• Home
  • Ruang Opini
  • Transparansi Anggaran Masih Begitu Mahal Bagi Masyarakat Riau

Transparansi Anggaran Masih Begitu Mahal Bagi Masyarakat Riau

Oleh: Syed Agung Afandi
Senin, 08 Januari 2018 | 11:53
Foto net
Ilustrasi
PENGGUNAAN teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat menjadi kebutuhan utama dalam mengembangkan information society dan knowledge society. World Summit on the Information Society (WSIS) melahirkan keputusan bahwa pada tahun 2015 setiap negara mengupayakan lembaga pemerintah, pendidikan, rumah sakit terhubung dengan jaringan komunikasi dan informasi serta 50% penduduk dunia memiliki kemampuan mengakses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Menindaklanjuti WSIS, maka dikeluarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, pemerintah daerah diwajibkan: memiliki website resmi pemda, memiliki konten transparansi anggaran pada website, mempublikasi dokumen anggaran, dan melakukan update data. Terkait publikasi dokumen anggaran, dokumen yang wajib di publikasikan adalah: ringkasan RKA SKPD, ringkasan RKA PPKD, rancangan Perda APBD, rancangan Perda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda perubahan APBD, ringkasan DPA SKPD, ringkasan DPA PPKD, LRA SKPD, LRA PPKD, LKPD yang telah diaudit dan Opini BPK atas LKPD.

Berdasarkan penelusuran terhadap 12website pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Riau menggunakan penilaian sesuai Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, didapati bahwa seluruh pemerintah daerah di Provinsi Riau telah memiliki website resmi dan dapat diakses. Namun demikian, hanya terdapat 4 daerah yang memiliki "Konten Transparansi Pengelolaan Anggaran" pada website resminya, yaitu: Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai. Sementara Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hilir menampilkan data terkait transparansi anggaran dalam konten yang berbeda. Selanjutnya pengamatan berdasarkan update data, seluruh website resmi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau tidak ada yang melakukan update data transparansi anggaran secara berkala.

Dari seluruh dokumen anggaran yang wajib dipublikasikan, hanya Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Dumai yang telah  mempublikasikan dokumen anggaran secara utuh, selebihnya Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Rokan Hilir hanya menampilkan beberapa dokumen anggaran, bahkan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Siak tidak sama sekali menampilkan data transparansi anggaran pada website resminya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi anggaran masih merupakan sesuatu yang "langka" ditemukan pada website resmi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan belum adanya kesadaran pemerintah daerah untuk bertindak transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, khusunya melalui website resminya padahal sudah jelas bahwa informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan hak masyarakat dan kewajiban pemerintah daerah untuk mempublikasikannya. ***

Ditulis Oleh: Syed Agung Afandi
Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

BERITA LAINNYA
Jangan Takut Ujian Nasional
Sabtu, 14 April 2018 | 14:21
Guru Gak Harus Otoriter
Senin, 19 Februari 2018 | 00:46
Memilih Pemimpin Ideal Bagi Masyarakat Riau
Kamis, 01 Februari 2018 | 11:15
Eksistensi Melayu di Bumi Lancang Kuning
Jumat, 26 Januari 2018 | 11:23
UU Ormas Senjata Legitimasi Kekuasaan
Senin, 15 Januari 2018 | 14:38
Pilkada dan Isu Pendidikan Gratis
Rabu, 10 Januari 2018 | 22:20
BERIKAN KOMENTAR
Top