Selamatkan Burung Rangkong Dari Kepunahan

Kamis, 17 Januari 2019 | 13:09
RiauGreen.com
Poto: Jan F Butar Butar
HATI-HATI bagi Anda yang hobi berburu burung. Burung Rangkong alias Enggang berparu alias Bucheros sp, merupakan spesies burung langkah yang dilindungi. Burung ini terdiri dari 13 jenis yang ada di nusantara. 

Tiga diantaranya merupakan endemik Indonesia yaitu dua jenis di Sulawesi; Julang Sulawesi (Ryhticeros cassidix) dan Kangkareng Sulawesi (Rhabdotorrhinus exarhatus); serta 1 jenis di Pulau Sumba yakni Julang Sumba (Ryhticeros everetti).

Bila dilihat peta persebarannya, Sumatera berada di urutan pertama untuk persebaran keragaman Rangkong sembilan jenis. Delapan jenis berada di Kalimantan. Tiga jenis di Pulau Jawa. 

Salah seorang aktivis pencinta alam di Kuansing, Jan F Butar-butar mengapresiasi kinerja Polres Kuantan Singingi (Kuansing) dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau yang telah mengamankan pemburu burung Rangkong pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 lalu. 

Meski saat ini petugas masih memburu seorang tersangka lainnya, setidaknya komitmen untuk menindak para pelaku kejahatan satwa di lindungi memang terlihat jelas. 

Kasus pembantaian burung Rangkong ini sempat viral dimedsos sebelum pelaku tertangkap. Pelaku yang dicurigai berjumlah dua orang itu memposting pembantaian. 

Kasus kejahatan satwa liar termasuk salah satu kejahatan terbesar di Indonesia. Kasus ini menduduki peringkat ketiga setelah Narkoba dan perdagangan manusia. Kasus-kasus kejahatan satwa liar juga masuk dalam kategori extraordinary crime. 

Keuntungan yang menggiurkan dan kurangnya akses mengenai satwa di lindungi nampaknya menjadi alasan yang mendasar mengapa kejahatan satwa liar masih banyak dijumpai. Bayangkan saja, bagian tubuh atau organ dilindungi seperti gading gajah, sisik trenggiling dan paruh burung rangkong dihargai jutaan rupiah di pasar gelap. Cina, Thailand, Vietnam dan negara-negara asia lainnya menjadi pasar empuk bagi sindikat perdagangan jenis satwa ini.  

Permintaan yang tinggi di pasar gelap, semakin menyuburkan praktik ilegal ini. Untuk itu, negara harus hadir dan mengambil tindakan jika kita masih mau melihat hewan-hewan endemik dan di lindungi tetap lestari. 

Selain itu, ternyata di lapangan masih ada masyarakat yang belum mengetahui jenis-jenis satwa di lindungi. Akses yang kurang memadai dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan instansi terkait jadi salah satu penyebabnya.  

Undang-Undang nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dinilai sudah terlalu ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi untuk menghadapi situasi yang mengancam perlindungan dan pelestarian satwa di Indonesia. 

Bagaimana tidak, dalam undang-undang tersebut pelaku kejahatan satwa liar hanya di denda maksimal Rp 100 juta. Denda tersebut sangat tidak relevan dengan keuntungan yang diperoleh dari praktik kejahatan satwa liar yang bisa mencapai miliaran rupiah.

Untuk itu, harus ada perubahan secara holistik dalam memberantas praktik kejahatan satwa di lindungi. Negara tidak bisa hanya mengandalkan petugas untuk mengungkap kejahatan satwa. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam praktiknya di lapangan. Masyarakat jangan takut untuk melaporkan ke petugas jika ada menemukan praktik kejahatan satwa.

Salam Lestari!
Penulis: Jan F Butar Butar (pegiat lingkungan hidup)

Loading...
BERITA LAINNYA
Benarkah Dana Desa untuk Kemakmuran Desa?
Rabu, 23 Januari 2019 | 10:01
Memuhasabah untuk Meraih Berkah
Kamis, 17 Januari 2019 | 15:02
Selamatkan Burung Rangkong Dari Kepunahan
Kamis, 17 Januari 2019 | 13:09
Maju Riau Karena Desa
Selasa, 15 Januari 2019 | 21:30
Menuju Riau Smart Province
Jumat, 21 Desember 2018 | 11:39
Banjir Yang Tak Kunjung Berakhir
Selasa, 06 November 2018 | 14:14
Menyoal Kecelakaan Pesawat Terbang
Selasa, 30 Oktober 2018 | 14:20
Dukaku bukan Dukamu
Rabu, 17 Oktober 2018 | 10:34
Jeratan Hukum Pengguna Media Sosial
Kamis, 04 Oktober 2018 | 10:19
Penurunan Si Miskin (belum) Berkualitas
Senin, 17 September 2018 | 19:30
BERIKAN KOMENTAR
Top