• Home
  • Rohul
  • Pemberhentian Bupati Rohul Suparman Tak Perlu Paripurna DPRD

Pemberhentian Bupati Rohul Suparman Tak Perlu Paripurna DPRD

Kamis, 07 Desember 2017 | 13:23
ROHUL, RIAUGREEN.COM - Pasca dieksekusi JPU KPK ke lembaga permasyarakatan suka miskin Bandung. Terpidana Korupsi Pembahasan APBD Riau 2014 dan APBD 2015 Suparman juga bakal diberhentikan dari jabatanya sebagai Bupati Kabupaten Rohul.  Namun ternyata, Proses pemberhentian Suparman sebagai Bupati Rohul ini, tidak perlu dilakukan melalui Proses Paripurna di DPRD Rohul.

Menurut Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri, Rabu (06/12/2017), yang dikonfirmasi melalui telpon Selulernya mengatakan,  sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah, pemberhentian kepala daerah melalui mekanisme paripurna DPRD hanya dilakukan jika DPRD melakuan impactman atau pemakzulan kepada Kepala Daerah, dikarenakan adanya krisis kepercayaaan publik, kepala darah melakukan tindakan asusila, kepala daerah mengundurkan diri, atau meninggal dunia.

Namun untuk persoalan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkrah). mekanisme pemberhentian kepala daerah dan pengangkatan wakil kepala daerah sebagai kepala daerah dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri melalui usulan dari Guberur Riau.

"Dalam kondisi ini posisi DPRD Rohul hanya bersifat pasif, kita sifatnya hanya menunggu saja surat pemberhentian dari mendagri itu," kata Kelmi Amri.

Lebih Lanjut Kelmi menjelaskan, Sesuai Undang-undang, Proses Pemberhentian Suparman sebaga Bupati Rohul nantinya akan diusulkan Gubernur riau Kepada Menteri dalam Negeri. Kemudian Menteri dalam negeri menindaklanjuti dengan mengeluarkan SK Pemberhentian Bupati sekaligus  pengangkatan Wakil Bupati Sebagai Bupati dan pemberhentian Wakil Bupati.

"Untuk Proses pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati juga tidak perlu proses paripurna.  sementara untuk Mencari Wakil Bupati,  akan ada proses lebih lanjut sesuai yang sudah diatur dalam Undang-undang," jelas Kelmi.

Sambil menunggu surat pemberhentian resmi dari mendagri,  Kelmi meminta agar roda pemerintah di kabupaten rokan hulu tetap berjalan normal. semua pihak diminta menghormati dan menghargai keputusan ini dengan cara cara yang baik serta tidak boleh melakukan respon berlebihan dan harus saling menjaga persaaan.  (don)

BERITA LAINNYA
Terjun ke Sungai Rokan, Dimas Tak Kunjung Muncul
Selasa, 12 Desember 2017 | 15:18
Udah Gaek, Pakde Masih Terlibat 'Serbuk Haram'
Jumat, 08 Desember 2017 | 11:34
BERIKAN KOMENTAR
Top