Menuju Riau Smart Province

Jumat, 21 Desember 2018 | 11:39
RiauGreen.com
Poto: Debi Tomika
SMART CITY, sebuah istilah yang santer kita dengar di zaman teknologi informasi saat ini, baik itu di televisi, internet, maupun media cetak. Bagi anda yang belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya, smart city merupakan wilayah kabupaten/kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. 

Pada Maret 2018 ada 4 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang terpilih untuk mengikuti Assessment Smart City yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kampar. Hasil assessment ini akhirnya menetapkan Kota Pekanbaru sebagai satu-satunya kota di Provinsi Riau yang dinyatakan lulus dan menjadi bagian dari Program Menuju 100 Smart City dari pemerintah pusat.

Kelulusan Kota Pekanbaru ini tentu dapat dijadikan sebagai bahan acuan oleh kabupaten/kota lain di Provinsi Riau untuk ikut menjadi bagian dari smart city di Indonesia dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu kelulusan Kota Pekanbaru menjadi smart city. Hal ini sepertinya dapat dijawab dengan membandingkan data kabupaten/kota di beberapa bidang diantaranya yaitu: jangkauan penggunaan listrik, kemudahan dan kecepatan akses internet, sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi, dan masyarakat yang ramah lingkungan. 

Berdasarkan Pendataan Potensi Desa (PODES) 2018 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tedapat 11 kelurahan atau sekitar 13,2 persen dari total kelurahan di Kota Pekanbaru yang masih terdapat rumah tangga yang belum menggunakan listrik, yang merupakan angka terkecil di Provinsi Riau. Peringkat kedua adalah Kabupaten Kampar sebesar 28,8 persen, kemudian Kabupaten Bengkalis sebesar 31,6 persen, Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 33,2 persen, Kota Dumai sebesar 33,3 persen, dan Kabupaten Siak sebesar 38,9 persen. Selain enam kabupaten tersebut, angkanya berkisar diatas 40 persen dengan nilai terbesar dimiliki oleh Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 81,8 persen.

Dalam hal jangkauan penggunaan listrik, Kota Pekanbaru merupakan pionir dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Jangkauan penggunaan listrik ini merupakan salah satu faktor penentu apakah sebuah kabupaten/kota dapat menjadi smart city, karena integrasi teknologi infomasi dalam tata kelola kabupaten/kota tidak akan bisa dicapai tanpa hal ini. Oleh karena itu, masing-masing pemerintah kabupaten/kota harus menyegerakan penyebarluasan akses listrik agar dapat dijangkau oleh semua penduduk jika ingin menjadi bagian dari smart city. Selanjutnya, peran internet of things (IoT) dalam mewujudkan konsep smart city sangatlah vital. 

Perangkat IoT adalah sebuah perangkat yang mampu mengirim informasi dan melakukan tindak lanjut melalui jaringan (network) dengan campur tangan manusia yang minimal, sehingga mampu melakukan berbagai fungsinya secara otomatis. Penerapan IoT yang lazim ditemui dalam konsep smart city adalah smart lighting (lampu umum pintar) , smart parking (parkir pintar), waste management (pembuangan sampah), connected manhole (gorong-gorong), dan smart electricity (listrik pintar).

Menurut Solution Architect Ericsson Indonesia, Hilman Halim, kecepatan jaringan internet merupakan salah satu elemen utama untuk operasional IoT. Sehingga sebuah kabupaten/kota yang ingin menjadi smart city, harus memiliki kecepatan koneksi internet yang memadai.

Dilihat dari data PODES 2018, di Kota Pekanbaru 97,6 persen dari total desa/kelurahannya telah memiliki jaringan internet 4G atau 3G. Disusul Kota Dumai sebesar 93,9 persen, Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 85,59 persen, dan Kabupaten Siak sebesar 83,2 persen. Sementara 8 kabupaten/kota lain nilainya berada dibawah 80 persen, dimana Kabupaten Indragiri Hilir memiliki nilai terendah sebesar 57,2 persen.

Data ini menunjukkan bahwa Kota Dumai, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Siak tidak terlalu jauh tertinggal dari Kota Pekanbaru dalam hal akses internet, sehingga bukan tidak mungkin untuk ikut menjadi smart city mengejar Kota Pekanbaru. Sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi juga merupakan salah satu faktor penentu terciptanya smart city. 

Keberadaan sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi akan meningkatkan mobilitas masyarakat serta menarik wisatawan dan investor. Kembali ke data PODES 2018, 88 persen desa/kelurahan di Kota Pekanbaru telah terdapat angkutan umum dengan trayek tetap, diantaranya yaitu Trans Metro Pekanbaru, bis kota, dan angkot/oplet. 

