• Home
  • Nasional
  • Nelayan Aceh Ajukan Permohonan Suntik Mati, Ini Kata Ahli Hukum UGM

Nelayan Aceh Ajukan Permohonan Suntik Mati, Ini Kata Ahli Hukum UGM

Jumat, 07 Januari 2022 | 13:44
detikcom
Ilustrasi nelayan di pantai.
RIAUGREEN.COM - Seorang nelayan di Lhokseumawe, Aceh, Nazaruddin Razali mengajukan permohonan suntik mati alias euthanasia ke pengadilan negeri setempat karena tak kuat dengan tekanan yang dialami. Bagaimana posisi suntik mati di mata hukum'

Guru besar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Sigit Riyanto menjelaskan di Indonesia belum ada payung hukum terkait suntik mati. Ditambah pelaksanaan euthanasia atau suntik mati di Indonesia terhalang oleh keberadaan Pasal 344 KUHP dan sumpah dokter Indonesia.

Dalam Pasal 344 KUHP itu berbunyi 'Barangsiapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan dari orang lain itu, diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun'.

Dia justru menilai bahwa permohonan ini sebagai bentuk sarkasme terhadap pemerintah yang dianggap tidak mampu mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan.

"Karena mereka merasa putus asa dengan kebijakan yang bukan mengganggu tapi bisa jadi (mengancam) hajat hidup mereka menghadapi situasi yang tidak ada jalan keluar," kata Sigit saat dihubungi wartawan, Jumat (7/1/2022).

"Ya itu saya kira menurut saya bukan persoalan hukumnya. Tetapi lebih kepada revolusi konflik sosial yang itu harus disikapi kebijakan yang lebih arif dan berpihak kepada kepentingan mereka-mereka yang termarjinalisasi itu," kata dia melanjutkan.

Selain tidak ada legalitas di sisi hukum, Sigit juga menilai bahwa tindakan tersebut juga bertentangan dengan norma agama.

"Bahkan membunuh atau menghilangkan nyawa orang itu dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama tapi juga bertentangan dengan hukum," urainya.

Dalam kasus ini, pengadilan berhak menolak permintaan dari nelayan tersebut. Justru, yang penting untuk saat ini adalah menyusun kebijakan yang bisa membantu para nelayan.

"Saya kira itu memang yang penting, yang sangat diharapkan kan sebenarnya esensinya itu harapan supaya mereka mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhan keperluan mereka dan permintaan (suntik mati) itu sebagai simbol rasa frustasi dan keputusasaan bisa jadi merupakan sindiran," sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang nelayan di Lhokseumawe, Aceh, Nazaruddin Razali mengajukan permohonan suntik mati (euthanasia) ke pengadilan negeri (PN) setempat. Permohonan dilayangkan karena Nazaruddin mengaku tidak sanggup menghadapi berbagai tekanan pemerintah.

"Pemohon dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe agar mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan euthanasia di Rumah Sakit Umum Kesrem Lhokseumawe dengan disaksikan oleh Wali Kota Lhokseumawe, dan Muspika," kata kuasa hukum Nazaruddin, Safaruddin, dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (6/1).

Permohonan itu didaftarkan ke PN Lhokseumawe siang kemarin. Safaruddin mengatakan, tekanan yang dihadapi Nazaruddin berawal dari aturan larangan melakukan budi daya ikan di dalam waduk pusong yang dikeluarkan Pemerintah Kota Lhokseumawe, pada Selasa (26/10/2021).

Aturan itu memerintahkan keramba ikan milik masyarakat di dalam waduk agar dibongkar secara mandiri paling telat 20 November 2021.

Warga setempat sempat melakukan penolakan karena relokasi tersebut tidak pernah dibahas dalam musyawarah desa Pusong Lama. Menurut Safaruddin, Nazaruddin sehari-hari bekerja sebagai nelayan dan petani keramba keramba jaring apung tradisional.

Menurutnya, Nazaruddin semakin tertekan setelah pemerintah mengumumkan bila Waduk Pusong merupakan tempat pembuangan limbah rumah sakit dan rumah tangga. Ikan yang dibudidayakan nelayan di waduk disebut tidak sehat untuk dikonsumsi. (detik.com)

BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top