pembelajaran dan tindakan yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun untuk diterapkan secara lebih luas. Kita telah melihat bahwa Public-Private-People Partnership, atau 4P, dapat menghasilkan dampak nyata: sektor publik menciptakan kondisi yang mendukung tindakan, sektor swasta menghadirkan teknologi dan modal untuk melakukan eksperimen, sementara sektor masyarakat turut menentukan kebutuhan di setiap wilayah melalui Area-Based Approach. Berdasarkan pembelajaran dari Provinsi Saraburi, kita harus membawa model 4P ini ke wilayah-wilayah lainnya dengan terlebih dahulu mempelajari kebutuhan dan permasalahan di setiap wilayah sekaligus mengidentifikasi mitra yang sesuai, sehingga pembelajaran dapat diterjemahkan menjadi aksi dan kerja sama nyata, serta diperluas bersama negara-negara lain."

Jika kolaborasi semacam ini dapat diperluas secara konkret, perubahan akan berlangsung lebih cepat dan membangun perekonomian yang berdaya saing sekaligus secara efektif menangani perubahan iklim. Yang terpenting, hal ini akan membuka jalan bagi setiap sektor untuk tumbuh bersama.