• Home
  • Siak
  • Pemangkasan Program SKPD Alasan Rasionalisasi, DPRD Tuding Pemangkasan Sepihak

Pemangkasan Program SKPD Alasan Rasionalisasi, DPRD Tuding Pemangkasan Sepihak

Jumat, 29 April 2016 | 18:16
DPRD Siak
SIAK, RIAUGREEN.COM - Rasionalisasi Anggaran Tahun 2016 ini bukan saja membuat kelimpungan sebagian orang, berimbas kepada semua masyarakat kabupaten siak dan juga kepada awak media.

Bagaimana tidak program-program yang dibuat SKPD-SKPD untuk dijalankan tahun 2016 melalui APBD Murni yang seyogyanya telah disahkan menjadi produk hukum peraturan daerah ( Perda) Rp. 2,5 Triliun lebih sebelum dirasionalisasi, berimbas dengan informasi menjadi Rp.1,8 Triliun lebih, mau tak mau akan banyak kebijakan pemangkasan-pemangkasan kegiatan yang ada di SKPD, Kantor, Bagian mulai dari tingkat kabupaten hingga ke level kecamatan dan desa.

Menangkapi hal ini salah seorang Anggota DPRD Siak Mutarom SAg yang merupakan Ketua DPC PKB Kabupaten Siak kemaren kepada Media ini, yang terasa menganjal bagi pihaknya, disaat pembahasan demi pembahasan yang dilalui di DPRD dibahas segala program yang sudah diajukan SKPD dibahas bersama hingga mekanisme demi mekanisme yang sudah dilalui hingga tahap akhir yakni pengesahan RAPBD menjadi APBD.

Namun dengan berjalan waktu timbul yang namanya rasionalisasi akibat pengurangan dari dana Bagi Hasil Migas  (DBH) hingga berimbas ratusan Milyaran, tentu berimbas pada pemangkasan-pemangkasan anggaran di SKPD-SKPD, "Seharusnya pemangkasan seperti ini harus ada keputusan dan dibicarakan bersama dewan, bukan pemangkasan sepihak yang dilakukan oleh eksekutif," tutur Mutarom.

Dirinya juga kurang sependapat jika Situasi seperti ini banyak kegiatan yang dianggap seremonial yang berimbas menguras dana APBD, bukan bearti tidak perlu tapi tentunya bisa ditunda kegiatan-kegiatan seperti itu, karena lebih baik anggaran- anggaran yang sedemikian lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dipedesaan ataupun kegiatan yang sifatnya harus dilaksanakan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu pula dirinya juga sependapat jika memang harus proyek yang berskala besar ditunda agar anggaran kecil-kecil di SKPD tidak berimbas pada pemangkasan akibat rasionalisasi tersebut, makanya seharusnya perlu didudukan bersama dewan apa yang seharusnya kita tunda dan program apa yang harusnya kita laksanakan.

"Supaya nanti jangan dewan dipersalahkan masyarakat, karena usulan-usulan dari bawah sudah melalui proses-proses yang dilalui, setelah dirasionalisasi tentu pula ada berimbas pemangkasan program di setiap SKPD, makanya saya berpendapat pemangkasan tersebut kami nilai sepihak," ujarnya kesal. (zul)

BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Buy twitter verification Buy Facebook verification Buy Tiktok verification SMM Panel
Top