• Home
  • Ruang Opini
  • Agama dan Politik Dipisah, Bentuk Pembelaan Terhadap Penista Agama

Agama dan Politik Dipisah, Bentuk Pembelaan Terhadap Penista Agama

Oleh: Sri Wahyuni SE (Announcer)
Selasa, 04 April 2017 | 16:55
Sri Wahyuni SE
PEMBELAAN terhadap penista agama memang tidak ada habisnya. Bukannya hanya di kalangan rakyat dan pejabat semata, orang nomor satu di RI pun ikut andil dalam pembelaannya, bahkan menjadi yang terdepan. Seolah-olah seorang induk membela anaknya yang sedang diganggu segerombolan singa.

Presiden Joko Widodo meminta semua pihak agar memisahkan persoalan politik dan agama. Menurut Presiden, pemisahan tersebut untuk menghindari gesekan antarumat. Peryataan presiden ini mestinya tidak hanya dilihat sebagai dukungan kepada salah satu calon tapi ini adalah peryataan resmi seorang kepala negara unuk menegaskan identitasnya. Karena rentan gesekan itulah, Presiden meminta tidak ada pihak yang mencampuradukkan politik dan agama. Beliau berpesan kepada masyarakat untuk menghindari konflik horizontal, seperti antarsuku atau antaragama. Keberagaman suku, agama, dan bahasa. Hal ini beliau sampaikan saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/3/2017). (harian.kompas.com)

Pimpinan Rumah Amanah Rakyat (RAR) Ferdinand Hutahaean mengatakan, pernyataan Jokowi bahwa agama dan politik harus dipisahkan adalah sebuah pernyataan yang menyiratkan bentuk dukungan pada seseorang yang tengah berlaga dalam pilkada. Ferdinand, katanya, paham kemana arah Presiden Jokowi dengan mengangkat pernyataan itu. Ferdinand menganggap hal itu wajar, karena Presiden adalah kader PDI Perjuangan yang saat ini mendukung Basuki Tjahaja Purnama sang terdakwa penodaan agama Islam menjadi Calon Gubernur Jakarta 2017-2022. (harianpublik.com)

Bila kita cermati secara mendalam dengan pemikiran yang cemerlang, agama dan politik tidak mungkin dipisahkan, jika dipaksakan terpisah maka akibatnya adalah kehancuran masyarakat dan peradaban. Ini salah sasaran. Seharusnya presiden itu menyerukan hadirkan agama dalam politik. Supaya politik itu menjadi politik yang benar, lurus, dan bermartabat. Kalau terjadi gesekan, itu pasti ada yang salah. Seperti apa? Seperti si penista agama itu. Ini semua terjadi berawal dari Basuki Tjahaja Purnama yang menista agama. Itulah biangnya, dan Presiden semestinya menunjuk itu saja. Namun, alih-alih menunjuk itu, justru Presiden malah menampakan pembelaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pembelaan terhadap penista agama dan sekarang Presiden sudah melampaui batas, menyerukan pemisahan agama dan politik. Sungguh hal yg sangat mustahil untuk diwujudkan.

Penting untuk kita ingat dan pahami, agama tidak akan pernah bisa dipisahkan dari politik. Indonesia merdeka itu di antaranya justru karena pengaruh agama. Orang berani perang oleh karena dorongan agama, takbir itu adalah dorongan agama, resolusi jihad itu dorongan agama. Hal ini justru aneh, sampai presiden mengatakan seperti itu. Berarti beliau tidak memahami sejarah dan tidak memahami peranan agama itu dalam politik di Indonesia. Sadarkah jika dahulu umat Islam tak berpolitik, maka kita tidak akan menjadi keluarga besar bernama Indonesia?

