PELALAWAN, RIAUGREEN.COM - Terkait pengelolaan sampah di pusat Ibukota Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pelalawan, Jahlelawati, angkat bicara, beliau menyebut, harusnya persoalan pengelolaan sampah ini menjadi perhatian serius bersama agar tidak ada pihak yang terbebani untuk membayar retribusi daerah, yang menjadi salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Negeri Seiya Sekata Kabupaten Pelalawan. 

Hal tersebut disampaikan kepada sejumlah awak media di ruangan kantor Bupati Pelalawan, Kamis (30/01). Dia menyebut, kalau untuk besaran pungutan retribusi sampah tetap mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan. disamping itu juga perlu sinergi antara stakeholder terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

"Itu yang kami sampaikan tadi ke pak Sekda, bagaimana kita tawarkan ke  masyarakat untuk pungutan 20 ribu Rupiah, untuk operasional, setiap gang diletakkan satu tps, pihak DLH tinggal memungut, jadi kota jadi bersih. Intinya tidak menaikan retribusi berrdasarkan perda, 10 ribu Rupiah kalau kesepakatan masyarakat 10 ribu, tapi ada juga yang mau ngasih 15 ribu Rupiah, tapi yang Bapenda terima masuk ke kas daerah tetap 10 ribu Rupiah, bagaimana kita bergotong - royong, itulah yang dikelola oleh RT, RW, karena Bapenda mungut retribusi, kalau sampah tak diangkat pasti masyarakat tak mau bayar, bagaimana solusinya, ada armada 9 unit yang masih sehat, operasionalnya juga, kami sampaikan ke pak sekda," Kata Jahlelawati. 

Kepala Bapenda juga mengatakan kalau ada perbedaan Retribusi antara pertokoan tempat usaha dan perumahan pemukiman warga, "untuk rumah tangga, untuk ruko tentu beda, petugas dari kami ada sembilan orang, untuk ruko itu bapenda yang mungut, untuk rumah - rumah baru bekerjasama dengan RT, RW serta bekerjasama dengan lurah," tutupnya.(Angga)