Lombok Menjerit, Negara Pailit

Ditulis Oleh: Alfiah, S.Si
Jumat, 07 September 2018 | 12:07
Foto Tempo
BELUM tuntas penanganan bencana Lombok, Negara sudah diguncang dengan anjloknya nilai tukar rupiah menembus Rp. 15.100. Nilai tukar rupiah menyentuh level terendahnya sejak krisis moneter 20 tahun lalu.

Komitmen Kementrian Keuangan untuk rehabilitasi bencana gempa Lombok sebesar Rp. 1 triliun semakin jauh panggang dari api. Anggaran tersebut diambil dari dana cadangan APBN yang disiapkan pemerintah sebesar Rp. 3.3 triliun khusus untuk penanganan bencana selama tahun 2018.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan bahwa penanganan bencana sifatnya cepat tanggap, maka seharusnya dana on-call (siap pakai) segera dicairkan. Semestinya dana bencana tidak melalui mekanisme pembahasan anggaran yang berliku, tetapi langsung dicairkan sesuai kebutuhannya.

Lambannya pemerintah menangani bencana Lombok ditambah dengan minimnya anggaran, bertolak belakang dengan pendanaan ASEAN GAMES 2018 yang menghabiskan dana Rp. 30 triliun (kompas.com), dengan menyedot APBN 2015-2018 sebesar Rp. 8.2 triliun (tribbunnews.com).

Solusi Lombok

Sesunggunya Indonesia adalah negeri yang kaya. Sayangnya ketika bagian negeri ini sakit penyembuhannya sangat lama bahkan terkesan diabaikan. Padahal dengan pengelolaan sumber daya alam yang tepat, negeri ini seharusnya tidak kesulitan menangani bencana Lombok.

Keengganan pemerintah menetapkan status bencana Lombok sebagai bencana nasional memperlama pemulihan pasca bencana Lombok. Meski kementrian Dalam Negeri sudah menyurati seluruh Kepala Daerah untuk membantu Lombok dari APBD masing-masing, ternyata tidak semua Provinsi bisa membantu, karena kondisi kas daerah yang defisit.

Pemimpin adalah pelayan rakyat. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang diurus. Terkait penanganan bencana Lombok seharusnya pemimpin negeri tidak memperhitungkan untung-rugi.

Paradigma berfikir yang harus ada adalah bahwa Lombok adalah bagian dari negeri ini, Rakyat Lombok adalah bagian dari rakyat negeti ini. Sehingga bagaimanapun usaha dan seberapun biaya akan diusahakan untuk membantu Lombok.

Yang terpenting Negara tidak harus berutang kepada asing. Postur APBN hendaknya diteliti kembali, mana anggaran yang tidak perlu dialihkan ke penanganan bencana. Saatnya pemimpin peduli terhadap nasib rakyatnya. Rakyat tidak butuh pencitraan, yang rakyat butuhkan adalah ketulusan pemimpin dalam melayani rakyatnya. (*)
Loading...


Loading...
BERITA LAINNYA
Banjir Yang Tak Kunjung Berakhir
Selasa, 06 November 2018 | 14:14
Menyoal Kecelakaan Pesawat Terbang
Selasa, 30 Oktober 2018 | 14:20
Dukaku bukan Dukamu
Rabu, 17 Oktober 2018 | 10:34
Jeratan Hukum Pengguna Media Sosial
Kamis, 04 Oktober 2018 | 10:19
Penurunan Si Miskin (belum) Berkualitas
Senin, 17 September 2018 | 19:30
Lombok Menjerit, Negara Pailit
Jumat, 07 September 2018 | 12:07
Dilema Pengrajin Batu Bata di Pulau Rupat Bengkalis
Selasa, 14 Agustus 2018 | 11:41
Menggugat Pragmatisme dalam Kaderisasi Parpol
Jumat, 06 Juli 2018 | 21:39
Menelaah kesuksesan pilkada inhil 2018
Minggu, 01 Juli 2018 | 00:13
BERIKAN KOMENTAR
Top