Pilkada dan Isu Pendidikan Gratis

Oleh : Hardianto
Rabu, 10 Januari 2018 | 22:20
Hardianto, Dosen FKIP Universitas Pasir Pengaraian
TAHUN 2018 provinsi Riau akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pesta demokrasi ini yang akan menentukan siapa pemimpin Riau 5 tahun ke depan. 

Pesta ini tentu saja diharapkan mampu membawa perubahan positif terhadap rakyat Riau, negeri yang dikenal kaya dengan minyak baik di dalam perut bumi maupun di atasnya.

Salah satu isu seksi yang selalu ditawarkan oleh pasangan calon dalam setiap kampanye pilkada adalah pendidikan gratis. Setiap pasangan dapat saja menawarkan pendidikan gratis bagi masyarakat dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. 

Pertanyaan sederhana untuk permasalahan ini adalah apakah ada pendidikan gratis tersebut?

Pendidikan gratis tersebut pada hakikatnya tidak pernah ada. Pendidikan gratis yang ditawarkan pada dasarnya adalah pembiayaan pendidikan yang dibebankan kepada pemerintah. 

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah keuangan pemerintah sanggup untuk menanggung semua biaya pendidikan? Dan apakah memang masyarakat tidak dikenakan biaya sedikitpun untuk keperluan pendidikan?

Pada kenyataannya dengan melihat keadaan sekolah dewasa ini dan besarnya biaya untuk sektor pendidikan mustahil mewujudkan pendidikan gratis tersebut. 

Orang tua juga mesti mengeluarkan biaya tambahan untuk mendukung pendidikan anaknya seperti mempersiapkan seragam, buku tulis dan peralatan sekolah lainnya.

Pendidikan gratis yang ditawarkan juga harus dikaitkan dengan kualitas atau mutu dari pendidikan tersebut. Pendidikan gratis atau lebih tepat murah yang ditawarkan selalu tidak mampu menciptakan hasil pendidikan yang bermutu. 

Beberapa sekolah setelah penerapan pendidikan gratis justeru kualitasnya merosot. Orang tua juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya les anak-anaknya. 

Belum lagi waktu yang terbuang jika dirupiahkan tentu saja menjadikan pendidikan pada dasarnya memiliki pembiayaan tertentu.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu tentu saja harus dengan pembiayaan yang sesuai. Tidak akan pernah terwujud sesuatu yang murah memiliki kualitas lebih baik dari sesuatu yang mahal. Untuk membangun sekolah yang bermutu perlu guru yang bermutu, perlu sarana prasarana yang lengkap, perlu tenaga kependidikan yang handal serta penerapan teknologi terkini yang semuanya itu membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, janji pendidikan gratis tidak relevan pada pilkada di zaman now. Para calon kepala daerah akan lebih baik berjanji untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan membangun sekolah-sekolah berkualitas. 

Melengkapi sarana parasarana semua sekolah yang ada. Merekrut guru dan memberikan pelatihan bagi guru, sehingga minimal setiap guru pernah mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan satu kali dalam satu tahun pelajaran. (*)

Oleh : Hardianto
Penulis adalah Dosen FKIP Universitas Pasir Pengaraian 



BERITA LAINNYA
UU Ormas Senjata Legitimasi Kekuasaan
Senin, 15 Januari 2018 | 14:38
Pilkada dan Isu Pendidikan Gratis
Rabu, 10 Januari 2018 | 22:20
Jangan Mengeluh & Syukuri Menjadi Seorang Pendidik
Minggu, 10 Desember 2017 | 13:56
Penyebab Tingginya Perceraian
Minggu, 01 Oktober 2017 | 13:45
Buku Sarana Menggapai Kemajuan
Senin, 25 September 2017 | 11:33
BERIKAN KOMENTAR
Top