Memilih Pemimpin Ideal Bagi Masyarakat Riau

Oleh: Syed Agung Afandi
Kamis, 01 Februari 2018 | 11:15
Syed Agung Afandi

TIDAK lama lagi masyarakat Riau kembali "diuji" untuk memilih pemimpin yang akan menah kodai Riau dalam jangka waktu 5 tahun kedepan melalui pemilihan langsung gubernur-wakil gubernur. Untuk itu masyarakat Riau harus benar-benar cermat dalam menentukan siapa yang akan memimpinnya.

Secara sosial setiap manusia membutuhkan keberadaan orang lain untuk menyempurnakan kehidupannya dan secara politis mereka selalu dihadapkan pada kenyataan pentingnya suatu rencana, strategi, metode atau apapun namanya agar kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik, tertib dan tidak saling merugikan satu sama lain.


Dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung ini maka rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya sehingga idealnya akan terjalin hubungan yang erat antara kepala daerah dengan masyarakat yang mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif, pemerintahan lokal yang mengedepankan pelayanan kepada kepentingan publik serta peningkatan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis kebutuhan masyarakat setempat.

Meski pilkda menjanjikan pemimpin yang berkualitas, namun dalam prakteknya sudah menjadi rahasia umum maraknya tindakan money politicguna mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Selain itu meski sulit diungkap, penggunaan perahu partai didasarkan pada "mahar" yang besarannya ditentukan atas dasarkesepakatan pimpinan partai dengan kandidat yang membutuhkan dukungan parpol juga sangat rawan terjadi sehingga ideologi partai dankepentingan rakyat tergadaikan untuk sejumlah uang. Kenyataan kapitalisasi inilah yang tampaknya sangat sulit dihindarkan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung.

Budaya politik seperti inilah yang pada ahirnya menyababkan tindakan koruptif yang dilakukan kepala daerah setelah meraih kemenangan dalam pilkada. Paparan diatas hanya segelintir dari sekian banyak patologi dalam rangkaian pagelaran pemilihan kepala daerah. Itulah sebabnya mengapa pemilihan kepala daerah secara langsung ini kemudian memicu pro dan kontra. Selain tujuannya yang sangat sulit untuk dicapai, pilkada juga menelan cost penyelenggaraan yang tidak sedikit.

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga sebenarnya tidak menegaskan keharusan bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih melalui pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung hanyalahkeputusan politikatas interprestasi dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945guna mensinkronkan bentuk pemilihan kepala daerah dengan bentuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

Masyarakat Riau telah belajar langsung dari pengalaman bagaimana pada ahirnya terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas hanya akan menyengasarakan masyarakat. Pemimpin yang semestinya mensejahterkan masyarakat justru bertindak sebaliknya dengan merenggut kesejahteraan dari masyarakat untuk memakmurkan diri dan kelompoknya.

Berdasarkan budaya politik Melayu, terdapat 10 sifat raja atau pemerintah yang baik, yaitu:pertama berilmu, kedua tahu membedakan baik dengan yang buruk, ketiga mampu memilih menteri dan pembantunya dengan benar, keempat baik rupa dan budi pekertinya,kelima pemurah, keenamtahu balas budi, ketujuh berani, kedelapan cukup dalam makan dan tidur, kesembilan tidak berfoya-foya, dan kesepuluh laki-laki.

 

Ke sepuluh petuah ini layaknya dijakdikan pijakan bagi masyarakat Riau untuk memilih pemimpin sehingga pilkada kali ini benar-benar menghasilkan gubernur dan wakil gubernur yang berintegritas bagi bumi melayu.Dalam ungkapan adat melayu disebutkan bahwa "kalau memilih pemimpin, jangan memandang elok mukanya, tetapi pandang elok hatinya." Ungkapan lain mengatakan "bila hendak memilih pemimpin, pilih yang mulia pekertinya."

 

Untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang ideal bukanlahpersoalan yang mudah. Salah satu syaratnya adalah harus ada sosok pemimpin yangideal, yaitu pemimpin yang benar-benar berkualitas, baik secara personal maupun manajerial. Governability berupa kapabilitas manajerial dan kapabilitas politik yang baik mutlak harus dimiliki pemimpin.

