DUMAI, RIAUGREEN.COM - Pemerintah Kota Dumai melakukan upaya "jemput bola" ke pemerintah pusat dalam rangka merebut kue anggaran guna percepatan pembangunan daerah. Didampingi para legislator Dumai, Walikota H Paisal, SKM, MARS mendatangi sejumlah kementerian di Jakarta. Termasuk Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan bertemu langsung dengan Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti.

WALIKOTA Dumai, H Paisal, SKM, MARS tidak hanya menjadikan pertemuan itu sebagai ajang silaturahmi, namun sekaligus membawa misi besar, yakni dalam rangka memastikan persoalan mendasar masyarakat Dumai masuk dalam skala prioritas pembangunan nasional tahun 2026.

Walikota H Paisal menegaskan pembangunan harus berdampak nyata, bukan sekadar tercatat di atas kertas. Isu banjir yang kerap melumpuhkan aktivitas warga, kerusakan jalan, hingga kebutuhan air bersih menjadi fokus utama yang diperjuangkan dalam pembahasan.

" Alhamdulillah, didampingi jajaran Pemko dan Ketua DPRD, hari ini kami bersilaturahmi ke Kementerian PU RI untuk duduk bersama Ibu Wamen Diana Kusumastuti. Agenda utama kami adalah memastikan aspirasi warga Dumai terkait infrastruktur masuk dalam rencana prioritas tahun 2026. Persoalan banjir, jalan rusak, dan air bersih adalah prioritas yang terus kami perjuangkan,” ujar H Paisal, Jumat (06/02/26).

Ditegaskan Walikota H Paisal, kualitas hidup masyarakat menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan daerah.

" Kami ingin pembangunan tidak hanya sekadar angka, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh setiap lapisan masyarakat Dumai,” tegasnya.

Pemko Dumai juga menyampaikan apresiasi atas respons positif pemerintah pusat. Sinergi lintas pemerintah dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan di daerah pesisir yang strategis tersebut.

“ Terima kasih atas penerimaan yang sangat baik dari kementerian. InsyaAllah, dengan sinergi dan kawalan kita bersama, khidmat pembangunan ini akan membawa keberkahan bagi kota kita tercinta,” tutup Paisal.

Langkah proaktif ini menjadi sinyal kuat bahwa Dumai serius memperjuangkan kebutuhan warganya, sekaligus membuka peluang lebih besar masuknya dukungan anggaran pusat demi percepatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.(infotorial)