• Home
  • Ruang Opini
  • Memilih itu penting, pahami program kerjanya bukan partainya ataupun uangnya

Memilih itu penting, pahami program kerjanya bukan partainya ataupun uangnya

Oleh Surya Akbar, S.Ip., M.Si (Dosen STIA Indragiri)
Selasa, 26 Juni 2018 | 13:08
PEMILIHAN Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Tahun 2018 tidak lama lagi akan dihelat dibeberapa wilayah di sebagian besar daerah di wilayah Republik Indonesia, dari 171 daerah yang akan menggelar pilkada serentak pada 27 juni 2018 (sumber :www.bbc.com), 17 daerah provinsi akan melangsungkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 39 kota akan melangsungkan pemilihan walikota dan wakil walikota serta 115 daerah tingkat kabupaten akan melangsungkan pemilihan bupati dan wakil bupati, hingga totalnya ada sebanyak 116 atau 58 pasang calon gubernur dan wakil gubernur, 373 pasang untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta 139 pasang calon untuk pemilihan walikota dan wakil walikota. (sumber : liputan6.com).

Untuk Provinsi Riau khususnya, saat ini masyarakat riau sedang disibukkan dengan persiapan perhelatan pemilihan gubernur yang tidak lama lagi akan diselenggarakan, namun pada tahun 2018 ini ada satu wilayah yang akan menyelenggarakan pemilihan gubernur dan bupati sekaligus yaitu wilayah kabupaten indragiri hilir.

Pemilukada Provinsi Riau tahun 2018 ini akan diikuti oleh empat pasang calon yang telah ditetapkan  dan disahkan nomor urutnya berdasarkan hasil pengundian oleh Komisi Pemilihan Umum Riau pada 13 februari 2018 yang lalu seperti dilansir melalui liputan6.com.

Keempat pasang calon tersebut yaitu nomor urut satu diperoleh Syamsuar dan Edy Natar Nasution yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Nasional Demokrat, untuk dapat kita ketahui bersama Syamsuar merupakan Bupati non-aktif Kabupaten Siak, selanjutnya nomor urut dua diperoleh Lukman Edi dan Hardianto yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Gerakan Indonesia Raya, nomor urut tiga diperoleh Firdaus dan Rusli Effendi yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan, Firdaus merupakan Walikota non-aktif Kota Pekanbaru, sedangkan nomor urut empat diperoleh Arsyadjuliandi Rachman dan pasangannya Suyatno keduanya diusung dari partai PDI-P, Golkar dan Hati Nurani Rakyat, Arsyadjuliandi Rachman merupakan Gubernur Riau satu periode sedangkan Suyatno merupakan Bupati non-aktif kabupaten Rokan Hilir (sumber :www.liputan6.com).

Faktor penyebab menurunnya tingkat partisipasi memilih masyarakat


Pemilu maupun Pemilukada merupakan ajang pesta demokrasi sebagai wujud kebebasan yang diberikan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin mereka. Namun, faktanya adalah banyak permasalahan yang muncul menjelang ataupun pada saat pemilihan ini berlangsung diantaranya adalah kurangnya minat masyarakat dalam memberikan hak suara mereka.

Baik Pemilu maupun Pemilukada barangkali memiliki faktor yang cukup identik dalam hal menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih, jika kita ambil contoh misalnya pada pemilu tahun 2014 lalu Partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 berdasarkan data yang dilansir KPU sebesar 69,58 %. Sementara pada pemilu legislatif 2014 partisipasi 75,11 %, dan Pilpres 2009 partisipasi sebesar 71,17 % data dilansir dari news.detik.com, dari data tersebut terjadi penurunan walaupun masih mengikuti tren nasional namun penurunan yang tidak terlalu signifikan ini dapat memunculkan persoalan baru apabila dibiarkan begitu saja.

Pada kenyataannya minat masyarakat untuk golput pada pemilihan dapat mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada karena tentunya KPU yang telah menetapkan target pencapaian partisipasi masyarakat dalam pemilu bisa dianggap gagal dalam melakukan pekerjaannya apabila target tersebut tidak tercapai. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam ajang pemilu maupun pilkada, diantaranya adalah :

1. Terbatasnya jumlah pasangan calon dalam pemilu maupun pemilukada

Jumlah pasangan calon yang ikut berlaga dalam ajang pemilu maupun pemilukada dapat dijadikan sebagai salah satu faktor kurangnya minat masyarakat dalam memilih karena mereka dibatasi dengan paslon yang bisa saja tidak sesuai dengan yang mereka dambakan. Meskipun ini merupakan sebuah ketetapan KPU namun bisa saja masyarakat sudah mempunyai pilihan mereka sendiri namun dengan alasan tertentu calon yang mereka dambakan tersebut tidak lolos seleksi maka ini akan dapat menyebabkan kekecewaan.

