UU Ormas Senjata Legitimasi Kekuasaan

Oleh: Syed Agung Afandi
Senin, 15 Januari 2018 | 14:38
Perppu Ormas Ilustrasi
PERPPU No. 2 Tahun 2017 disahkan DPR menjadi undang-undang melalui rapat paripurna.Mayoritas partai koalisi pemerintah solid menerima perppu ini disahkan menjadi UU. Sama solidnya dengan keputusan mereka untuk kembali mengusung Joko Widodo bertarung dalam pilpres 2019.

Perppu ini sendiri sebenarnya begitu kontroversial, beberapa pasal yang termuat dalam perppu yang ini seperti Pasal 59 ayat (3) dan (4), Pasal 61 ayat (3) dan (4), Pasal 62 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 82A ayat (1), (2) dan (3),jelas-jelas menguntungkan pemerintah karena mengandung makna "karet", menetapkan pemerintah selaku penafsir tunggal, menodai kebebasan berfikir, mengabaikan due process of law, menerapkan asas contrarius actus dan pemberian sanksi pidana yang tidak rasional.

Kehadiran perppu ini juga menjadi pertanyaan lantaran dinilai tidak memenuhi syarat sesuai peraturan yang ada. Landasan yuridis pembentukan perppu seharusnya merujuk pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, terbitnya perppu didasarkan pada adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, adanya kekosongan hukum karena untuk membentuk undang-undang dibutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan undang-undang yang ada tidak memadai sehingga kekosongan hukum ini tidak dapat diatasi dengan prosedur normal dalam pembentukan undang-undang sehingga presiden berwewenang menerbitkan perppu.

Pemerintah hanya berpandangan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum sudah tidak memadai untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.Namun, Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kini telah manjadi UU Ormas ini justru bertentangdengan Pasal 1 ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Pasal-pasaltersebut pada hakikatnyamenyatakan negara tidak berhak menghalangi  warganya membentuk organisasi masyarakat.Secara konstitusional negara wajib menghormati dan melindungi organisasi masyarakat.

Pemerintah semestinya memperlakukan ormas sebagai komponen bangsa dengan diposisikan sebagai komponen pembangunan yang diberi ruang untuk berpartisipasi serta berkontribusi bagi pembangunan bangsa bukan malah memandang ormas sebagai ancaman terhadap negara dan konstitusi atau barangkali ancaman terhadap kekuasaan. Tidak dapat ditutupi, rezim saat ini cenderung menilai organisasi masyarakat berbasis keagamaan berpotensi menimbulkan disintegrasi. Perppu ini sendiri dirasakan sangat diskriminatif dan menyudutkan umat Islam, dimana fenomena ahir-ahir ini ormas-ormas Islam lantang melakukan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Apakah tindakan ini lantas membuat penguasa risih?.

Padalahal sejarah nasional telah membuktikan kontribusiormas Islam dalam perjuangan kemerdekaan serta pembangunan nasional, bagaimana tokoh-tokoh Islam, para kiyai, para santri, serta umat Islam berjuang dengan pengorbanan harta, tenaga, dan nyawa untuk mencapai kemerdekaan. Bahkan hingga saat iniMuhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) secara konsisten membaktikan diri dalam bidang sosial,pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan sebagainya.

Lantas dengan konten dan latarbelakang lahirnyayang kontradiktif dengan undang-undang, mengapa perppu ini di terima mayoritas partai pemerintah? hannya PAN yang secara tegas menolak perppu ini disahkan menjadi UU. PAN sendiri saat ini menempuh jalan yang berbeda dengan partai pemerintah melalui kebijakannya berkoalisi dengan dengan Gerindra dan PKS pada pilkada DKI Jakarta lalu serta telah sepakat berkoalisi dalam pilkada serentak 2018 di 5 provinsi bersama kedua partai oposisi tersebut. (*)

Oleh: Syed Agung Afandi
Penulis Adalah Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



BERITA LAINNYA
Jangan Takut Ujian Nasional
Sabtu, 14 April 2018 | 14:21
Guru Gak Harus Otoriter
Senin, 19 Februari 2018 | 00:46
Memilih Pemimpin Ideal Bagi Masyarakat Riau
Kamis, 01 Februari 2018 | 11:15
Eksistensi Melayu di Bumi Lancang Kuning
Jumat, 26 Januari 2018 | 11:23
UU Ormas Senjata Legitimasi Kekuasaan
Senin, 15 Januari 2018 | 14:38
Pilkada dan Isu Pendidikan Gratis
Rabu, 10 Januari 2018 | 22:20
BERIKAN KOMENTAR
Top