• Home
  • Pekanbaru
  • Dinilai Penetapan Tersangka Tidak Sah, 2 Tersangka Korupsi di Riau Ajukan Praperadilan

Dinilai Penetapan Tersangka Tidak Sah, 2 Tersangka Korupsi di Riau Ajukan Praperadilan

Kamis, 12 Oktober 2017 | 15:29
riauterkini
Tersangka Kelima Korupsi PJU Pemko Pekanbaru lansung ditahan Kejati Riau
PEKANBARU, RIAUGREEN.COM - Dua dari empat tersangka kasus dugaan korupsi proyek Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kota Pekanbaru mempraperadilkan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Karena dinilai penetapan status tersangka kepada kedua pemohon dinilai tidak sah.

Dua tersangka yang mengajukan permohonan gugatan praperadilan (prapid) tersebut atas nama pemohon Abdul Rahman alias ABD dan Masdahuri alias MHR.

" Dua pemohon yang mengajukan gugatan prapid tersebut atas nama pemohon Abdul Rahman dan Masdahuri, yang disidangkan pada hari Senin dan Selasa depan," terang Panmud Pidana Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Efrizal SH dikutip dari riauterkini.com, Rabu (11/10/17) siang.

Dijelaskan Efrizal, sidang perdana Abdul Rahman digelar pada Senin tanggal (16/10/17) pekan depan, yang dipimpin hakim tunggal Yudisilen SH. Sedangkan pemohon Masdahuri disidangkan pada hari Selasa (17/10/17) yang dipimpin hakim tunggal Riska Widiana SH," jelas Efrizal.

Sebelumnya, tim penyidik Kejati Riau menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerangan lampu jalan Kota Pekanbaru.

Keempat tersangka tersebut adalah, M selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ABD dan MJ pihak swasta selaku broker proyek serta MHR, broker proyek yang juga penggiat LSM.

Perbuatan keempat tersangka ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,3 miliar, yang diduga melakukan praktik mark up dalam pengadaan barang.

Berdasarkan atau sesuai hasil pendalaman alat bukti yang diperoleh. Tim penyidik menemukan modus penggunaan anggaran satu rekening kegiatan dan kemudian dilakukan pemecahan hingga Penunjukan Langsung (PL).

Tim penyidik mensinyalir proses kegiatan ini dikerjakan tidak dengan benar dan direkayasa.

Selain itu, ditemukan 29 orang penyedia barang yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh PPK dan mereka hanya pinjam bendera dari perusahaan lain.

Pengadaan lampu jalan bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Riau tahun 2016 sebesar Rp 6 miliar lebih. Anggaran itu diduga digelembungkan (mark up) jauh dari harga sebenarnya.

Kegiatan tersebut masuk dalam Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Swasta dan Lingkungan Kota Pekanbaru 2016 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Pagu anggaran kegiatan tersebut Rp 6,7 miliar. Untuk kontraknya sendiri sekitar Rp 6,3 miliar.

Akibat adanya mark up harga tersebut, ditemukan adanya kerugian negarasebesar Rp 1,3 Miliar. (*)

BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Top