2. Prosedur dan tata cara memilih yang masih berbelit-belit


Sebelum pemilih dapat memberikan hak suara maka pemilih terlebih dahulu harus memperoleh lembaran C6 KWK dari KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) artinya C6 KWK merupakan undangan resmi dari KPPS untuk memilih berdasarkan TPS yang telah ditetapkan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang tidak memperoleh C6 KWK boleh hanya dengan membawa KTP saja pada saat pemilihan dengan syarat pemilih tersebut sudah terdata di TPS masing-masing. Jika ingin pindah memilih ke TPS lain masih dalam satu daerah desa atau kelurahan bisa mendapatkan lembaran A5 dari PPS, namun untuk pindah memilih lintas Kabupaten pengurusannya langsung di KPU terdekat. Artinya, tidak semua masyarakat bisa memilih hanya dengan menggunakan KTP pada saat memilih karena sudah ada ketetapan dan aturan untuk memilih sesuai dengan domisili KTP.

3. Menurunnya aktivitas sosial dan bekal pengetahuan untuk pemilih dari penyelenggara pilkada

Tidak semua penyelenggara pemilu dan pilkada yang melakukan sosialisasi sebelumnya kepada pemilih untuk tata cara memilih. Hal ini dapat terjadi karena banyak hal mulai dari kultur masyarakat maupun anggaran yang kurang. Disebabkan oleh tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda-beda, sosialisasi terhadap pemilu dan pilkada ini sebenarnya penting sekali untuk dilakukan dalam rangka membangun persepsi yang sama kepada setiap masyarakat untuk turut mensukseskan pemilu dan pilkada.

4. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan

Hal ini dapat terjadi karena program kampanye yang disampaikan sebelumnya oleh pasangan calon tidak mampu terealisasi dengan baik ketika paslon tersebut terpilih sehingga memunculkan rasa kecewa bagi masyarakat yang memilih. Hal ini dapat berimbas kepada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap salah satu partai. Untuk itu, perlu membangun rasa percaya masyarakat kepada kinerja pemerintahan dan merealisasikan sebagian besar program yang mereka janjikan ketika pada masa kampanye.

Memahami program kerja merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan

Hal yang paling penting bagi kita para pemilih dalam setiap pemilihan baik itu pemilu atau pemilukada adalah paham dan mengerti dengan program-program yang direncanakan oleh paslon-paslon tersebut, caranya adalah dengan menaruh perhatian dan kepedulian dengan negeri ini, bisa saja dengan mengikuti perkembangan berita dari berbagai media seperti media elektronik, cetak, media sosial dan lainnya. Seperti misalnya debat paslon gubernur riau yang pernah tayang di media elektronik, apabila kita peduli maka kita akan mengikuti dan sedikit demi sedikit akan memahami tentang program yang disampaikan oleh masing-masing paslon.

Selanjutnya masyarakat yang lebih memahami kondisi dan fakta yang ada dilapangan apakah sudah relevan dan memiliki korelasi dengan program yang disampaikan oleh paslon tersebut atau tidak, dari pengamatan sederhana seperti ini saja sebenarnya kita sudah bisa mampu menentukan pilihan kita untuk dapat kita berikan kepercayaan menjadi gubernur selanjutnya.

Memang pada dasarnya menumbuhkan rasa kepedulian dan keinginan itu memang sulit, namun itu juga bukan karena rasa apatis masyarakat yang patut disalahkan itu juga ada sebabnya, yang jelas kalaupun seandainya minat memilih masyarakat itu rendah itu merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua untuk menumbuhkan kembali rasa kepercayaan mereka terhadap kinerja pemerintah.

Rancangan program kerja merupakan senjata utama bagi para paslon untuk dapat menarik minat para pemilih, tentunya rancangan tersebut adalah sebuah kontrak kerja secara langsung yang dipublikasikan kepada masyarakat dan harus segera direalisasikan ketika nanti sudah terpilih, hal ini penting untuk dapat menjaga rasa kepercayaan dari masyarakat.

Untuk itu, bagi seluruh pemilih kenali dan tentukan pilihan anda dengan prestasinya, dengan program-programnya yang relevan bukan karena uangnya bukan karena dianya masih sesuku dengan anda, kita butuh pemimpin untuk 1 periode bukan satu atau dua jam saja yang menghabiskan uang daerah lalu sisanya dipenjara. (*)



BERITA LAINNYA
Menggugat Pragmatisme dalam Kaderisasi Parpol
Jumat, 06 Juli 2018 | 21:39
Menelaah kesuksesan pilkada inhil 2018
Minggu, 01 Juli 2018 | 00:13
Jangan Takut Ujian Nasional
Sabtu, 14 April 2018 | 14:21
Guru Gak Harus Otoriter
Senin, 19 Februari 2018 | 00:46
Memilih Pemimpin Ideal Bagi Masyarakat Riau
Kamis, 01 Februari 2018 | 11:15
Eksistensi Melayu di Bumi Lancang Kuning
Jumat, 26 Januari 2018 | 11:23
BERIKAN KOMENTAR
Top