• Home
  • Rohul
  • Satpol PP Damkar Segera Ajukan Ranperda Sekretariat PPNS

Satpol PP Damkar Segera Ajukan Ranperda Sekretariat PPNS

Rabu, 04 Oktober 2017 | 19:16
ROHUL, RIAUGREEN.COM - Dalam upaya memaksimalkan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan hulu (Rohul), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan hulu saat ini, tengah menyusun Draf Rancangan Peraturan Daerah ( Perda) tentang Sekretariat Penyidik Pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Pemkab Rohul.

 Plt Kepala satpol PP Rohul Jhon Kenedy, Rabu (04/10/2017) di pasirpengaraian menjelaskan, keberadaan Perda Sekretariat PPNS sangat penting dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas instansi Organisasi perangkat daerah yang terkait langsung dengan penegakan  peraturan daerah.  

Dengan adanya perda sekretariat PPNS ini, seluruh Penyidik PPNS yang ada di seluruh OPD di Rohul, akan berkantor di Satpol PP dan tidak lagi berkantor di OPD masing-masing.

"Kita tengah menginventarisir jumlah PPNS yang ada di seluruh OPD, kemudian setelah sekretariat PPNS ini terbentuk maka mereka seluruhnya akan berkantor di Satpol PP," kata Jhon Kenedy.

Dalam Perda sekretariat PPNS ini lanjut jon kenedy, akan dibentuk bidang-bidang yang berkonsentrasi dalam menangangi pelanggaran perda tertentu, seperti terkait IMB, Kuari, Pekat dan lain sebagainya.

" Dengan adanya sekretariat PPNS ini, penegakan dan penindakan pelanggaran Perda, akan lebih optimal dilakukan. Satpol PP Rohul tidak lagi harus berkoordinasi ke OPD terkait, sehingga proses penegakan perda itu lebih cepat dilakukan," jelasnya.

Diakuinya, dari 12 Kabupaten Kota yang ada di Riau, hanya kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir saja, yang belum memiliki Sekretariat PPNS. 

Padahal sekretariat PPNS ini penting, sebagai landasan hukum bagi PPNS khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten rohul dalam melaksanakan tugasnya melakukan Penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah.

"Saat ini draft Ranperda itu telah di ajukan ke bagian hukum untuk diharmonisasi, kita harapkan akhir tahun 2017 ini perda tersebut selesai dibahas dan disahkan legislatif, karena perda ini sifatnya urgens dalam rangka mengoptimalkan penegakan perda di negeri suluk berpusaka nan hijau," pungkasnya. (Don)

BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top