DUMAI, RIAUGREEEN.COM - Proyek normalisasi merupakan idaman semua kontraktor, selain pekerjaan mudah untungnya pun bisa melimpah ruah, meski untuk mendapatkannya harus rela merogoh kantong kian dalam. 

Karena tergiur untung besar, sejumlah oknum anggota Dewan ditengarai berlomba-lomba menitipkan proyek dari pokok pikiran Dewan di Dinas PUPR Bidang SDA. 

Bahkan untuk, pokok pokok pikiran Dewan tersebut, bidang SDA menerapkan sistim waiting list untuk beberapa oknum Dewan, kendati, pagu anggaran sudah melebihi target.

"Berapa pun besaran anggaran dari pokir Dewan akan terus ditampung, walau daya tampungnya telah melebihi usulan dinas," ungkap salah seorang kontraktor Dinas PUPR kota Dumai. 

Mulyadi Guntung, Ketua Bongkar korupsi Kota Dumai, menilai upaya penitipan pokok pokok pikiran dewan dengan dalih pengendalian banjir di Kota Dumai merupakan cara yang disinyalir untuk mengelabui masyarakat. Padahal tujuan sebenarnya adalah untuk meraup keuntungan besar dari proyek normalisasi.

"Bayangkan, sukses fee-nya 30 persen dari nilai proyek, Semua hanya modus untuk mendapat cuan lebih besar, maka dibungkus dengan proyek normalisasi agar keuntungan lebih besar masuk ke kantong pribadinya," ungkap Mulyadi aktivis anti korupsi ini.

Dikatakan Mulyadi, sesuai peraturan yang diterapkan Mendagri, Pokok pokok pikiran Dewan merupakan sesuatu yang di bolehkan. bahkan merupakan hak yang melekat bagi setiap anggota Dewan, namun peruntukannya hanya untuk daerah pemilihannya.

 "Banyak diantara oknum Dewan disinyalir menyalahi  aturan main, dengan mengabaikan aspirasi masyarakat, bahkan pokok pokok pikirannya di tempatkan di luar daerah pemilihan. Ini sudah menyalahi aturan dan cenderung merugikan rakyat dan negara," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak agar aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan melakukan penyelidikan atas proyek dari hasil pokok pokok pikiran Dewan, karena diduga kuat hanya untuk mencari cuan. (Saf)