Hubungan Diskresi Kepolisian dengan Etika Profesi Polri

Ditulis Oleh: AKP Bagus Harry Priyambodo
Jumat, 11 Agustus 2017 | 09:58
AKP Bagus Harry Priyambodo
POLRI adalah institusi negara yang mempunyai tugas memelihara kamtibmas di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan sosial mendorong berkembangnya ilmu kepolisian. 

Peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 menetapkan bahwa Polri berperan selaku pemelihara kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. 

Dalam Pelaksanaan tugasnya sehari–hari kepolisian pasti selalu berhadapan dengan segala bentuk kehidupan sosial kemasyarakatan yang akan selalu memunculkan berbagai benturan-benturan kepentingan yang akhirnya memunculkan persepsi masyarakat yang kurang menguntungkan bagi aparat Kepolisian.

Dalam melaksanakan tugas di lapangan anggota polri dituntut untuk profesional sehingga tidak melanggar ham dan kode etik profesi. 

Diskresi merupakan suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang dalam hal ini polisi dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dituangkan dipasal 2, 13 ,18 dan pasal 31 tentang fungsi kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, tugas dan wewenang menurut penilaian sendiri (diskresi) dan pelaksanaan tugas dan wewenang harus memiliki kemampuan profesi. Dalam tubuh Polri mengeluarkan peraturan kapolri atau perkap no 14 tahun 2011 tentang KEPP untuk mengatur kehidupan seluruh personil polri

Perlunya anggota Polri mengambil diskresi diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pasal 18 ayat (1) memang tidak definitif menyebut istilah "diskresi", tetapi "bertindak menurut penilaiannya sendiri".

Selanjutnya, ayat (2) menegaskan syarat pelaksanaan diskresi, yaitu "dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia". 

Diskresi kepolisian sangat rentan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya apabila tidak diberikan pengawasan dan pengendalian di dalam pelaksanaannya, maka dari itu diskresi hanya boleh dilakukan apabila menyangkut kepentingan umum saja, tidak boleh diskresi ini digunakan untuk kepentingan golongan, apalagi semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi saja.

Maka dari itu aspek paling penting dalam mengantisipasi terjadi penyalahgunaan wewenang diskresi kepolisian adalah pentingnya bahwa setiap anggota yang melaksanakan diskresi ini harus bisa mempertanggungjawabkan diskresi yang dilakukannya itu di hadapan hukum, bahwa kegiatannya tersebut, memang benar-benar demi kepentingan umum, dan sesuai dengan kode etik profesi Polri yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas Polri oleh setiap anggota kepolisian RI.

Salah satu contoh tindakan diskresi kepolisian yaitu, apabila seorang anggota Polantas sedang melaksanakan pengaturan di suatu persimpangan jalan traffic light, kemudian mengetahui di salah satu sisi jalur terdapat mobil ambulance yang membunyikan sirine menandakan bahwa sedang ada orang di dalam mobil tersebut yang sedang membutuhkan pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit. 

Maka walaupun pada saat itu jalur yang dilewati mobil ambulance itu sedang lampu merah, namun polantas yang bertugas di simpang itu berhak memberikan prioritas jalan terhadap jalur yang dilewati ambulance tersebut dan menstop jalur jalur lain walaupun jalur lain sedang lampu hijau. 

Contoh tindakan diskresi kepolisian tersebut merupakan yang dapat dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertidak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul–betul untuk kepentingan umum dan tindakan kemanusiaan. 

Semoga tulisan ini bermanfaat untuk dapat menjadikan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang tindakan kepolisian yang dilakukan di lapangan sehingga tidak terjadi salah persepsi / salah pengertian masyarakat tentang tindakan diskresi yang dilakukan oleh anggota kepolisian.***

BERITA LAINNYA
Perlunya Reformasi pendidikan
Senin, 24 Juli 2017 | 20:35
Sel Otak Hilang Akibat Kurang Tidur
Selasa, 06 Juni 2017 | 16:21
Pentingnya Pembentukan Karakter pada Anak
Minggu, 04 Juni 2017 | 14:49
Kisah Dibalik Honorer Kuansing
Rabu, 10 Mei 2017 | 16:24
Ada Apa dengan APBD Kuansing Tahun 2017?
Minggu, 16 April 2017 | 13:01
BERIKAN KOMENTAR
Top