• Home
  • Siak
  • Berikut Hasil Kesepakatan Bersama Rakornis Tahunan Diskominfotik Riau Tahun 2019

Berikut Hasil Kesepakatan Bersama Rakornis Tahunan Diskominfotik Riau Tahun 2019

Jumat, 13 Desember 2019 | 13:02
mcr
SIAK. RIAUGREEN.COM - Rapat Koordinasi Teknis Tahunan Komunikasi Informatika se Riau di Kabupaten Siak telah usai dan ditutup secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Yogi Getri  Kamis malam (12/12/2019) di Grand Mempura Siak dengan mengasilkan kesepakatan bersama.

"Kesepakatan bersama hasil Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) ini dikuatkan dengan penandatangan hasil rekomendasi dari masing-masing perwakilan dari 12 kabupaten/kota se Riau," ungkap Kadis Kominfotik Riau.

Adapun Rumusan Hasil Kesepakatan Bersama tersebut antara lain:

Pertama, Perlu adanya restrukturisasi dan penguatan kelembagaan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bagi Kabupaten/Kota yang belum membentuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika. Dengan mendorong Kabupaten kota yang belum berbentuk OPD untuk mempercepat pembentukan OPD tersendiri .

Kedua, Perlu dibuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota untuk mendukung Perjanjian Kerjasama (PKS) yang sudah disepakati berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bidang layanan e-Government.

Ketiga, Perlu adanya kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Badan Pusat Statistik di Daerah dalam melaksanakan urusan statistik dan Pemerintah Daerah dengan Badan Siber Sandi Nasional (BSSN) dalam melaksanakan urusan persandian.

Keempat, Adanya komitmen untuk mengimplementasikan sinergitas Program Informatika, Statistik dan Persandian dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Riau.

Kelima, Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik serta Persandian melalui bimtek dan workshop kerjasama Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah.

Keenam, Perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana TIK sesuai standar yang telah direkomendasikan untuk mendukung program layanan e-Government.

Ketujuh, Melakukan percepatan Layanan e-Government terutama dalam penerapan integrasi, komunikasi dan sinkronisasi data baik nasional maupun Pemerintah Daerah.

Kedelapan, Perlunya diseminasi informasi yang berkaitan dengan program sosial audit tentang dana desa oleh Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian.

Kesembilan, Meningkatkan peran media center dalam diseminasi informasi tentang kebijakan dan pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kesepuluh, Meningkatkan pembinaan, kerjasama, pembentukan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Tradisional serta pelayanan informasi melalui media elektronik (Televisi Lokal/Televisi Streaming dan Radio Siaran Lokal / Radio Streaming).

Kesebelas, Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait program pembangunan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi,  Statistik serta Persandian.

Kedua belas, Perlu adanya komitmen Pimpinan/stakeholder terkait terutama Bappeda dan DPRD dalam mendukung kegiatan yang berkaitan dengan kelembagaan dan penganggaran bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Ketiga belas, Melakukan interoperabilitas untuk saling tukar menukar data atau informasi dan saling dapat mempergunakan data atau informasi.

Keempat belas, Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2020 disepakati di Kota Dumai dan 2021 di Kabupaten Pelalawan. (MCR)

Loading...
BERITA LAINNYA
BPN ICI Siak Minta Pemkab Perhatikan Media di Siak
Kamis, 14 November 2019 | 16:12
BERIKAN KOMENTAR
Top