• Home
  • Nasional
  • Dimonitor Melalui Aplikasi SiMIRAH, Pastikan Ketersediaan Minyak Goreng Dalam Negeri

Dimonitor Melalui Aplikasi SiMIRAH, Pastikan Ketersediaan Minyak Goreng Dalam Negeri

Jumat, 20 Mei 2022 | 15:45
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

JAKARTA, RIAUGREEN.COM- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pencabutan larangan ekspor minyak goreng pada 23 Mei mendatang akan memenuhi pasokan minyak goreng dalam negeri. Juga dinilai terjadinya tren penurunan harga di berbagai daerah. 

Airlangga menyebutkan, ketersediaan pasokan dan penyaluran minyak goreng terus menerus dimonitor dengan memanfaatkan aplikasi di Kemenperin (SiMIRAH), dan distribusi di pasar akan menggunakan sistem yang berbasis KTP. Target pembelipun diharapkan akan tepat sasaran. 

Sejak kebijakan pelarangan ekspor sementara seluruh produk CPO dan turunannya diterapkan pada April lalu, pasokan minyak goreng curah  pada bulan April mencapai 211.638,65 ton per bulan atau melebihi kebutuhan bulanan nasional yaitu sebesar 194.634 ton per bulan. 

Kebijakan tersebut juga berdampak terhadap harga minyak goreng curah yang menurun dari Rp19.800,00 per liter menjadi Rp17.200,00 hingga Rp17.600,00 per liter. Untuk itu, dengan melihat kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan petani kelapa sawit serta tenaga kerja industri sawit yang cukup besar, Presiden Joko Widodo pada Kamis (19/05/2022) telah memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan kembali dibuka sejak Senin 23 Mei 2022. 

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers tentang Kebijakan Minyak Goreng, Jumat (20/05/2022), menyampaikan kebijakan tersebut akan diikuti dengan upaya untuk tetap menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng melalui penerapan aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) oleh Kementerian Perdagangan. 

"Sekali lagi saya tegaskan bahwa ini untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng dan menjaga harga TBS di petani kelapa sawit dengan harga yang wajar," tegas Menko Airlangga. 

"Jumlah DMO ini kita menjaga sebesar 10 juta ton minyak goreng yang terdiri dari 8 juta ton minyak goreng dan 2 juta ton untuk cadangan," lanjut Menko Airlangga. 

Kementerian Perdagangan, kata Mairlangga, akan menetapkan jumlah besaran DMO yang harus dipenuhi oleh masing-masing produsen serta mekanisme untuk memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat secara merata. Produsen yang tidak memenuhi kewajiban DMO ataupun tidak mendistribusikan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ditentukan. 

Pemerintah juga akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan dan pengendalian harga yang secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan. Sedangkan untuk menjamin pembelian TBS dari petani dengan harga yang wajar, dilakukan pengaturan pembelian TBS dari petani oleh perusahaan CPO dengan harga yang wajar. 

Disamping itu, untuk akselerasi percepatan distribusi Minyak Goreng dengan harga HET Rp14.000,00 per liter, Pemerintah memberikan penugasan kepada Perum BULOG sebagai pengelola cadangan minyak goreng sebesar 10% dari total kebutuhan minyak goreng dalam bentuk kemasan sederhana. 

Pelaksanaan kebijakan tersebut terutama untuk distribusi minyak goreng ke masyarakat dengan harga terjangkau sebesar Rp14.000,00 per liter serta pelaksanaan ekspor oleh produsen akan dilakukan pengawasan secara ketat dan terintegrasi, baik oleh Bea dan Cukai, Satgas Pangan Polri, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah dan pengawasan juga akan melibatkan Kejaksaan Agung. 

"Pemerintah akan secara tegas menindak setiap penyimpangan baik distribusi maupun ekspor oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ada," jelas Airlangga. 

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan teknis pencabutan pelarangan dan pembukaan kembali ekspor akan diatur dan dikoordinasikan secara teknis oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan serta penyesuaian Peraturan Menteri Perindustrian agar pelaksanaan pembukaan ekspor sudah dapat mulai berjalan pada tanggal 23 Mei 2022. 

"Pastikan pasokan untuk minyak goreng didalam negeri dapat terus tersedia dan dapat  memastikan distribusinya sampai ke masyarakat terutama di pasar tradisional," pungkas Airlangga. ***


BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top