Meraba Wajah Baru: Saudara Tiri DPR

Oleh: Misda Mulya*
Kamis, 12 September 2019 | 09:29
Misda Mulya

Sejarah Singkat

Terlahir pada 1 Oktober 2004 Dewan Perwakilan Daerah menjadi  satu-satunya yang hidup tanpa rahim sebuah Partai, lahirnya DPD meresmikan Indonesia sebagai negeri yang Bikameral (sistem Parlemen dua kamar) dan saat bersamaan sah menjadi saudara tiri bagi DPR. Dengan mereformasikan struktur Parlemen menjadi dua kamar ini menjadi harapan baru agar proses legislasi dapat dilaksanakan secara balance of representative atas dasar keseimbangan perwakilan, dengan pondasi hukum yang  kuat yaitu, diamandemennya pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang".

Bila kita bandingkan mengenai usia,DPD jauh lebih muda daripada DPR yang lahir sejak tahun 1918 pada waktu itu dikenal dengan nama Volksraad. Namun pada dasarnya gagasan keberadaan lembaga DPD sudah dipikirkan sebelum masa kemerdekaan. Dicatat oleh Indra J. Piliang dalam sebuah buku yang diterbitkan DPD, bahwa pemikiran ini lahir pertamakali dalam konferensi GAPI pada 31 Januari 1941 dengan singkat ceritadenan berbagai polemik, sehingga 2004 baru dapat terlaksana pada Pemilihan Umum yang diikutsertakannya.

Benturan Eksistensi

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22D Ayat 1, 2, 3, 4 Tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang telah diamandemen. Pasal 22D menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Daerah atau yang biasa disingkat DPD mengenai keikutsertaannya dalam pengajuan, pembahasan dan pengawasan pelaksanaan rancangan undang-undang yang dibahas oleh DPR dan Presiden, serta syarat dan tata cara pemberhentian anggota DPD

Apa yang maksud dalam pasal 22D UUD 1945 diatas menunjukkan bahwa fungsi dan kewenangan sangat terbatas atau kata lain tidak memegang kekuasaan, tidak memilki hak untuk mengeksekusi sebuah keputusan. Terutama keputusan yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang menjadi tanggungjawab besar DPD RI, Jika dikaitkan sebagai lembaga perwakilan yang telah ditetapkan oleh UUD 1945. Hal tersebut tentu menjadi beban besar yang dibawa oleh DPD di tengah-tengah antusiasme masyarakat juga menyebabkan kurangnya eksistensi DPD sendiri di tengah masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat Global pada umumnya.

Karena pada dasarnya ketika kita berbicara soal Dearah, bukan saja mengenai kinerja Pemerintah Daerah akan tetapi DPD RI bertanggung jawab dalam skala perjuangan yang berbeda. Perjalanan dan sepakterjang sebuah lembaga Dewan Perwakilan Daerah ini menarik untuk kita amati khususnya mengawal tahun  pelantikan kerja para Lembaga Negara RI yang baru, khususnya DPD RI. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk kembali meraba dan Mencari wajah baru bagi DPD untuk mengawal perjalanannya dari tahun 2019 ini.

Pencapaian

DPD sebagai salah satu lembaga negara yang hidup di bawah peraturan yang seolah kurang "mengasyikkan" bagi suatu lembaga untuk bereksistensi dikanca Dunia, dan bergerak pada koridor-koridor yang ter-inginkan. Namun, bukan berarti dengan adanya keterbatasan selama ini DPD tidak berbuat apa-apa. Banyak hal yang telah dilakukan oleh DPD sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. dikutip pada halaman KBRN, Kepri: diakhir masa kerja sebagai anggota DPD RI, beberapa anggota DPD Kepri periode 2014-2019 mencatatkan pencapaian kerja yang sudah dilakukan, terutama pencapaian fungsinya sebagai legislasi.

Sebagaimana diatur, fungsi Legislasi anggota DPD RI dapat mengajukan rancangan undang-undagn RUU kepada DPR meliputi bidang Otonomi daerah, Hubungan pusat dan daerah, Pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Misalnya di Kepri 4 anggota DPD telah terealisasi sebuah pencapaian kerjanya diantaranya program beasiswa kepada Kemendikti juga persoalan keuangan BPJS kesehatan yang kini sudah terinstruksikan kepada semua rumah sakit di Kepri untuk memberikan pelayanan kepada semua pasien pengguna kartu BPJS kesehatan. Dan satu lagi yang masih didalam proses yaitu RUU tentang daerah kepulauan agar mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat terkait pendanaan APBN yang akan banyak mengalir ke daerah-daerah khususnya kepulauan.

