• Home
  • Rohil
  • Bupati Rohil Didampingi Humas dan Protokoler Hadiri RAKORNAS Stresing Presiden 5 Prioritas Pembangunan Nasional 2020-2024

Bupati Rohil Didampingi Humas dan Protokoler Hadiri RAKORNAS Stresing Presiden 5 Prioritas Pembangunan Nasional 2020-2024

Kamis, 14 November 2019 | 15:41
ROHIL, RIAUGREEN.COM-  Bupati Rohil H.Suyatno,AMP didampingi Kepala Bagian Humas dan Protokoler Hermanto,Ssos,menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)Presiden RI,dengan Kepala Daerah beserta Forkompinda Provinsi,Kabupaten/Kota se-Indonesia, Yang berlangsung di Kota Bogor,Jawa Barat,Rabu (13/11/2019) kemarin.

Rakornas itu di gelar,dalam rangka menyamakan Visi Pembangunan 2020-2024 Pemerintahan Presiden Joko Widodo,dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Hermanto Uban,yang mendampingi Bupati Rokan Hilir H. Suyatno yang hadir bersama para Anggota Forkompinda Kabupaten Rokan Hilir,menyampaikan bahwa,Rakornas yang dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC) pagi itu,Presiden Jokowi menekankan ada lima Prioritas Pembangunan Nasional 2020-2024 mendatang yang meliputi prioritas utama pembangunan SDM,Diantaranya, karakter pekerja keras yang dinamis, SDM terampil,menguasai ilmu pengetahuan,teknologi,serta talenta global yang dapat bekerjasama.

Adapun arahan lain dari Presiden RI, lanjut yang kerap disapa Ulung Bagan ini adalah,terkait pembangunan infrastruktur yang perlu dihubungkan dengan kawasan produksi,serta distribusi dan kawasan wisata,Sehingga dapat mendongkrak lapangan kerja baru dan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian rakyat.

"Bapak Presiden tadi menyinggung perlunya penyederhanaan regulasi dengan menerbitkan dua Undang-Undang besar yaitu, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM," jelasnya.

Hermanto menambahkan,bahwa Terkait dengan penyederhanaan aturan investasi untuk lapangan kerja,seperti prosedur perizinan dan birokrasi terlalu panjang dan perlu dipotong,Termasuk soal kebijakan eselonisasi yang perlu disederhanakan menjadi dua level, dan diganti dengan jabatan fungsional keahlian dan kompetensi, pungkasnya. (Hermansyah)

Loading...
BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top