• Home
  • Siak
  • Ketua DPRD Siak: Pemeriksaan Anggota Dewan Harus Sesuai Prosedur dan Aturan

Ketua DPRD Siak: Pemeriksaan Anggota Dewan Harus Sesuai Prosedur dan Aturan

Selasa, 19 September 2017 | 15:22
KETUA DPRD SIAK INDRA GUNAWAN SE DAN WAKIL KETUA SUTARNO SH
SIAK, RIAUGREEN.COM - Terkait hal penetapan tersangka oleh Polda Riau kepada salah seoranggota DPRD Kabupaten Siak Ismail SH MH dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan kepada salah seorang petinggi PT IKPP baru-baru ini.

Anggota DPRD Kabupaten Siak Ismail Amir SH MH saat dikonfirmasi media ini digedung DPRD Siak  Selasa (19/9/2017) mengatakan, dirinya siap pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepilisian jika dikatakan dirinya bersalah. Karena dirinya membela kepentingan masyarakat banyak.

"Terimakasih atas suport yang diberikan kepada dirinya oleh banyak pihak, hingga keluarga, karena saya bukan terlibat kasus asusila, narkoba ataupun korupsi, makanya semua pihak bangga dengan saya yang tabah dalam menghadapi kasus yang digulirkan tersebut, bahkan di dalam internal partai pun sudah kita sampaikan, sebagai anggota dewan punya hak menyuarakan aspirasi masyarakat dan meminta perusahaan patuh daan taat dengan aturan dan juga mampu memperhatikan dampak lingkungan maupun masyarakat sekitar, apalagi tempat tinggal saya sendiri, kehadiran saya saat itu juga sebagai anggota dewan didapil yang bersangkutan," ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Siak Indra Gunawan SE didampingi Sutarno SH, diminta tanggapannya menjelaskan pemanggilan anggota dewan haruslah sesuai aturan PP 16 tahun 2010 yang mana dijelaskan pada point 7 bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyelidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur.

Dan di dalam undang undang 23 tahun 2014 bahwa anggota DPRD Kabupaten Kota mempunyai hak imunitas dan bahwa anggota DPRD kabupaten kota tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD maupun di luar DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten kota.

"Dan ini berlakukan untuk semua Dewan di indonesia ini. Kita menghormati proses hukum dan penegakan hukum jika memang yang bersangkutan dianggap melakukan tindakan ,tapi harus ikuti aturan dan undang - undanglah, sebagai lembaga kita memberikan sport dan dukungan kepada yang bersangkutan," ujarnya. (zul)

BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top