Salah satu contoh juga bahwa DPD telah banyak mengajukan rencana undang-undang (RUU). Namun sayangnya kurang memperoleh respon dari saudara tirinya DPR dan hanya dimasukkan ke dalam daftar tunggu di program legislasi nasional (Prolegnas). Sehingga hal ini banyak menimbulkan kesan bahwa tidak ada bedanya RUU yang diusulkan oleh masyarakat di luar lembaga negara yang hal tersebutpun terkadang juga sangat berkualitas.

Harapan

Para pembaca budiman begitu pula dengan Penulis dengan berbagai keterbatasan, kita harus sadar bahwa sang senator yang sedang diceritakan, yang sedang duduk di ruang-ruang Parlemen tidaklah tanpa sebab dan tidak pula tanpa Gaji. Dikutip pada halam klikkabar.compada 2016 bahwa seorang anggota DPD  yang merupakan perwakilan dari Sulawesi Utara yaitu Benny Ramdhani mengeluarkan pernyataan Bahwasanya Selama ini DPD hanya menghambur-hamburkan uang rakyat,selain itu Dia menyebutkan, setiap tahunnya masing-masing anggota DPD menyedot dana APBN Rp 2,5 miliar. Dikalikan 132 anggota DPD selama lima tahun, jumlahnya cukup besar.

Komponen pendapatan anggota DPD itu, lanjutnya, gaji bulanan Rp 70 juta, jatah reses empat kali setahun dengan anggaran Rp 300 juta setiap reses, setiap bulan pulang ke dapil dengan SPPD Rp 24 juta,  ada juga FGD empat kali dijatah Rp 35 juta untuk acara diskusi itu, juga kunker ke luar negeri dua kali setahun dengan jatah Rp 150 juta setiap kali bepergian, begitu tuturnya di salah satu surat kabar nasional.

Terlepas dari berapapun pengasilan yang bisa diraup mari kita sama-sama bisa menyelaraskan langkahnya sang DPD, karena apabila di amati antara DPD dan Dearah mempunyai determinan yang kuat, maka artinya semua saling membutuhkan untuk difasilitasi kepentingannya, khususnya dalam mengawal langkah otonomi daerah saat ini yang ingin lebih memberdayakan daerah dari berbagai sendi, dan DPD sebagai media setiap permasalahan kedaerahan.

Dengan segala keterbatasan,wahai DPD RI. Mari jadilah senator yang lebih agresif namun efektif dengan memperjelas isu-isu politik strategis yang representatif sesuai dengan kepentingan dan kondisi daerah yang diwakili, jadilah seutuhnya penyeimbang bagi DPR agar undang-undang yang dibuat tidak lepas dari aspek yang senantiasa memperhatikan aspirasi daerah-daerah dan jadilah inisiator hubungan pusat dengan daerah. Selain kata Agresif tadi jadilahpula insan yang inovatif lagi kreatif dalam menjalankan fungsi kedaerahan-Mu, dan semoga pula kedudukan DPD RI secara Konstitusi di beri kewenangan sehingga dapat lebih banyak berkarya demi kemajuan bangsa tercinta.

Sehingga demikian DPD RI akan memiliki posisi pertimbangan yang akan amat dipertimbangkan dihadapan Parlemen mau Konstituennya. Sehingga ada penyelarasan antara kinerja dan pendapatannya. Juga diharapkan DPD mampu menjadi saudara bagi DPR yang diperhitungkan keberadaannya. Pendek kata melalui tulisan ini penulis harap DPD RI sebagai tokoh-tokoh terpilih daerah harus mampu memperkuat komitmen kepedulian dan mampu mengajak secara aktif setiap elemen untuk mengatasi berbagai persoalan kedaerahan, maka inilah wajah baru bagi DPD yang khususnya penulis harapkan, semoga...

* Penulis adalah masyarakat INHIL Riau, dan mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Jambi


Loading...
BERITA LAINNYA
KPK, Prestasi atau Imaginasi ?
Kamis, 10 Oktober 2019 | 15:31
Meraba Wajah Baru: Saudara Tiri DPR
Kamis, 12 September 2019 | 09:29
Sawit Potensi & Problematika Ibu Pertiwi
Minggu, 21 April 2019 | 09:58
Yuk, Gotong Royong 10K Bangun Asrama Gratis
Senin, 15 April 2019 | 18:04
Lika-liku Bisni Jasa Titip (Jastip)
Senin, 15 April 2019 | 18:02
Politik Identitas, Millenial Cerdas
Jumat, 29 Maret 2019 | 16:37
BERIKAN KOMENTAR
Top