• Home
  • Siak
  • Terganjal RTRW Investor Sulit Berinvestasi di Siak

Terganjal RTRW Investor Sulit Berinvestasi di Siak

Wakil Pimpinan DPRD Siak Sutarno SH: Tidak pernah ada laporan terkait HGU.
Jumat, 12 April 2019 | 14:12
Zulfahmi
Wakil Ketua DPRD Siak Sutarno dan Ketua Kadin Siak Ruslan Lai
SIAK, RIAUGREEN.COM - Belum adanya kejelasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau di Kabupaten siak, sehingga investor sulit berinvestasi di wilayah kabupaten siak.

Demikian hal ini disampaikan ketua Kadin Kabupaten Siak Ruslan Lai didampingi Humas PT Minas Sari lembah sawit (MSLS), Efendinas kepada riaugreen.com, Jumat (12/4/2019) di Siak. Menurutnya pengurusan izin sudah kita sampaikan kepemda siak sekitar satu tahun lalu, bahkan ke dewan sudah juga kita sampaikan.

"Hingga saat ini izin yang kita tunggu tidak juga kunjung selesai, padahal hal saat ini PKS mini yang dibangun tidak tanda tangan masyarakat yang punya lahan sudah ribuan masyarakat menandatangi, kalau faktor pendukung sudah kita penuhi semua," tutur Ruslan dan Efendi.

"Kalau alasan RTRW kenapa seperti lahan Persawahan terus diperluas, apakah RTRW sudah ada, kita berharap agar perizinan perusahan kami ini cepat direalisasikan," harapnya.

Sementara itu wakil ketua DPRD Siak Sutarno SH, harusnya pemerintah harus jeli menyelesaikan persoalan lahan lahan HGU di wilayah kabupaten siak ini, seharusnya pemerintah minimalnya harus menyampaikan HGU setiap perusahaan mana yang berakhir HGUnya dan diperpanjang HGUnya.

"Jadi di pemerintah sendiri tidak pernah mau menyampaikan hal tersebut, sehingga dewan juga sulit untuk memantau dan timbul persoalan di belakang hari dewan  yang harus menyelesaikannya," paparnya.

Persoalan perizinan Sutarno berharap jika memang ada investor yang mau berinvestasi tolong di tindak lanjuti, memang persoalan HGU ini lah salah satunya barangkali Prngesahan RTRW Provinsi Riau masih dalam proses.

:Salah satunya di depan mata kita kasus PT DSI, timbul persoalan di belakang hari seperti ini dewan juga akhirnya tidak tau persis, bagaimana persoalan Kepmenhut yang katanya dipalsukan, karena dewan tidak pernah mendapat laporan, mana saja perusahaannya HGU diperpanjang dan berakhir," ujarnya. (Zul)

Loading...
BERITA LAINNYA
Pemkab Siak Gesa Peluang Pariwisata Halal
Rabu, 12 Juni 2019 | 17:44
Bapekam Mesti Paham Tupoksi
Selasa, 21 Mei 2019 | 15:09
BERIKAN KOMENTAR
Top