• Home
  • Siak
  • Jelang Pelantikan, Pejabat di Siak yang Kerjanya Lamban Tak akan Terpakai

Jelang Pelantikan, Pejabat di Siak yang Kerjanya Lamban Tak akan Terpakai

Selasa, 27 Desember 2016 | 12:48
Bupati Syamsuar
SIAK, RIAUGREEN.COM - Rencana mutasi pejabat di Pemkab Siak Riau pada Januari 2017 ini kian menguat. Apalagi hasil asestmen sebanyak 88 pejabat tinggi sudah diserahkan tim kepada bupati Siak Syamsuar, akhir November 2016.

Informasinya, beberapa pejabat yang saat ini tengah menjabat belum tentu mendapat jabatan pada mutasi yang akan dilakukan. Ukuran pemakaian pejabat adalah etos dan kinerja selama ini. Jika selama ini dinilai lamban dan tidak bisa mengejawantahkan visi misi bupati melalui Tupoksinya, besar kemungkinan pejabat itu bakal dinonjobkan. Untuk itu, pejabat di Siak harus siap-siap menghadapi berbagai kemungkinan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Siak Lukman membenarkan adanya isu tersebut. Namun ia tidak mau memastikan karena mutasi merupakan hak dan kewenangan bupati.

"Bisa jadi pada Januari 2017. Karena memang harus ada evaluasi terhadap kinerja yang harus dilakukan pimpinan," kata dia dikonfirmasi, Senin (26/12/2016).

Lukman menerangkan, proses terkait isu tersebut sudah berjalan dengan diikutinya asestment oleh 88 pejabat eselon II dan III. Kegiatan asestmen dilakukan di hotel Grand Mempura, pada November lalu yang bekerja sama dengan dinas psikologi Angkatan Darat (AD) Bandung.

Selain itu, bupati juga pubya dasar hukum untuk melakukan mutasi jabatan. Berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dalam masa 2 tahun kinerja pejabat wajib dievaluasi.

"Bisa saja di bawah masa itu kalau kinerja tidak bagus," kata dia.

Selain itu, berdasarkan PP nomor  18 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat eselon II dan III harus dikukuhkan terlebih dahulu baru diselesaikan evaluasinya.

Lukman juga menyebut, jika bupati Syamsuar melakukan mutasi jabatan sudah memenuhi persyaratannya. Sebab, bupati dilarang melakukan mutasi 6 sebelum berakhirnya masa jabatan dan 6 sesudah pelantikan. 

"Pak Bupati kita kan dilantik Juni 2016, sebenarnya Desember 2016 ini sudah bisa dilakukan evaluasi dan mutasi," kata dia.

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari PP nomor 18 tahun 2016, juga lahir Persa 8 tahun 2016 berkaitan dengan organisasi perangkat daerah. Substansi dari adanya evaluasi dan mutasi berkaitan untuk peningkatan kinerja aparatur sipil negara. Jadi, mutasi merupakan hal yang wajar di dalam sebuah pemerintahan.(source: pekanbaru.tribunnews.com)

BERITA LAINNYA
Siak Optimis Pertahankan dan Raih Adipura Tahun Ini
Senin, 20 Februari 2017 | 16:14
Dua PAW Duduki Kursi DPRD Siak yang Kosong
Senin, 20 Februari 2017 | 16:12
BERIKAN KOMENTAR
Top