Di bidang transportasi publik ini kabupaten/kota lain di Provinsi Riau masih jauh tertinggal dari Kota Pekanbaru. Kabupaten yang memiliki angkutan umum dengan trayek tetap dengan jangkauan yang terluas kedua dan ketiga adalah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 49 dan 41,2 persen. 

Namun perlu diketahui bahwa wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti banyak terdiri dari pulau-pulau yang hanya dapat diakses oleh kapal-
kapal kecil dan speedboat yang bertrayek tetap. Jika dilihat dari jenis transportasi daratnya saja kedua kabupaten ini nilainya juga searah dengan kabupaten lainnya yaitu dibawah 40 persen. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau, karena untuk menjadi smart city, transportasi umum dengan trayek yang tetap merupakan langkah utama untuk membangun sistem transportasi yang efektif dan terintegrasi.

Kemudian, menurut inisiator smart city dari ITB, Suhono S. Supangkat, smart city tidak selalu untuk kabupaten/kota yang mempunyai akses internet yang memadai dan berbasis IT. Menurutnya, smart city adalah kabupaten/kota yang bisa mengelola sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia 
(SDM) dan sumber daya lainnya sehingga warga bisa hidup nyaman, aman, dan berkelanjutan.

Masyarakat yang ramah lingkungan merupakan salah satu ciri dari pengelolaan SDA dan SDM yang baik. Hal ini dapat diukur dengan melihat cara masyarakat tersebut mengelola sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari. Jika kita lihat data PODES 2018, 68 kelurahan atau sekitar 82 persen dari total kelurahan di Kota Pekanbaru telah menggunakan tempat sampah sebagai tempat pembuangan sampah, yang kemudian diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir, nilai ini merupakan nilai yang tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Riau. Posisi kedua ditempati oleh Kota Dumai dengan nilai 48,5 persen dan tempat ketiga diduduki oleh Kabupaten Bengkalis dengan nilai 11,6 persen.
 
Dapat kita perhatikan bahwa selain didukung oleh infrastruktur dan prasarana yang baik, Kota Pekanbaru juga baik dalam memelihara lingkungan dari pencemaran sampah. Dicerminkan oleh selisih yang cukup jauh dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau dalam pengelolaan sampah menggunakan tempat sampah.

Dari pembahasan diatas, terjawab sudah kenapa Kota Pekanbaru lolos menjadi smart city namun tidak halnya dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau. Berdasarkan data PODES 2018, Kota Pekanbaru merupakan kota terbaik dalam bidang jangkauan penggunaan listrik, kecepatan dan kemudahan akses internet, sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi, dan pengelolaan sampah yang terintegrasi. 

Perlu pembenahan yang serius pada empat bidang tersebut di kabupaten/kota lain di Provinsi Riau untuk menuju Riau Smart Province, yaitu Provinsi Riau dengan kabupaten/kota yang memiliki tata kelola pemerintah yang pintar (smart governance), penduduk yang pintar (smart people), ekonomi yang pintar (smart economy), lingkungan yang pintar (smart environment), kehidupan yang pintar (smart 
living), dan mobilitas yang pintar (smart mobility) Smart city diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Riau melalui peningkatan kualitas hidup seperti efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya daerah, mengurangi kesenjangan dalam masyarakat, sistem transportasi publik yang efisien dan terintegrasi, manajemen limbah yang ramah lingkungan, dan kemudahan masyarakat untuk mengakses data dan informasi.

Dengan partisipasi masyarakat dan kebijakan strategis pemerintah, Riau Smart Province bukanlah hal yang mustahil. Mari menuju Riau Smart Province !

Penulis: Debi Tomika, S.S.T
(Staf IPDS BPS Kabupaten Kuantan Singingi)

Editor: Hendrianto

Loading...
BERITA LAINNYA
Maju Riau Karena Desa
Selasa, 15 Januari 2019 | 21:30
Menuju Riau Smart Province
Jumat, 21 Desember 2018 | 11:39
Banjir Yang Tak Kunjung Berakhir
Selasa, 06 November 2018 | 14:14
Menyoal Kecelakaan Pesawat Terbang
Selasa, 30 Oktober 2018 | 14:20
Dukaku bukan Dukamu
Rabu, 17 Oktober 2018 | 10:34
Jeratan Hukum Pengguna Media Sosial
Kamis, 04 Oktober 2018 | 10:19
Penurunan Si Miskin (belum) Berkualitas
Senin, 17 September 2018 | 19:30
Lombok Menjerit, Negara Pailit
Jumat, 07 September 2018 | 12:07
Dilema Pengrajin Batu Bata di Pulau Rupat Bengkalis
Selasa, 14 Agustus 2018 | 11:41
Menggugat Pragmatisme dalam Kaderisasi Parpol
Jumat, 06 Juli 2018 | 21:39
BERIKAN KOMENTAR
Top