Jeratan Hukum Pengguna Media Sosial

Oleh: Sarwo Saddam Matondang, S.H., M.H. (Advokat/ Pengacara, Praktisi Hukum)
Kamis, 04 Oktober 2018 | 10:19
Sarwo Saddam Matondang, S.H., M.H. (Advokat/ Pengacara, Praktisi Hukum)

Perkembangan teknologi nirkabel berbasis datayang dalam hal ini adalah Internet (interconnected networking), memang telah menghadirkan realitabaru ke kehidupan masayarakat yaitu mengubah jarak dan waktu menjadi kian tidak terbatas. Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai wujud dari perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis.  Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat itu mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individunya. Hal itu dapat dilihat dari caranya menggunakan social media di internet.

Melalui media internet,setiap individu dapat melakukan berbagai aktifitas yang lebih mudah akan tetapi kemudahan tersebut dibatasi oleh Negara dengan cara memberlakukan UU No. 19 Tahun 2018 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).Dengan adanya Undang-undangtersebut sudah sepatutnya masyarakat memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan (share) melalui media sosial. Masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan berpikir ulang atas informasi apa yang ingin dibagikan ke orang lain yang nantinya konten atau informasi itu akan dibagikan ulang oleh orang lain pula. Namun demikian sebagus apapun aturan yang diberlakukan oleh Negara, tidak akan berpengaruh secara signifikan tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya pemahaman dan kesadaran masyarakat sangatlah mutlak diperlukan dalam membatasi etika penggunaan sosial media di internet.


1.      Pasal 27 UU ITE.

Didalam Pasal 27 (saja) UU No. 19 Tahun 2018 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sedikitnya ada 4 poin yang bisamenjerat pengguna media sosial yaitu:

 

a. Konten yang mengandung pelanggaran kesusilaan.

Hal ini diatur pada pasal 27 ayat (1) UU ITE yangmenegaskan pelarangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Misalnya seperti mengunggah foto atau video porno ke media sosial, apalagi penyebaran gambar atau video tersebut disertai ancaman sehingga sudah tentu setiap orang yang melakukannya dapat dijerat dengan pasal berlapis.

 

b. Konten yang memiliki muatan perjudian.

Adapun ayat kedua menjelaskan pelarangan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, maka hal tersebut dianggap melanggar undang-undang ITE ini. Misalnya menyebarkan platform yang bisa digunakan untuk berjudi, baik online maupun offline. Permainan tebak nomor, togel, serta taruhan menjadi salah satu bentuk perjudian sehingga hal tersebut mendapat perhatian dari UU ITE ini untuk dilarang.

 

c. Konten yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Misal seprang pengguna media social membuat foto seseorang kemudian membuatnya menjadi bahan lelucon namun mengandung unsur penghinaan maka hal itu dapat menjadi alasan untuk menjerat pengguna social media tersebutuntuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hijau.

 

d. Konten yang memuat pemerasan atau pengancaman.

Pasal 27 ayat (4) UU ITE menjelaskan bahwasetiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Contohnya saja jika seorang pengguna social media mengirim ancaman ke rekan atau orang yang dibencinya melalui media sosial, hal tersebut dapat menjadi materi laporan korban ke polisi dan menjerat si pengancam untuk mempertangunggjawabkan perbuatannya..

 

Penting untuk diketahui bahwa ketentuan pidana yang menjerat pelanggarnya merujuk pada Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2018 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,-.

 

2.      Pasal 28 UU ITE.

 

a. Konten yang memuat berita bohong dan menyesatkan pihak lain.

Pasal 28 ayat (1) menegaskan pelarangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Sebagai contoh,, dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.36/Pid.Sus/2018/PT.DKI. Putusan tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1116/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. Dalam putusan tingkat pertama tersebut terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan dengan sarana Transaksi Elektronik dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penipuan tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengenai investasi yang mengakibatkan kerugian konsumen. Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016juncto. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dijatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 500 ribu dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.

 

b.      Konten yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu (SARA).

Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materril yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat.Tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang sangat sensitif sehingga pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil.Adapun ancamannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2).

 

3.      Pasal 29 UU ITE.

Pasal 29 UU ITE mengancam bagi pengguna sosial media yang mengirimkan konten yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti orang lain. Adapun pasal ini menegaskan bahwaSetiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Adapun ancamannya adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45B UU ITE yaitu Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000.-

 

Dengan penjelasan yang singkat diatas memang sudah sepantasnya masyarakat sebagai netizen pengguna media sosial lebih bijak lagi dalam menggunakan account nya agar tidak salah langkah sehingga menghantarkannya kebalik jeruji besi yang merupakan wujud dari mimpi buruk setiap orang.

 

Penulis adalah Advokat/ Pengacara, Praktisi Hukum

Loading...

Loading...
BERITA LAINNYA
Banjir Yang Tak Kunjung Berakhir
Selasa, 06 November 2018 | 14:14
Menyoal Kecelakaan Pesawat Terbang
Selasa, 30 Oktober 2018 | 14:20
Dukaku bukan Dukamu
Rabu, 17 Oktober 2018 | 10:34
Jeratan Hukum Pengguna Media Sosial
Kamis, 04 Oktober 2018 | 10:19
Penurunan Si Miskin (belum) Berkualitas
Senin, 17 September 2018 | 19:30
Lombok Menjerit, Negara Pailit
Jumat, 07 September 2018 | 12:07
Dilema Pengrajin Batu Bata di Pulau Rupat Bengkalis
Selasa, 14 Agustus 2018 | 11:41
Menggugat Pragmatisme dalam Kaderisasi Parpol
Jumat, 06 Juli 2018 | 21:39
Menelaah kesuksesan pilkada inhil 2018
Minggu, 01 Juli 2018 | 00:13
BERIKAN KOMENTAR
Top