• Home
  • Rohul
  • 2018, DPMPD Batasi Anggaran Tukang dalam Kegiatan ADD dan DD

2018, DPMPD Batasi Anggaran Tukang dalam Kegiatan ADD dan DD

Rabu, 10 Mei 2017 | 20:55
Kepala Dinas PMPD Rohul Abdul Haris
ROHUL, RIAUGREEN.COM - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (DPMPD), segera menindak lanjuti Instruksi Plt Bupati Rohul yang menginginkan adanya pembatasan Tukang dalam Kegiatan Fisik yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) untuk meransang semangat gotong royong di tengah masyarakat desa. 

Namun Kepala Dinas PMPD Rohul Abdul Haris, Memastikan Bahwa instruksi itu baru bisa dilaksanakan pada Tahun 2018, karena saat ini APB-DESA di Rohul sudah tersusun.

"Tahun ini mungkin sudah tidak terkejar, karena seluruh desa sudah menyusun APB DESA, tetapi kebijakan keinginan pak Plt Bupati itu bisa kita terapkan pada tahun 2018 mendatang," Kata Kepala DPMPD Abdul Haris, Rabu (10/05/2017).

Abdul Haris menyatakan sangat mendukung keinginan Plt Bupati Rohul yang meminta Anggaran tenaga tukang dalam kegiatan Fisik dalam ADD dan DD dibatasi. Karena Selama ini, kegiatan Fisik yang dibiayai ADD dan DD itu, terkesan kurang adanya partisipasi aktif dari masyarakat, karena pengerjaan kegiatan fisik itu diserahkan sepenuhnya kepada tukang.

Hal ini tentunya sudah melenceng dari Tujuan Utama pemerintah dalam  Mengucurkan Dana Desa dan Alokasi Dana desa, dimana diharapkan melalui DD dan ADD dapat timbul partisipasi aktif masyarakat baik dalam pelaksanaan dan juga pengawasan sehingga timbul aspek pemberdayaan dan gotong royong.

Abdul Haris menjelaskan,  nantinya pembatasan Tenaga Tukang dalam Kegiatan Fisik DD dan ADD Pemerintah meminta setiap desa hanya menganggarkan anggaran setiap kegiatan Fisik sebanyak 2 orang tukang.

"Setiap Kegiatan Fisik yang memakai Dana DD Dan ADD itu hanya kita perbolehkan menganggarkan untuk 2 tukang saja," jelasnya.

Selain membangkitkan semangat gotong royong ditengah masyarakat, Kebijakan ini, bisa menjadikan penggunaan DD Dan ADD menjadi lebih efisien dan Efektif.  

Haris mencontohkan, untuk pembangunan semenisasi jalan setapak 100 meter misalnya, desa sampai menganggarkan anggaran 10 tukang dengan upah 100 ribu perhari dengam masa pengerjaan 30 hari. Artinya, untuk menyelesaikan pengerjaan jalan setapak 100 meter itu, desa harus mengganggarkan dana 30 juta.

"Sementara kalau pembangunan jalan setapak itu dilakukan secara gotong royong,  maka pembangunan jalan setapak itu akan lebih efisien, ada tanggung jawab moral untuk menjaganya, dan kelebihan sisia anggaranya bisa dipakai untuk memperbesar volume pengerjaan ataupun membangun infsrastruktur lain di desa," Pungkasnya. (Don)                     

BERITA LAINNYA
Tabrak Mobil Sedan, Pengemudi Avanza Kabur
Rabu, 22 November 2017 | 19:45
Gubernur Riau Promosikan Salak Pusaka Rokan Hulu
Rabu, 22 November 2017 | 13:51
Suparman Buka Pelatihan Pejabat Daerah dan Camat
Selasa, 21 November 2017 | 11:40
Pemkab Rohul Berlakukan Siup Seumur Hidup
Jumat, 17 November 2017 | 12:49
BERIKAN KOMENTAR
Top