 

Dalam kehidupan melayu, "orang yang dituakan" atau pemimpin sangatlah penting.Pemimpindiambil dari masyarakat dengan kriteria tertentu yang dianggap layak dijadikan panutan dan dapat mensejahterakan rakyat serta memajukan negerinya.Dalam ungkapan adat melayu dinyatakan"bila rumah tidak bertua, celaka datang bala menimpa, bila negeri tidak beraja, alamat hidup aniaya menganiaya, bila tidak ada yang dituakan,banyaklah orang yang jadi menyeman, kalautak ada yang memimpin, naas menimpa hidup pun lenjin." Ungkapan inilahyang mencerminkan begitu pentingnya pemimpin dalam kehidupan masyarakat melayu atau dalam ungkapan lain disebutkan, "bila negeri tidak beraja, bila kampong tidak berpenghulu, bila rumah tidak tertuan, anginlalu tempias pun lalu, tuah hilang marwahpun terbuang, hidup celaka sengketapun datang."

 

Bertuahnya suatu wilyah hanya mempu tercapi melalui pemimpin yang dalam dirinya terpenuhi kecakapan untuk memimpin. Kecakapan ini bisa bersifat naluriah (given) dan bisa juga bersifat malakah irâdiyyah (by effort). Menyadari pentingnya pemimpin dalam kehidupan umat manusia, orang tua-tua melayu sangat selektif dalam memilih pemimpin yang dipandang paling mampu mengayomi, melindungi dan mensejahterakan rakyat serta memajukan negerinya.Seorang pemimpin adalah orang yang wajib memiliki kepribadian sempurna dan berusaha terus menyempurnakan dirinya. Pemimpin bukanlah sosok bertangan besi melainkan sosok yang menerima segala masukan demi kebaikan diri dan rakyatnya.

 

Sulitnya mencari pemimpin bagi masyarakat melayu kemudian dalam ungkapan adat dinyatakan,"bila dalam tak ada yang patut, hendak keluar mencari unut"yang diartikan apabila pada suatu kaum tidak terdapat orang yang layak dijadikan sosok pemimpin maka carilah pemimpin diluar dari kaum tersebut.

 

            Sulitnya mencari pemimpin idealbagi masyarakat melayu kemudian berkonsekuensi wajibnya mentaati pemimpin selagi berada dalam koridor yang benar. Dalam ungkapan adat disebutkan "siapa mendurhakai yang dirajakannya, disalanah tempat ia binasa."Meski demikian hal initidak menutup peluang bagi masyarakat untuk menyanggah dan menyingkirkan pemimpin yang zalim terhadap masyarakat dan negerinya, dimanadalam ungkapan melayu  disebut "raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah." Artinya tugas masyarakat Riau tidak berhenti pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini saja, tetapi bertanggung jawab terhadap pilihannya dengan mengawasi jalannya pemerintahan sehingga prinsp-prinsp good governance dapat benar-benar terwujud.

 

Masyarakat Riau mesti mengawal guna memastikan pemimpin pilihannya mengeluarkan kebijakan yang responsif yang dibuat sebagai responatas aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat seperti memberantas kemiskinan dan buta huruf, meningkatkan taraf hidup, menjamin kesehatandan menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau sebagai bentuk pro poor policysehingga pilkada yang menelan uang rakyat begitu besar ini benar-benar membawa perubahan bagi masyarakat. (*)



                Ditulis Oleh: Syed Agung Afandi

Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

 


Loading...
BERITA LAINNYA
Banjir Yang Tak Kunjung Berakhir
Selasa, 06 November 2018 | 14:14
Menyoal Kecelakaan Pesawat Terbang
Selasa, 30 Oktober 2018 | 14:20
Dukaku bukan Dukamu
Rabu, 17 Oktober 2018 | 10:34
Jeratan Hukum Pengguna Media Sosial
Kamis, 04 Oktober 2018 | 10:19
Penurunan Si Miskin (belum) Berkualitas
Senin, 17 September 2018 | 19:30
Lombok Menjerit, Negara Pailit
Jumat, 07 September 2018 | 12:07
Dilema Pengrajin Batu Bata di Pulau Rupat Bengkalis
Selasa, 14 Agustus 2018 | 11:41
Menggugat Pragmatisme dalam Kaderisasi Parpol
Jumat, 06 Juli 2018 | 21:39
Menelaah kesuksesan pilkada inhil 2018
Minggu, 01 Juli 2018 | 00:13
BERIKAN KOMENTAR
Top