• Home
  • Ruang Opini
  • Wabah Korupsi Semakin Merajalela, Rakyat Mau Percaya Sama Siapa ?

Wabah Korupsi Semakin Merajalela, Rakyat Mau Percaya Sama Siapa ?

Oleh: Nurul Atikah
Selasa, 15 November 2016 | 14:29
Nurul Atikah
TIDAK asing lagi bagi kita jika mendengar kata korupsi, karena di Indonesia, korupsi seakan telah menjadi budaya. Dimana-mana terjadi korupsi, bahkan sampai di RT pun terjadi korupsi. Korupsi di Indonesia ini ibarat "warisan haram" tanpa surat wasiat.  Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam system peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Masalah korupsi terus menjadi sorotan dan berita utama hampir setiap hari dan menimbulkan banyak perdebatan yang tak pernah usai. Pada dasarnya, korupsi adalah suatu pelanggaran hukum yang kini telah menjadi sebuah kebiasaan. Penyebab terjadinya pun  bermacam-macam, seperti masalah ekonomi, karena rendahnya penghasilan yang diperoleh jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup dan gaya hidup. Budaya memberi tips (uangpelicin) juga merupakan factor penyebab terjadinya korupsi. Penerapan hukum yang tidak konsisten dari aparat penegak hukum menjadi pemacu tingginya angka korupsi di Indonesia.

Baru-baru ini kita jumpai kasus korupsi, contohnya saja kasus korupsi Walikota Madiun, Bambang Irianto. KPK melakukan penggeledahan terhadap kantor PT Tata Bhumi Raya dijalan Pandegiling 223 Surabaya JawaTimur. Penggeledahan tersebut hasil dari pengembangan kasus korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun senilaiRp. 76,523 M. KPK menyebutkan bahwa Bambang Irianto diduga turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan penyewaan dalam proyek tersebut.

Meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia ini akan menyebabkan bencana yang tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, akan tetapi juga berakibat terhadap kehidupan rakyat Indonesia.

Satu persatu skandal keuangan dalam berbagai instansi perlahan terbongkar. Mahkamah Konstitusi yang dipenuhi akademisi, yang dipercaya rakyat juga melakukan tindakan korupsi. Bahkan Kementerian Agama yang mengetahui masalah ilmu agama pun juga ikut melakukan tindakan korupsi.

Korupsi terjadi karena aspek peraturan perundang-undangan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Praktik penegakan hukum juga jika kita lihat tentang permasalahan korupsi seperti menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum termasuk putusan-putusan pengadilan. 

Indonesia adalah Negara hukum, juga mempunyai peraturan perundang-undangan tentang korupsi, tetapi kenapa masih banyak pihak yang melakukan tindakan korupsi seakan-akan korupsi adalah hal yang biasa dan wajar dilakukan.

Akibat dari tindakan korupsi adalah tidak adanya kesejahteraan umum, rakyat semakin miskin sedangkan para pejabat semakin kaya dengan mengambil hak rakyat.Akibatnya, rakyat tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Saat ini, masyarakat Indonesia tidak pernah merasa puas dengan tindakan hukum kepada para koruptor. Banyak koruptor yang menyelewengkan materi dalam jumlah yang tidak sedikit, namun mereka hanya memperoleh hukuman yang tidak seberapa, sehingga rakyat tidak lagi percaya pada proses hukum yang berlaku. Tidak jarang pula masyarakat lebih senang main hakim sendiri untuk menyelesaikan sebuah kasus.

Hal tersebut sebenarnya merupakan salah satu tanda bahwa masyarakat Indonesia sudah tidak lagi percaya dengan jalannya hukum, terutama dengan berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani kasus korupsi.
Dalam menangani kasus korupsi ini, seharusnya pemerintah lebih cepat dan lebih adil, sehingga pihak yang melakukan tindakan korupsi dapat dijerat hukum sesuai dengan apa yang dilakukannya, bukan dengan iku tmelakukan tindakan korupsi dan semakin membuat rakyat sengsara.

Jadi, diharapkan kepada pemerintah dan penegak hukum untuk bisa mengadili para koruptor dengan hukuman yang seberat-beratnya. Agar aparat pemerintah yang ingin mencoba berbuat korupsi menjadi takut dan tidak mau lagi melakukan hal tersebut.***


Ditulis Oleh: Nurul Atikah
Penulis adalah Mahasiswi uin suska riau jurusan ilmu administrasi negara smester 3

Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi RiauGreen.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi, redaksi tidak meminta dan memberi bayaran dari setiap opini yang diterbitkan





BERITA LAINNYA
Kesabaran dalam Mempersatukan Umat
Rabu, 11 Januari 2017 | 13:24
Menjaga Ukhuwah Islamiyah dalam Bingkai NKRI
Jumat, 16 Desember 2016 | 15:23
Kawal Prosesnya… Tunggu Hasilnya
Minggu, 11 Desember 2016 | 12:59
Bom Samarinda, Bentuk Provokasi Gagal Kelompok Teror
Minggu, 11 Desember 2016 | 12:57
Mengubah Kedamaian dalam Do'a
Rabu, 23 November 2016 | 12:17
Keluhan-Keluhan Masyarakat Terhadap Dunia Birokrasi
Selasa, 22 November 2016 | 11:08
Pilwako Pekanbaru, PNS Harus Netral, Kalau Tidak?
Rabu, 16 November 2016 | 11:44
BERIKAN KOMENTAR
Top