• Home
  • Foto
  • Plt Bupati Siak Buka Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Siak Tahun 2019

Plt Bupati Siak Buka Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Siak Tahun 2019

SIAK, RIAUGREEN.COM - Plt Bupati Siak Alfedri membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Siak Tahun 2019 di Ruang Rapat Raja Indera Pahlawan Kantor Bupati Siak, Kamis (22/2/2018).

Rapat yang juga dipimpin langsung Plt Bupati Siak H. Alfedri ini, di hadiri oleh Anggota DPRD Siak Sujarwo, Kepala BAPPEDA H Wan Yunus serta sejumlah OPD Pemkab. Siak.

Diawal rapat, disampaikan laporan serta tujuan forum konsultasi publik oleh Kepala BAPPEDA H Wan Yunus, ia menerangkan bahwa pertemuan konsultasi publik penting dilakukan, karena ini merupakan langkah pemerintah yang telah sesuai berdasarkan Peraturan Mendagri sebagai cara untuk mendapatkan saran masukan dan  penyempurnaan RKPD Siak 2018. Dijelaskan pula, bahwa sebelum perumusan RKPD dilakukan terlebih dahulu dilaksanakan Musrembang ditingkat Kecamatan, sehingga hasil dari pertemuan tersebut bisa di masukan kedalam e-planning pemerintah daerah untuk 2018.

Sementara Plt. Bupati Siak Alfedri dalam sambutannya menyampaikan, berbagai target kinerja Pemda Siak dan berbagai pembangunan yang sudah dilaksanakan tahun 2017 lalu. Ia menilai dengan masukan semua pihak tentu capaian ini dapat terlaksana dengan baik.

"Sebagai gambaran umum kabupaten siak yang memiliki 14 kecamatan dengan 131 kampung dan kelurahan ini, ditahun lalu telah berhasil dalam capaian pembangunan di berbagai bidang, baik kesehatan, lingkungan, pendidikan dan juga kesejahteraan masyarakat", terangnya".

Dijelaskan lebih lanjut oleh Alfedri,  dibuktikan dengan fokus pemerataan ekonomi dimana angka kemiskinan di Siak jauh lebih baik, dibandingkan dengan Provinsi Riau bahkan untuk skala nasional. Data 2017 menunjukan Siak berada di persentase 5,80%, Provinsi Riau 7,41%, sementara Nasional 10,12%.

"Sementara dari perkembanga kontribusi persektor pembentuk PDRB berdasarkan lapangan usaha ditahun 2016 (ADHB), ada sektor pertambangan dan penggalian dengan  menciptakan nilai tambah sebesar 36,5% atau setara Rp. 28,81 triliun. Dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menciptakan nilai tambah sebesar 18,46%, atau setara Rp. 14,57 triliun. Serta sektor industri dan pengolahan, menciptakan nilai tambah sebesar 35,38% atau setara Rp.27,93 triliun", ucapnya.

Untuk capaian kinerja urusan pendidikan Kabupaten Siak, lanjut Alfedri, berhasil menekan angka buta huruf dan angka putus sekolah. Pada 2017 lalu pemerintah telah membangun fasilitas bangunan sekolah masing-masing berupa, 1 USB Sekolah SD/MI, 33 RKB SD/MI , dan 5 RKB SMP/MTS sementara untuk tingkat SLTA diakui saat ini kewenangannya berada di tingkat Provinsi.

"Dari sektor kesehatan juga menunjukan grafik peningkatan, dimana pada tahun 2017 Kabupaten Siak mendapatkan penghargaan tingkat Nasional untuk inovasi pelayanan kesehatan. Alarm persalinan, yang mana ini dapat berguna mengurangi resiko angka kematian, pada bayi/ibu melahirkan", ujarnya.

Kedepannya, Alfedri  mengharapkan agar alarm persalinan bisa dibuat secara online, sehingga lebih memudahkan dan diberlakukan di seluruh puskesmas, dan yang pasti lebih banyak bayi dan ibu yang bisa diselamatkan.

Yang signifikan disini ialah sektor pariwisata, dimana tercatat di 2016 hanya ada 151.181 wisatawan berkunjung, dan telah terjadi peningkatan volume hampir 328.628 wisatawan melancong ke Siak pada tahun 2017. Hal ini didukung pula dengan meningkatnya pertumbuhan usaha restaurant dan hotel yang ada disiak.

Siak juga masuk dalam jajaran lokasi syuting film, yang diprakarsai oleh bekraf dan UMKM. Dimana Siak merupakan satu satunya lokasi diluar pulau jawa, yang digunakan dalam pembuatan film. Sehingga nanti hikayat cerita masa kerajaan tempo dulu dapat diangkat, didokumentasikan kedalam sebuah film untuk diputar dan bisa mengenalkan Siak lebih luas.

Pada forum konsultasi ini dihadiri pula oleh sejumlah tokoh, pelopor pembangunan Siak, serta dibuka juga sesi diskusi tanya jawab. Sekaligus penandatangan MOU tentang kesepakatan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018. (zul)

Kamis, 22 Februari 2018












  • Top