“Bahkan Terjadi Sebelum Masehi”

Negeri Birokrasi di Pusaran Gratifikasi

Oleh : Fachrul Auza’i
Selasa, 15 November 2016 | 14:24
SIAPA yang tidak kenal hadiah !!, bahkan balita sekalipun senang jika diberi hadiah, namun hadiah yang dianggap indah dan membahagiakan bisa menjadi perantara menuju keburukan dan kesedihan dalam dunia birokrasi. Menariknya praktek gratifikasi sudah terjadi dimasa nenek moyang kita tepatnya sebelum Masehi.
 
Indonesia sendiri sebagai bangsa yang kental dengan nilai "ketimuran" seperti saling memberi, Dan sepertinya telah menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan masyarakat indonesia. pola hidup tersebut membentuk  ikatan kekeluargaan yang kental dalam bermasyarakat dengan prinsip hidup gotong royong. Kebiasaan pemberian hadiah berkembang secara turun-temurun sampai saat ini dengan berbagai model dan tujuan. 

Di Indonesia sendiri praktik memberi hadiah sudah terjadi sejak abad ke-7. Dimana ditemukan dalam catatan biksu Budha I Tsing (Yi jing). pada abad ke- 7 pedagang dari Champa (vietnam) serta china datang dan berusaha membuka perdagangan dengan Sriwijaya. Berdasarkan catatan tersebut. Pasa tahun 671 M adalah masa dimana Sriwijaya menjadi pusat perdagangan diwilayah Asia Tenggara. Dikisahkan Para pedagang disambut oleh prajurit Sriwijaya yang menguasai bahasa Melayu kuno dan Sansekerta sementara para pedagang vietnam dan china hanya menguasai bahasa cina dan sansekerta berdasarkan kitab budha, hal ini mengakibatkan masalah komunikasi.

Pada saat itu para pedagang tersebut memberikan koin-koin perak kepada para prajurit penjaga pada saat akan bertemu pihak kerajaan. Adapun pemberian tersebut bermaksud untuk mempermudah komunikasi.

Seiring perkembangan masyarakat, pemberian hadiah mengalami perkembangan pula. Transformasi budaya memberi hadiah menghasilkan distorsi makna, yang awalnya adalah sebuah kebiasaan tanpa ada kepentingan tertentu, berubah menjadi tindak pidana korupsi. Hal tersebut karena terjadinya kesalahan adopsi, pemberian hadiah dari anak kepada orang tua, hadiah yang berlaku umum, serta imbalan jasa yang tidak melanggar ketentuan adalah hal yang positif, akan berubah ketika dilakukan kepada penyelenggara negara karena akan menimbulkan dampak negatif. 

Budaya memberi dan menerima yang baik dikalangan masyarakat akan jadi negatif apabila dilaksanakan dalam dunia birokrasi yang kemudian dikenal dengan istilah gratifikasi.

Praktek gratifikasi bukan hanya terjadi  di Negeri kita dan dimasa kini, bahkan telah terjadi Jauh sebelum Masehi. praktek gratifikasi pernah dilakukan  oleh Ratu Balqis (ratu negeri saba') kepada nabi sulaiman, hal ini dapat ditemui dalam al-Quran surah An-Naml ayat 35 yang berbunyi "dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang dibawa kembali oleh utusan-utusan itu". 

Ayat diatas sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan dikutip oleh Abu Abdul Halim , menampilkan salah satu upaya negosiasi yang dilakukan oleh Ratu Saba' kepada Nabi Sulaiman. Hadiah itu digambarkan berupa bejana-bejana indah dari emas. Ini merupakan potret nyata dari kasus gratifikasi yang terindikasi dalam kategori suap yang pernah ditempuh Ratu Saba' (diwakili oleh aparatnya) kepada Nabi Sulaiman dengan asumsi nabi bisa dipengaruhi dana diberi serta membiarkan Ratu Saba' dalam kemusyrikan dan kesesatan hidup, namun Nabi Sulaiman menolaknya dengan tegas.

Terbitnya UU No 20 Tahun 2001 khususnya pasal 12 B menjadikan gratifikasi secara tegas sebagai suatu tindakan terlarang. Namun meskipun aturan ini sudah berjalan hampir dua dasawarsa, gratifikasi dalam realitanya masih banyak ditemukan dalam lingkaran birokrasi pemerintahan. Padahal kita tahu bersama bahwa Birokrasi merupakan ujung tombak dalam urusan pelayan publik. Anehnya, bukan hanya penyelenggara negara yang mempertahankan kebiasaan gratifikasi, tetapi juga masyarakat umum saat melakukan aktivitas yang bersentuhan birokrasi.

Sayangnya, praktek gratifikasi, suap menyuap menjadi seperti hal yang lumrah dan menjadi sebuah kebiasaan yang banyak ditemukan dalam dunia birokrasi, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh jalan pintas, mempengaruhi dan mencegah penyelenggara negara untuk melakukan kewajiban yang semestinya dilakukan. Hal tersebut berdampak dilanggarnya SOP (Satuan Operasional Prosedur) yang mestinya harus ditaati sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Selain itu adanya konflik kepentingan juga menjadi salah satu pemicu terjadinya praktek ini.***


Ditulis Oleh: Fachrul Auza'i
Penulis adalah Mahasiswa UIN SUSKA Riau, Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi RiauGreen.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi, redaksi tidak meminta dan memberi bayaran dari setiap opini yang diterbitkan



BERITA LAINNYA
Kesabaran dalam Mempersatukan Umat
Rabu, 11 Januari 2017 | 13:24
Menjaga Ukhuwah Islamiyah dalam Bingkai NKRI
Jumat, 16 Desember 2016 | 15:23
Kawal Prosesnya… Tunggu Hasilnya
Minggu, 11 Desember 2016 | 12:59
Bom Samarinda, Bentuk Provokasi Gagal Kelompok Teror
Minggu, 11 Desember 2016 | 12:57
Mengubah Kedamaian dalam Do'a
Rabu, 23 November 2016 | 12:17
Keluhan-Keluhan Masyarakat Terhadap Dunia Birokrasi
Selasa, 22 November 2016 | 11:08
Pilwako Pekanbaru, PNS Harus Netral, Kalau Tidak?
Rabu, 16 November 2016 | 11:44
BERIKAN KOMENTAR
Top