• Home
  • Pelalawan
  • Kisruh BUMD Tuah Sekata, Pakar Hukum UNILAK Angkat Bicara

Kisruh BUMD Tuah Sekata, Pakar Hukum UNILAK Angkat Bicara

Selasa, 18 Juni 2019 | 20:55
foto : internet
Kantor Lama BUMD Tuah Sekata Pelalawan
PELALAWAN, RIAUGREEN.com - Kisruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tuah sekata Kabupaten Pelalawan Riau makin memanas, dicopotnya H.M Syafri dari jabatan direktur utama tak malah membuat perusahaan plat merah tersebut kondusif.

Bagaimana tidak, belum seumur jagung menduduki kursi empuk BUMD tuah sekata, mantan narapadina tindak pidana korupsi (Tipikor) tersebut, resmi dipecat oleh bupati Pelalawan pada bulan Mei 2019.

Bupati Pelalawan, H.M Harris mencopot jabatan Syafri didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri) no.37 tahun 2018.

Sebelumnya Syafri pernah tersandung kasus korupsi, Plesiran Bupati Kampar ke luar negeri saat dirinya menjabat menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) Bank Pengkreditan Rakyat (BPR ) Sarimadu Bangkinang, Kabupaten Kampar pada tahun 2012 yang menimbulkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Syafri divonis 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Tidak terima dipecat dari jabatannya Syafri akan menempuh jalur hukum dengan menggugat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). karena menurut syafri tidak ada perda yang mengatur tentang tata cara pemberhentinya sebagai Dirut BUMD tuah sekata, selain itu, Syafri juga mengatakan bahwa menurut Hierarki tata aturan undang - undang. Peraturan Daerah (Perda) tidak tunduk pada Peraturan Menteri (Permen) dan hanya tunduk pada undang - undang dan perpu.

Menilai sikap syafri yang sangat ambisius sejumlah pakar hukum Universitas Lancang Kuning Angkat Bicara kepada Riaugreen.com Selasa (18/6) , dikonfirmasi melalui telepon genggam, Yalid, S.H, M.H dosen tetap Unilak, menjelaskan bahwa aturan setingkat menteri menjadi bagian dari peraturan perundang - undangan. "Mengacu pada hierarki peraturan perundang - undangan bahwa aturan dibawah akan diabaikan oleh aturan diatasnya. Aturan yang setingkat menteri dan dirjen itu menjadi bagian peraturan perundang undangan atau perpu sepanjang dia menjalankan amanah undang - undang," jelas Yalid.

Senada dengan Yalid, Dosen Hukum Administrasi Negara Unilak, Birman Simamora, S.H , M.H mengatakan bahwa Perda harus tunduk pada Permen. "secara hierarki Permen tidak ada namun dalam praktiknya Perda haruslah tunduk pada Permen," Ulas Birman.

Birman Menambahkan bahwa langkah yang diambil Bupati Pelalawan sudah tepat terkait dicopotnya jabatan Dirut BUMD tuah sekata. "Keputusan Bupati Pelalawan sudah tepat, sepanjang itu belum ada pembatalan baik dari instansi yang mengeluarkan keputusan maupun pembatalan lewat putusan pengadilan," imbuhnya. (RG 03)


Loading...
BERITA LAINNYA
HUT Bhayangkara, RAPP Peroleh Penghargaan
Kamis, 11 Juli 2019 | 12:12
Diskominfo Inhu Gelar UKW untuk Wartawan
Rabu, 19 Juni 2019 | 14:04
BERIKAN KOMENTAR
Top