• Home
  • Pekanbaru
  • HMI Riau Inginkan KPK Periksa Pejabat Korup di 12 Kabupaten yang Ada di Riau

HMI Riau Inginkan KPK Periksa Pejabat Korup di 12 Kabupaten yang Ada di Riau

Sabtu, 12 Agustus 2017 | 07:25
PEKANBARU, RIAUGREEN.COM - Provinsi Riau kembali menambah citra buruk dengan ditetapkannya Sekda Kota Dumai sebagai tersangka kasus korupsi, pasca penggeledahan kantor PUPR Bengkalis oleh tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Selasa lalu. 

Hal ini kembali mengingatkan masyarakat sederet nama Pejabat Riau dalam sejarah panjang pemerintahan,Gubernur,Bupati Kepala Dinas dan pejabat- pejabat tinggi dijebloskan ke balik jeruji karena kasus korupsi.

Dengan ditetapkannya sebagai tersangka mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis ini  yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Dumai menambah deretan Sejarah panjang koruptor di bumi Melayu.

Kasus yang menjerat mantan kadis PU Bengkalis ini adalah pelaksanaan proyek jalan lingkar Rupat-Batu Panjang di Desa Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis sepanjang 51 KM dengan nilai mencapai Rp.500 Miliyar.

Kasus ini merupakan cerminan tidak bermoralnya oknum pejabat di Riau, yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memeras hak masyarakat

"Kami Apresiasi KPK kembali melirik Riau dalam penanganan korupsi, Penilaian kami praktek korupsi seperti ini terindikasi sudah menjadi kebiasaan buruk kepala daerah dalam agenda memperkaya diri dan kroni dengan merampok dana  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ia harus kelola, Kita inginkan KPK tidak berhenti sampai disini saja, di Riau terdapat 12 Kabupaten Kota yang mengelola APBD yang rentan terserang korupsi, karena ada indikasi oknum pimpinan daerah ini menggunakan proyek APBD untuk keperluan pribadi bahkan cost politic," Ujar Sudirman, Ketum Badko HMI Riau Kepri.

"Riau di mata negara adalah daerah yang sudah di list merah oleh KPK, dengan banyaknya kasus korupsi yang telah dituntaskan oleh KPK, mulai dari korupsi Genset PON,Suap soal Lahan sampai makelar Proyek," Tambahnya.

"Kita bisa lihat besar APBD Provinsi dan Kabupaten yang ada di Riau ini.Pemprov yang mengelola 10,4 Triliun,Kabupaten Kuansing 1,3 T,Inhil 2,1 T,Inhu 1,4 T,Bengkalis 3,6 T,Dumai sendiri mengelola 1,26 T,Kabupaten Meranti 1,2 T,Kampar 2,1 T.Kota Pekanbaru 2,3 T,Siak 1,5 T,Rohul 1,4 T dan Rohil 1,7 T,yang semua ini adalah uang rakyat,kami yakin dan percaya masih banyak koruptor- koruptor yang masih bergentayangan di setiap wilayah di Riau,". 

"Ada indikasi modus operandi para kepala daerah menggunakan tangan keluarga untuk mengolah/mengatur proyek - proyek ini yang merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi KPK untuk mengungkap perampok uang rakyat," Ungkap Wesekum Eksternal HMI Riau Kepri Wiriyanto Aswir. (rls)


BERITA LAINNYA
21 Pejabat Eselon III dan IV Bakal Dimutasi
Kamis, 14 Desember 2017 | 13:27
Tahun Ini, 482 ASN di Riau Masuki Masa Pensiun
Rabu, 13 Desember 2017 | 12:57
BERIKAN KOMENTAR
Top