JAKARTA, RIAUGREEN.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan empat lembaga penerima manfaat untuk implementasi Proyek Low Carbon Development Initiative-Innovation and Technology Fund (LCDI-ITF) di Jakarta (14/4).

Kerja sama ini merupakan bagian dari Kemitraan Strategis Indonesia–Inggris, yang mencerminkan komitmen bersama kedua negara dalam mendukung prioritas pembangunan nasional Indonesia melalui pendekatan berbasis bukti, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui LCDI‑ITF, kemitraan strategis tersebut diterjemahkan ke dalam aksi nyata dengan mendorong pembiayaan inovatif, penguatan kelembagaan, serta percepatan solusi iklim yang dapat direplikasi.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini menandai dimulainya pendanaan bagi empat proyek inovatif yang terpilih untuk mendorong solusi teknologi rendah karbon di berbagai wilayah Indonesia.

“Proyek LCDI-ITF menjadi instrumen penting untuk menguji solusi baru dan mempercepat aksi iklim di tingkat tapak. Pendanaan inovatif ini adalah enabler vital untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan iklim nasional yang diperkirakan mencapai Rp794,6 triliun per tahun hingga 2060,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo.

Inisiatif ini bertujuan mengidentifikasi dan mereplikasi solusi teknologi yang berdampak pada penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, inisiatif ini dapat mendukung Trisula Pembangunan, yaitu peningkatan produktivitas dan penciptaan manfaat nilai tambah ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, serta perwujudan berbagai peta jalan nasional, seperti Peta Jalan Ekonomi Sirkular untuk mendorong efisiensi sumber daya, Peta Jalan Ekonomi Biru guna mendorong produktivitas komoditas budidaya bernilai tambah tinggi, seperti udang, Peta Jalan Hilirisasi Rempah dengan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan melalui teknologi, serta Kebijakan Pengembangan Pertanian Regeneratif melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi sekaligus mengurangi emisi.

Melalui proses seleksi ketat dari 283 proposal yang masuk dengan total nilai pengajuan mencapai Rp1,59 triliun, telah ditetapkan empat proyek pada tahap awal ini yang akan menerima pendanaan sebesar Rp20,33 miliar yang mencakup berbagai sektor strategis, antara lain pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, budidaya udang cerdas iklim berbasis energi surya, pengolahan rempah berkelanjutan, serta dekarbonisasi pertanian padi di berbagai wilayah Indonesia. Pendanaan ini diharapkan tidak hanya mendorong implementasi proyek-proyek inovatif di tingkat tapak, tetapi juga menghasilkan model yang dapat direplikasi secara luas untuk memperkuat kontribusi Indonesia dalam pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

Empat proyek yang menerima pendanaan ini adalah Pengelolaan Sampah pada Bidang Teknologi Maggot dan Ayam ALOPE oleh Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan, menargetkan pengolahan 12.840 ton sampah organik per tahun; Budidaya Udang Cerdas Iklim pada Bidang Sistem Budidaya Berbasis Energi Surya oleh PT Venambak Kail Dipantara di Nusa Tenggara Barat yang lebih signifikan menurunkan emisi dibanding metode konvensional; Pengolahan Rempah Berkelanjutan pada Inovasi SIRKULA oleh PT Sinar Hijau Ventures di Maluku yang memanfaatkan limbah biomassa; serta Dekarbonisasi Pertanian Padi pada Bidang Teknologi Advanced AWD oleh PT Jejak Enviro Teknologi di Jawa Barat yang berpotensi menurunkan emisi hingga 90% dan meningkatkan produktivitas.

Proyek ini menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengedepankan sinergi antara kebijakan, pendanaan inovatif, dan kemitraan multipihak dalam mendorong pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat kontribusi Indonesia dalam upaya global menghadapi perubahan iklim.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas menegaskan bahwa pembangunan rendah karbon adalah pilar utama transformasi menuju Visi Indonesia Emas 2045. Hingga tahun 2024, Indonesia telah mencatatkan potensi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30,36% melalui lebih dari 29.000 aksi lintas sektor.

Peter Rajadiston, Minister Counsellor (Development) Kedutaan Besar Inggris, menambahkan bahwa Inggris bangga mendukung ambisi iklim Indonesia melalui inovasi dan kolaborasi multipihak yang inklusif. Beliau menekankan pentingnya manfaat sosial bagi kelompok rentan, perempuan, dan masyarakat lokal dalam setiap solusi iklim serta pentingnya memastikan bahwa inovasi yang diuji dapat menghasilkan pembelajaran yang kuat untuk mendukung implementasi pada skala yang lebih besar.

“Kami melihat bahwa solusi iklim yang efektif harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, LCDI-ITF mendorong pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja hijau, serta penguatan ketahanan komunitas,” tambah Peter Rajadiston.

Direktur Utama BPDLH, Dr. Joko Tri Haryanto, turut menekankan bahwa penyaluran dana dilakukan dengan pendekatan result-based financing. Pencairan dana akan dibagi dalam tiga tahap (20%, 60%, dan 20%) berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati.

“BPDLH memastikan setiap rupiah yang disalurkan harus menghasilkan dampak nyata pada kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pembelajaran dari tahap pertama juga kami gunakan untuk menyempurnakan seleksi pada tahap kedua mendatang guna memastikan dampak yang lebih optimal,” jelas Joko Tri Haryanto.

Kerja sama ini diharapkan tidak hanya menjadi model percontohan yang dapat direplikasi di seluruh Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam upaya global menghadapi tantangan perubahan iklim melalui aksi nyata di tingkat lokal, serta memastikan bahwa inovasi yang berhasil dapat ditransformasikan menjadi kebijakan dan investasi yang berdampak sistemik.