Ajakan Presiden memisahkan agama dari politik adalah justru ahistoris dengan para pendahulu kita. Sebab, saham terbesar kebangkitan dan kemerdekaan ini ada pada elemen agama. Coba kita melek sejarah, siapa yang paling berani menghadapi penjajah? Hari Pahlawan itu terjadi karena peristiwa Hotel Oranye. Itu semangat pemuda Surabaya melawan Belanda. Dengan semangat apa? Semangat jihad tentunya. Semangat jihad itu timbul karena ada Resolusi Jihad. Resolusi Jihad itu muncul karena pemahaman agama. Dan usia agama lebih lama dari pada usia negara kita. Dahulu Imam Bonjol, pangeran Dipenogoro, Teuku Umar, Cut Nyak Din, Panglima Polim, Pangeran Badaruddin, Sultan Hasanuddin, dan lainnya, belum mengenal bendera Merah Putih. Serta ada Syarikat Islam, ada "Berkat Rahmat Allah" di dalam konstitusi. Mereka belum mengenal lagu Indonesia Raya dan Pancasila. Mereka angkat senjata  usir para penjajah karena perintah agama, belum ada pemilu apalagi pilkada kala itu. Kata 'Allah' di sana adalah kata-kata agama, jadi bagaimana bisa Presiden mengatakan agama dan politik itu harus dipisahkan?

Pernyataan Presiden untuk pisahkan agama dan politik apakah agar rakyat tahu mana agama dan mana politik? Itu bermakna banyak sebenarnya. Kalaulah kita uraikan, pertama, agama dianggap "sumber masalah" ketika dia masuk ke politik. Kedua, menganggap agama terlalu sakral dan suci dan tidak pantas masuk ke politk yang kotor. Artinya, agama adalah untuk orang suci dan politik adalah untuk orang kotor, jadi politisi itu kotor. Yang ketiga, menuduh agama hanya mengatur masalah selain politik, padahal politik adalah pintu kekuasaan yang denganya sebenarnya Presiden bisa atur semuanya, termasuk khatib Jumat pun bisa Presiden akreditasi.

Sekali lagi, agama itu harus hadir dalam politik. Sebab, kalau agama itu tidak hadir dalam politik, maka politik tidak punya kekuatan, tidak punya spirit! Dan politik yang lepas dari agama menjadi politik seperti yang sekarang ini terjadi. Menjadi politik transaksional, menjadi politik duit. Korupsi muncul karena politik duit. Apakah itu yang dikehendaki? Tentu tidak!

Oleh karena itu, hendaknya semua pihak menyadari bahwa sistem politik Indonesia saat ini adalah sistem sekuler, pemisahan agama dari tatanan kehidupan, termasuk politik. Sekuler tidaklah bermakna anti agama, tapi sekularisme melarang agama berperan dalam mengatur aspek kehidupan (ekonomi, politik, pendidikan, budaya, hukum, pemerintahan dll). Dalam sistem sekuler, Muslim akan dibiarkan memperbanyak aktifitas ritual semata (shalat, dzikir, tahfidz quran, dll), tapi akan dihalangi ketika ingin mendudukkan Islam dalam politik dan pemerintahan. Kenyataan ini bisa kita rasakan bersama. Dan tampaknya, pasca kasus penistaan QS. Al-Maidah 51,  ummat Islam semakin sadar akan kezaliman penguasa sekuler, dan pemerintah menganggapnya sebagai ancaman terhadap sistem ketika ummat Islam merujuk pada Islam dalam urusan politik (melarang pemimpin kafir).

Maka, kalau kita sadar kondisi negara sudah parah bin sekarat seperti ini, sepatutnya kita campakkan sistem sekuler yang nyata rusak dan merusak ini. Kemudian menggantinya dengan sistem yang adil, yang datang dari Yang Maha Adil, sistem buatan Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta dan Sang Pengatur manusia, yakni sistem Islam yang akan memberi keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia (Muslim dan non Muslim), alam semesta dan kehidupan. Itulah makna Islam rahmatan lil 'alamin, dengan syarat jika kita mau taat pada aturan-Nya dalam bingkai Khilafah 'ala minhajin nubuwwah. Karena mustahil menegakkan syari'ah Islam dalam sistem yang memisahkan agama dalam kehidupan. Allahu Akbar!

BERITA LAINNYA
Perlunya Reformasi pendidikan
Senin, 24 Juli 2017 | 20:35
Sel Otak Hilang Akibat Kurang Tidur
Selasa, 06 Juni 2017 | 16:21
Pentingnya Pembentukan Karakter pada Anak
Minggu, 04 Juni 2017 | 14:49
Kisah Dibalik Honorer Kuansing
Rabu, 10 Mei 2017 | 16:24
Ada Apa dengan APBD Kuansing Tahun 2017?
Minggu, 16 April 2017 | 13:01
Restu DPD I Golkar untuk Timo Kipda
Selasa, 10 Januari 2017 | 14:36
BERIKAN KOMENTAR
Top