• Home
  • Pelalawan
  • 'Bau Pesing' Bisnis Urine, Kepsek: BNNK Pelalawan yang Memilih Klinik

'Bau Pesing' Bisnis Urine, Kepsek: BNNK Pelalawan yang Memilih Klinik

Kamis, 09 Agustus 2018 | 15:11
foto : internet
Kepala BNNK Pelalawan, AKBP Andi Salamon
PELALAWAN, RIAUGREEN.COM - Aroma dugaan bisnis menyengat, pada kegiatan pengawasan tes urine peserta didik baru yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional  Kabupaten (BNNK) Pelalawan.

Kegiatan tes urine ini dilakukan setiap tahun pada tahun ajaran baru sebagai salah satu syarat agar peserta didik baru diterima dan bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar sehingga jika dihitung, ada ribuan siswa yang mengikuti tes urine ini

Banyak kalangan yang terkejut karena untuk tarif tes urine ini satu orang siswa dikenakan biaya sebesar Rp.150.000, betapa tidak, untuk pencegahan sekaligus deteksi dini penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar yang seharusnya dianggarkan oleh pemerintah justru diduga dimanfaatkan sebagai ladang uang oleh instansi tertentu.

Pihak sekolah mengaku tidak tahu dan klinik yang melakukan tes urine pada peserta didik baru ditunjuk oleh BNNK Pelalawan. "Kita mengajukan surat ke BNNK untuk pelaksanaan tes urine, dan klinik yang melaksanakan dipilih oleh BNNK, kami juga heran, kenapa BNNK menunjuk Klinik Avicena padahal kan kalau ke Puskesmas lebih murah, cuma, karena kami tidak faham ya terpaksa sekolah diam saja," Jelas Kepala Sekolah

Sementara kepala BNNK Pelalawan, AKBP Andi Salamon mengaku tidak mengetahui perihal pungutan biaya tes urine, Andi menyebut, itu hubungan antara Sekolah dan Puskesmas. "Tahun ini banyak permintaan sekolah untuk tes urine, tapi soal biaya tidak tahu karena mereka bekerjasama dengan puskesmas, kalau di kota Pangkalan Kerinci sekolah bekerja sama dengan Puskesmas berseri," terang Andi.

Loading...
Anehnya, Kepala Puskesmas Berseri, Pangkalan Kerinci, Erlinda, mengatakan bahwa tahun ini tidak ada permintaan tes urine dari puskesmas, tentu hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Kepala BNNK Pelalawan, Andi Salamon, bahkan Erlinda menilai biaya untuk tes urine sebesar Rp 150.000 terlalu mahal jika dibandingkan dengan biaya yang ditetapkan sesuai peraturan daerah ( Perda) yang hanya Rp.100.000. "Tahun ini kami tidak ada permintaan tes urine, biasanya kalau tes urine ke Puskesmas, hanya dikenakan biaya Rp.100.000 sesuai perda, bahkan bagi siswa kurang mampu tidak bayar," ujar Erlinda. (Angga)


Loading...
BERITA LAINNYA
Bupati Harris Lantik 4 Kades di Kecamatan Bunut
Kamis, 15 November 2018 | 12:07
Bupati Harris Lantik Kades Sei Upih dan Sei Mas
Selasa, 13 November 2018 | 16:12
BERIKAN KOMENTAR
Top